Gubernur Didesak Stop Pengadaan Videotron

BANDA ACEH - Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh mendesak Gubernur Zaini Abdullah untuk menyetop program pengadaan lima unit videotron (billboard video digital) yang diusulkan Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh senilai Rp 8,5 miliar.

GeRAK menilai, program yang didanai APBA itu sebagai program “abrakadabra” (sulap/akal-akalan -red) Disdik Aceh saja yang sama sekali tidak berimplikasi positif bagi peningkatan mutu pendidikan di Aceh.

“Program videotron itu harus segera dihentikan oleh Gubernur Aceh dan tidak dilanjutkan. Kami rasa, penghentian program itu cukup masuk akal, karena menurut kami, program itu tidak memberi dampak apa pun untuk peningkatan kualitas pendidikan di Aceh, bahkan jadi program mubazir,” kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, saat diwawancarai Serambi di Banda Aceh, Jumat (15/7).

Menurut GeRAK, bukan cuma pengadaannya yang menelan biaya besar, tapi perawatannya pun akan menjadi beban cukup berat yang akan ditanggung APBA nantinya.

Jika dilihat dari model perencanaan, kata Askhalani, usulan program itu sama sekali tak masuk akal sehat dan tidak memiliki hierarki maupun korelasi untuk meningkatkan derajat pendidikan Aceh yang saat ini berada di peringkat 33 dari 34 provinsi.

“Kinerja Dinas Pendidikan Aceh menunjukkan bahwa mereka terkooptasi dengan orientasi proyek fisik dalam mengusulkan kegiatan dan sama sekali bukan berorientasi untuk memajukan pendidikan di Aceh sebagaimana harapan semua kalangan. Program ini tidak sesuai planning dan tidak ada manfaatnya,” ulas Askhalani.

GeRAK Aceh juga menduga, usulan perencanaan kegiatan proyek videotron itu merupakan kegiatan yang tidak diusulkan melalui mekanisme perencanaan yang baik. Program itu dirancang tanpa melalui mekanisme pembahasan sebagaimana lazimnya perencanaan yang berorientasi pada indikator impact. “Kami yakin, program ini usulan ‘kegiatan bawah tangan’ alias program titipan untuk kepentingan mendapatkan kick back fee dari program videotron itu sendiri,” sebut Askhalani.

Yang seharusnya perlu didorong oleh Disdik Aceh saat ini, menurut Askhalani, adalah peningkatan layanan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pendidikan seperti guru dan lainnya. Jadi, bukan pengadaan videotron yang tidak ada asas manfaatnya.

“Capaian terhadap asas transparansi dunia pendidikan bukanlah lewat iklan video, tapi cukup dengan media lain yang lebih murah, tidak berbiaya mahal. Program ini hanya akan menghambur-hamburkan uang saja,” sebut Askhalani.

Selain meminta Gubernur Aceh untuk menyetop program videotron itu, GeRAK juga meminta gubernur untuk mengkaji kembali usulan program dimaksud. GeRAK juga meminta DPRA segera menentukan sikap terhadap program tersebut.

Sementara itu, DPRK Aceh Barat mempertanyakan maksud dan iktikad pihak-pihak yang mempersoalkan rencana pengadaan videotron oleh Disdik Aceh tahun ini.

“Protes silakan saja. Tapi kami minta Aceh Barat tidak dirugikan. Jangan gara-gara protes pihak yang tidak senang, sehingga program ini gagal direalisasikan di Aceh Barat,” kata Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE kepad Serambi, Jumat (15/7).

Ia justru mendukung pengadaan videotron tersebut, mengingat Aceh Barat merupakan satu dari lima kabupaten/kota di Aceh yang akan mendapatkan videotron sebagai wahana promosi pendidikan.

Ramli menilai salah kaprah, pihak yang mempersoalkan proyek videotron senilai Rp 8,5 miliar untuk lima kabupaten/kota itu. “Seharusnya dipersoalkan ketika dalam pembahasan di DPRA, saat masih berupa RAPBA 2016. Seharusnya DPRA jeli saat pembahasan. Ini sudah disahkan dan akan direalisasi malah dipersoalkan,” sesalnya.

Ramli menyatakan, kalaupun proyek videotron itu urung direalisasi, anggarannya senilai Rp 8,5 miliar untuk lima kabupaten/kota itu hendaknya jangan dialihkan ke kabupaten/kota lain di Aceh, sehingga akan menimbulkan persoalan baru. “Biasa jadi ada kabupaten/kota yang protes itu karena tidak dapat videotron tahun ini,” kata Ramli.

Kadis Pendidikan Aceh Barat, Zulkarnaini SPd kemarin menyebutkan Pemkab Aceh Barat malah sudah menyediakan tempat untuk dibangunnya videotron tersebut di Aceh Barat. “Videotron itu sedianya akan dibangun di bundaran depan SMAN 1 Meulaboh,” kata Zulkarnain sembari berharap program tersebut tidak dibatalkan. Kalaupun dibatalkan, anggarannya jangan dialih ke kabupaten lain. (dan/riz)