Aceh Malaka Didaftar ke Kemendagri

Berkas Pembentukan Kabupaten Aceh Malaka--pemekaran dari Aceh Utara--Kamis (27/4), didaftarkan ke Kementerian

Aceh Malaka Didaftar ke Kemendagri
Panitia pemekaran Aceh Malaka menyerahkan berkas ke Kemendagri pada Jumat (2/5). 

Ketua Gerakan Pemuda Pemekaran Aceh malaka (GP-PAM), Muslim Alamsyah yang ikut mendampingi tim tersebut menjelaskan, setelah pemeriksaan berkas, pihaknya diberi masukan oleh pejabat di Kemendagri terkait kelengkapan persyaratan pemekaran menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007. “Menurut Pejabat Kemendagri, berkas yang kami serahkan itu kelengkapannya sudah mencapai 90 persen. Makanya, layak diterima,” kata Muslim.

Direktur Penataan Daerah Otsus dan DPOD Ditjen Otda, Drs Safrizal ZA MSi dalam pertemuan dengan tim panitia pemekaran menjelaskan, pihaknya akan memprioritaskan bila kelengkapan berkas DOB Aceh Malaka sesuai peraturan pemerintah terkait pemekaran.

Selaku putra Aceh, Safrizal mengaku sudah mengetahui kondisi real Kabupaten Aceh Utara. Menurutnya, Aceh Utara terlalu luas, sehingga siapapun yang memimpin tidak akan maksimal membangun kabupaten itu. Karena itu, Safrizal berpendapat layak dimekarkan.

“Saat ini masih moratorium pemekaran. Tapi, bagi daerah yang mengajukan permohonan pemekaran tetap diterima dan akan kita verifikasi sambil menunggu pencabutan moratorium,” ucap

Anggota Komisi X DPR RI asal Aceh, Muslim SHI MM menirukan Safrizal. Muslim bahkan menyatakan siap menjadi koordinator dalam mengawal berkas Aceh Malaka hingga pembahasan di Komisi II DPR RI.

Dukungan pembentukan Aceh Malaka juga disampaikan Iskandar Ishaq, FX Sunarto, dan Mualem. “Secara pribadi, saya sangat mendukung pemekaran Aceh Malaka dari Aceh Utara, bahkan siap memfasilitasi tim pemekaran sampai pada tahap terakhir,” ungkap Iskandar.

FX Sunarto mengatakan, bila perlu dirinya akan mempertemukan Panitia Pembentukan Aceh Malaka dengan Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Sementara Mualem menyatakan siap membantu di mana ada kendala dalam proses pembentukan kabupaten tersebut.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved