Belum Ditempati Gedung Sekretariat Wali Nanggroe sudah Bocor

PANITIA Khusus (Pansus) I DPRA, yang wilayah kerjanya meliputi Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang, pada hari Jumat (3/6), telah memulai kegiatan peninjauan ke lokasi Proyek Pembangunan Gedung Waliulhadi (Sekretariat) Wali Nanggroe yang terletak di jalan Soekarno Hatta, Aceh Besar.

Pansus I ini diketuai oleh H T Ibrahim, ST, MM, Wakil Ketua Drs H Abdurrahman Ahmad dan Sekretaris Sulaiman Ali, dan anggota Drs Sulaiman Abda MSi, Teuku Irwan Johan, ST, Tgk Akhyar Rasyid, H Musanif, SE, H Guhfran Zainal Abidin, MA, Darwati A Gani, dan Tgk Muhibussabri A Wahab.

Saat masuk ke dalam Gedung Sekretariat Wali Nanggroe, para anggota pansus sangat terkejut melihat plafon gedung yang terbuat dari gypsum tebal, banyak yang bocor dan terkeroak lebar. Plafon banyak yang sudah jatuh ke lantai, karena terkena kucuran air dari atap gedung yang bocor. Setidaknya ada 50 titik plafon yang rusak.

Informasi diperoleh tim pansus, gedung itu telah diserahterimakan pekerjaannya kepada Dinas Permukiman dan Perumahan Aceh. Namun belum diperoleh konfirmasi kenapa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pelaksana pembangunan gedung mau menerima gedung dengan kondisi plafon yang bocor. Harusnya, semua plafon yang bocor itu, diperbaiki dulu baru diterima pelaksanaan pekerjaannya.

Ketua Pansus I H T Ibrahim ST, MM yang didampingi Wakil Ketua Drs Abdurrahman Ahmad dan Sekretaris Sulaiman Ali kepada wartawan mengatakan, Gedung Waliulhadi (Sekretariat) Wali Nanggroe yang bercat putih ini terlihat cantik dari jauh. Tapi ketika melihat kondisi di dalam, sangat melukai hati. Karena hampir di setiap sudut plafon sudah berubah hitam, karena rembesan air dari atap.

Ibrahim mengatakan, Gedung kantor Walihulhadi Wali Nanggroe itu merupakan lanjutan dari pembangunan Gedung Islamic Center yang tidak jadi dibangun. Namun diperkirakan terjadi kesalahan saat pengerjaan mengubah bentuk gedung. Di mana disain atapnya tidak ditutup seluruhnya dengan atap seng, sehingga saat hujan terjadi rembesan air di sela-sela lantai beton II dan III.

Ia menambahkan, kesalahan redesain yang dilakukan Konsultan Perencana dan Pengawas yang kemudian diterima Dinas Perumahan dan Pemukiman menimbulkan akibat buruk terhadap anggaran daerah. “Berapa miliar lagi uang yang harus dialokasikan untuk perbaikan gedung kantor walihulhadi tersebut pada tahun 2018 untuk merehab plafon yang rusak dan telah bolong, serta memperbaiki atap gedung dan lantai yang bocor, hampir di setiap sudut bangunan,” ujarnya.

Ketua Pansus I, H T Ibrahim ST, MM mengatakan, dalam kunjungan ke lokasi proyek itu, pansus sudah menerima penjelasan dan didampingi pihak kontraktor dan KPA. Namun demikian, Ibrahim menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya memanggil kembali Dinas Perumahan dan Pemukiman Aceh, Perusahaan Konsultan Perencana dan Pengawas bersama Kontraktor, untuk dimintai penjelasannya lebih detail, sebelum masalahnya masuk ke ranah hukum.(***)