Preman Itu Mungkin Broker Proyek

BANDA ACEH - Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (DPP Inkindo) Aceh, Jamaluddin ST mengaku tidak kaget mendengar pernyataan Bupati Pidie Roni Ahmad alias Abusyik tentang preman proyek yang hendak ia basmi, karena mengganggu kinerja dan “kemerdekaan” para kepala dinas di Pidie.

“Itu tekad yang bagus. Mudah-mudahan berhasil. Namun, saya tak tahu persis siapa saja yang dimaksud Abusyik sebagai preman proyek. Sangat mungkin yang dia maksud itu adalah para broker atau makelar proyek,” kata Jamaluddin saat dihubungi Serambi di Banda Aceh tadi malam.

Jamal juga menyebut broker tersebut sebagai agen atau pedagang perantara, dan pialang. “Nah, merekalah preman berdasi dan bersepatu bagus,” ujar Jamal yang juga Ketua DPD I KNPI Aceh.

Ketika diminta mengonkretkan tamsilannya tentang preman berdasi dan bersepatu bagus itu, Jamal tak keberatan. “Ya, mereka itu ada yang PNS, politisi, dan pucuk pimpinan di daerah tertentu. Nah, sesungguhnya orang yang kaya itu sekarang adalah mereka, bukan kontraktor,” imbuh Jamal.

Konsultan ini menambahkan, “Kalau dalam satu proyek kita dapat untung 5 persen saja, itu sudah luar biasa.”

Pernyataan Jamal itu menyiratkan bahwa ada pihak lain yang mendapat pembagian fee proyek yang persentasenya beragam. Namun, ia menolak menyebutkan besaran persentase maupun siapa saja yang mendapat fee dari sebuah proyek di Pidie, maupun di Aceh pada umumnya.

Sumber lain yang dihubungi Serambi tadi malam menyebutkan bahwa kepala dinas (kadis) adalah pihak yang mendapat porsi fee proyek paling besar. Berkisar antara 10 hingga 15 persen. Selain itu, pihak pokja atau unit lelang proyek (ULP) pun juga harus diservis. Jumlahnya berkisar 5 hingga 8 persen. Dalam kondisi seperti itu, kontraktor paling banyak hanya mendapat 3 hingga 5 persen keuntungan dari proyek yang ia kerjakan.

Ditanya soal ini tadi malam, Jamal tak bersedia bicara rinci. Ia hanya menyatakan bahwa memang ada kontraktor di Aceh yang hanya dapat keuntungan 2 hingga 3 persen saja dari total nilai proyek yang ia kerjakan. Ya, itu karena sang kontraktor memberi terlalu besar fee kepada kepala dinas selaku pemilik proyek.

Dengan kondisi seperti itu, kata Jamal, kontraktor biasanya melakukan “akrobat” yang berdampak pada kualitas proyek. Misalnya, ukuran besi bangunan dikecilkan, semen diirit-irit, dan lain sebagainya. Akibatnya, kualitas bangunan yang dikerjakan itu di bawah standar. “Nah, kalau ini mereka lakukan dan ketahuan, ujung-ujungnya bisa bermasalah secara hukum,” timpal Jamal.

Ia juga tak menampik bahwa sebagian politisi di Aceh ikut bermain proyek. Terlebih mereka yang aktif sebagai anggota dewan dan “berhak” atas dana aspirasi. Modus yang dilakoni para legislator itu adalah memotong-motong kecil dana aspirasinya sehingga tak perlu lagi dilelang. Cukup melalui penunjukan langsung (PL) saja.

Orang-orang model inilah yang diduga Jamal ikut digolongkan Abusyik sebagai “preman proyek”. Terutama karena mereka proaktif menjumpai dan melobi kadis untuk “menitipkan” proyek dari dana aspirasinya. Mereka juga mengurangi “kemerdekaan” kadis dalam urusan proyek, seperti dikeluhkan Abusyik.

Menurut Jamal, kondisi seperti ini sudah kronis dan sebetulnya sudah menjadi rahasia umum. Namun, untuk mengungkapnya sebagai fakta hukum, pihak penegak hukum pun sering kewalahan. Terlebih karena pembagian atau transfer fee proyek sukar dilacak lantaran dilakukan diam-diam dan nyaris tak berjejak.

Jamal menyatakan, penyakit ini seharusnya diberantas oleh pihak yang berkompeten, sehingga premanisme proyek tidak lagi menggerogoti kualitas proyek dan menimbulkan high cost economy seperti terjadi selama ini. (dik)