Breaking News:

Tim Verifikasi Rumah Duafa Harus Diumumkan

Hingga kini masih banyak ditemukan penyelewengan bantuan rumah duafa untuk warga miskin di Aceh

Editor: hasyim
SEORANG penghuni rumah duafa di kawasan Desa Ladang, Kecamatan Susoh berdiri di depan tiang listrik milik PLN yang mulai condong ke arah rumahnya, Senin (5/12). 

BANDA ACEH - Hingga kini masih banyak ditemukan penyelewengan bantuan rumah duafa untuk warga miskin di Aceh. Penyelewengan itu bukan saja dilakukan oleh pejabat tinggi setingkat bupati/wali kota, tapi juga para anggota dewan dan aparatur desa.

Hal itu dikatakan Koordinator Masyarakat Trasparansi Aceh (MaTA), Alfian, dalam dialog interaktif berjudul ‘Verifikasi Duafa Harus Hindari KKN’ dalam Cakrawala Serambi FM 90,2 MHz, di Desa Meunasah Manyang PA, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Jumat (6/10) pagi. Dialog itu menghadirkan pemateri Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur dan Koordinator MaTA, Alfian yang dipandu oleh host Dosi Alfian.

Koordinator MaTA Alfian mengatakan, banyak rumah duafa yang diterima oleh warga yang tidak berhak seperti anak dan menantu anggota dewan di Aceh Barat Daya dan Pidie, bahkan orang kaya, saudara kandung anggota dewan, dan famili keuchik di kampung.

Untuk itu, kata Alfian, proses pendataan calon penerima rumah duafa harus valid, jumlah anggaran harus diumumkan, dan nama-nama tim verifikasi rumah duafa juga harus diumumkan ke publik. “Menghindari KKN, maka nama-nama tim verfikasi setiap daerah harus diumumkan ke masyarakat luas,” ujar Alfian.

Ia mengatakan, Pemerintah Aceh sudah memplotkan dana Rp 800 juta untuk pembiayaan tim verifikasi rumah duafa, sehingga mereka harus bekerja transparan dan tidak boleh ada KKN. Nama-nama anggota tim verifikasi harus diumumkan ke publik sehingga tidak terjadi penyelewengan data penerima bantuan rumah duafa. “Saya tegaskan, nama-nama tim verifikasi harus diumumkan, sehingga tidak ada ‘permainan’ data penerima rumah bantuan duafa,” ujar Alfian.

Dengan diumumkan ke publik, katanya, setiap warga dapat memantau, seandainya ada seorang tim verifikasi yang meloloskan banyak penerima di daearah asalnya, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat memantau dan meminta penjelasan dari kasus itu.

Tim verifikasi harus bekerja independen, termasuk mengumumkan nama-nama penerima rumah bantuan duafa. Ia berharap, kasus penyelewengan bantuan rumah duafa di Kabupaten Abdya dan Pidie tidak terulang di daerah lain. “Kasus yang meuncul ke permukaan hanya dua kabupaten, padahal, indikasi penyelewengan juga terjadi di daerah lain,” ujar Alfian.

Sementara Wakil Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur mengatakan, di samping dipantau oleh sejumlah LSM, peran media cetak sangat membantu proses transparansi bantuan rumah duafa. “Media cetak dan media sosial juga berperan aktif dalam realisasi bantuan rumah agar tepat sasaran,” pungkas Zainal Arifin M Nur. (min/nal)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved