Dianggap Merugikan, Sejumlah LSM Minta Qanun Jinayat Ditinjau Ulang

Mereka juga menganggap pengaturan di dalam Perda Syariat Islam di Aceh itu berpotensi pada "menguatnya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan".

Dianggap Merugikan, Sejumlah LSM Minta Qanun Jinayat Ditinjau Ulang
Petugas menanyakan kesiapan terdakwa untuk eksekusi hukuman cambuk di halaman Masjid Mukminin Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Senin (20/03). Eksekusi itu dilakukan terhadap 12 orang pelanggar Qanur syariat islam, tentang Maisir dan Ikhtilat. PROHABA/HARI MAHARDHIKA 

SERAMBINEWS.COM -  Pemerintah Indonesia, pemerintah Aceh dan DPR Aceh didesak untuk meninjau ulang Qanun Jinayat atau Peraturan Daerah Syariat Islam di Aceh, karena sebagian isi dan implementasinya dianggap bertentangan dengan Konstitusi dan merugikan kaum perempuan.

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat menyatakan hal itu di Jakarta, Minggu (22/10), bertepatan dengan tiga tahun pengesahan Qanun Jinayat.

"Pengaturan yang termuat dalam Qanun Jinayat justru bertentangan dengan Konstitusi dan sejumlah UU, baik substansi maupun dalam proses pembentukannya," demikian isi pernyataan sejumlah LSM yang dibagikan kepada wartawan, Minggu (22/10) siang di Kantor YLBI, Jakarta.

Mereka juga menganggap pengaturan di dalam Perda Syariat Islam di Aceh itu berpotensi pada "menguatnya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan".

Namun demikian, anggota DPR Aceh, Nur Zahri menyarankan agar kalangan LSM menempuh upaya hukum ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi apabila merasa "dirugikan" oleh subtansi Perda Syariat Islam di Aceh.

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati (baju batik), Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Totok Yulianto, serta Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Nisaa Yura, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (22/10).
Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati (baju batik), Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Totok Yulianto, serta Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Nisaa Yura, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (22/10). (BBC INDONESIA)

Pada Minggu (22/10) sore, BBC Indonesia telah menghubungi Kabiro Humas Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin, melalui pesan WhatsApp, tetapi yang bersangkutan menolak menjawab pertanyaan karena mengaku tengah berada "di dalam pesawat".

Mulyadi kemudian meminta agar BBC Indonesia menghubungi Kepala Dinas Syariat Islam, Munawar A Djalil. Tetapi saat dihubungi, Mulyadi menolak untuk menanggapi karena mengaku sedang berada di luar negeri. "Maaf saya lagi di Belanda," tulis Munawar dalam pesan WhatsAppnya.

Setahun silam, dalam wawancara dengan BBC Indonesia, otoritas penerangan Pemerintah Provinsi Aceh mengatakan hukuman cambuk telah memberikan efek jera di masyarakat. Mereka juga menolak jika perda itu dianggap bertentangan dengan hukum nasional.

Tiga tahun lalu, DPR Aceh mengesahkan Perda Syariat Islam - yang mulai dirancang pada tahun 2002 - yang isinya antara lain mengatur tentang khalwat (mesum), khamr (alkohol) dan maisr (perjudian).


Anggota DPR Aceh serta politikus Partai Aceh, Nur Zahri, mempersilakan kalangan LSM untuk mengajukan judicial review terhadap Qanun Jinayah jika dianggap masih ada kekurangan.
Anggota DPR Aceh serta politikus Partai Aceh, Nur Zahri, mempersilakan kalangan LSM untuk mengajukan judicial review terhadap Qanun Jinayah jika dianggap masih ada kekurangan. (BBC INDONESIA)

Dalam perjalanannya, qanun ini mengatur pula sejumlah tindakan pidana yang secara keseluruhan mencakup 10 tindakan pidana, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, gay, serta lesbian.

Halaman
1234
Editor: faisal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved