Lima Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat

Menurut Nila, warga di sana tinggal di rumah di atas kawasan rawa-rawa yang kalau pasang naik akan membawa kotoran, "Air bersih dan listrik juga tidak ada."

Menteri Nila menambahkan infrastruktur kesehatan dan lainnya di sana juga tidak memadai. Bahkan, "rumah sakit yang ada juga tidak layak disebut sebagai rumah sakit."

Hal ini diakui oleh Uskup Agats-Asmat Aloysius Murwito. Dia menyebut akses transportasi menuju dan di dalam Asmat sangat buruk. Kampung terjauh dari Agats, ibu kota Asmat, berjarak tujuh jam perjalanan laut menggunakan perahu mesin.

"Kampung-kampung itu tidak memiliki fasilitas listrik atau air yang memadai, alat komunikasi pun tidak ada.

"Di tempat seperti itu fasilitas dasar sungguh rendah, terutama kesehatan dan pendidikan," ujar Aloysius.

Kepala Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Steven Langi, mengakui medan yang sulit dan minimnya tenaga medis menjadi hambatan bagi tim penanganan wabah campak dan gizi buruk dan sekaligus pula membuat kesulitan dalam memprediksi timbulnya wabah campak dan gizi buruk.

"Wilayah seperti Pulau Tiga itu sudah sangat minim personel," kata dia.

Distrik Pulau Tiga merupakan tempat pertama ditemukannya korban jiwa akibat gizi buruk dan campak.

Bagaimana peran pemerintah daerah? Apakah penyelenggara pemerintah daerah kompeten untuk melakukan otonomi daerah?
Anak-anak di Asmat kekurangan gizi, meski anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten itu mencapai lebih dari Rp1 triliun pada 2017 dan mendapat jatah sekitar Rp106 miliar dari dana otonomi khusus Papua.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Pemkab Asmat menganggarkan 10% APBD 2017 untuk kesehatan, sesuai anjuran pemerintah pusat.

Tjahjo mengatakan kementeriannya tengah menginvestigasi hubungan sebab-akibat dalam alokasi anggaran dan krisis gizi di Asmat.

Walau mengelola anggaran triliunan rupiah, Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut masyarakat di sejumlah kabupaten dan kota tidak mendapatkan fasilitas dasar memadai, salah satunya di sektor kesehatan.

Baca: Peras Kelompok Tani, Tenaga Kontrak di Nagan Ditangkap

"Sudah terjadi bertahun-tahun dan di mana-mana di Papua. Jangankan Asmat, tempat asal saya (Tolikara), daerahnya masih terbelakang. Ini bukan hal baru," kata Enembe di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/01) lalu.

Dosen Ilmu Politik Universitas Cendrawasih, Marinus Yaung, menilai penggunaan APBD di Papua tidak efektif dan tidak tepat sasaran karena persaingan politik pada pemilihan kepala daerah tidak berkesudahan.