Wacana Hukuman Pancung di Aceh, Pro dan Kontra Warganet hingga Ditentang Pemerintah Pusat

Di sisi lain, ada pula warganet yang mendukung hukum qisas.

Mereka menilai ancaman hukum qisas akan membuat masyarakat gentar melakukan tindak pidana.

Baca: Kepulauan Banyak Jadi Lokasi Syuting Film Sang Haloban

Baca: Langgar Aturan Penyiaran, KPI Beri Teguran Tertulis untuk Program Pesbukers ANTV

Sementara itu, Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, meminta pemerintah daerah Aceh membatalkan rencana apapun yang terkait pemberlakuan hukuman mati, apalagi dengan cara mengerikan seperti hukum pancung.

Dia menegaskan tidak ada bukti bahwa hukuman mati berpengaruh menurunkan tingkat kejahatan.

"Pemerintah Aceh tidak boleh menggunakan status otonominya untuk mewacanakan hukum dan kebijakan yang melanggar hak asasi manusia," kata Usman Hamid dalam pernyataannya, (15/3).

"Pemerintah pusat harus mengintervensi, atau jika terpaksa, memerintahkan pemerintah Aceh untuk membatalkan rencana ini," sambung Usman.

Baca: Kisah Pilu TKI Aceh di Malaysia, Bayar Rp 3 Juta, Hilang, Lalu Ditemukan Tidur di Emperan Toko

Baca: Bahaya Obat Amoxicillin Jika Diminum Bersama Antibiotik Tanpa Resep Dokter

Ketimbang mewacanakan hukuman pancung, menurutnya, pemerintah Aceh seharusnya fokus pada akar masalah penyebab kejahatan.

Warganet pun meminta agar pemerintah Aceh memprioritaskan peningkatan taraf hidup rakyat.

Saat ini, Aceh telah menetapkan syariah Islam berupa hukuman cambuk bagi mereka yang melanggar.

Hukuman cambuk pernah dijatuhkan untuk orang yang berzina, berjualan minuman beralkohol, berjudi, pasangan gay, dan pelaku pelecehan anak. (BBC Indonesia)

Baca: Kisah Pilu TKI Aceh di Malaysia, Bayar Rp 3 Juta, Hilang, Lalu Ditemukan Tidur di Emperan Toko

Baca: Bahaya Obat Amoxicillin Jika Diminum Bersama Antibiotik Tanpa Resep Dokter

Artikel ini sudah tayang di BBC Indonesia berjudul: Wacana hukuman pancung di Aceh, warganet: 'Tidak usah tiru Arab Saudi'