Prokontra Pergub Cambuk

Batalkan Pergub ‘Cambuk di LP’

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang di dalamnya

Batalkan Pergub ‘Cambuk di LP’
IST
Algojo menjalankan eksekusi cambuk terhadap 11 terpidana kasus maisir (perjudian) di halaman Masjid Agung Darush Shalihin, Idi Rayeuk, Aceh Timur, Jumat (15/12/2017) 

* Permintaan Senator, Dewan, dan Pimpinan Dayah

LHOKSUKON - Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang di dalamnya menyebutkan uqubat cambuk dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (LP) diminta segera dibatalkan atau direvisi soal lokasi pencambukannya. Desakan tersebut disampaikan senator alias anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman alias Haji Uma, Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A Jalil, dan Pimpinan Dayah Darul Mujahidin Lhokseumawe, Tgk Muslim At Thahiri.

“Kita minta kepada Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf) untuk segera membatalkan pergub tersebut atau bisa juga merevisi soal lokasi cambuk. Karena ini akan terus menuai kontra dari masyarakat Aceh dari berbagai kalangan, sehingga bisa menimbulkan keresahan. Jadi, harus segera ditinjau kembali,” ujar Haji Uma kepada Serambi, kemarin.

Jika keresahan masyarakat terus timbul karena persoalan tersebut, tukas Haji Uma, dia akan memanggil pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mempertanyakan hal itu. “Kita akan pertanyakan karena Kemenkumham sudah masuk terlalu jauh dalam soal teknis qanun tersebut. Jadi, kita tunggu bagaimana tanggapan dari masyarakat,” tandas senator asal Aceh ini.

Menurut anggota Komite II yang juga pimpinan PURT DPD RI itu, semestinya kebijakan Gubernur Aceh melalui pergub yang mengubah lokasi uqubat cambuk ke dalam LP, terlebih dahulu dalam penyusunannya melibatkan ulama Aceh secara penuh, bukan hanya diminta persetujuan sesudah final saja.

Hal serupa juga disampaikan Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A Jalil. Kepada Serambi, kemarin, Ismail menegaskan, pergub tersebut bertentangan dengan qanun yang sudah ada sebelumnya. Karena itu, ia berharap agar Gubernur Irwandi Yusuf segera membatalkannya.”Ini termasuk langkah mundur Gubernur Aceh, jadi saya minta segera diubah pergub itu,” tukasnya.

Sementara itu, Pimpinan Dayah Darul Mujahidin Lhokseumawe, Tgk Muslim At Thahiri menekankan, agar Gubernur Aceh jangan membuat pergub yang bertentangan dengan qanun yang telah disahkan. “Hargai qanun yang telah disahkan oleh DPRA,” tulisnya dalam pesan singkat kepada Serambi, kemarin.

Tgk Muslim menyatakan, syariat Islam tak boleh diutak-atik sesuai dengan selera gubernur. Menurutnya, soal apa pun dari penerapan syariat Islam, harus berkonsultasi dengan ahlinya, yaitu ulama. “Tanyakan pada ulama apa dasar hukum cambuk harus terbuka di depan umum? Kenapa Pak Irwandi sibuk memikirkan agar pelaku maksiat tidak malu. Sedangkan pelaku maksiat sendiri tidak malu melakukan maksiat secara terbuka,” tulisnya.

Lebih lanjut, Tgk Muslim meminta, Gubernur Aceh jangan cari alasan atau celah untuk memodifikasi hukum cambuk. “Pastinya kami akan berjuang, apa pun resikonya untuk selamatkan Qanun Jinayat,” tandasnya.

Pada bagian lain, Pimpinan Dayah Darul Mujahidin Lhokseumawe, Tgk Muslim At Thahiri yang juga menjabat sebagai Ketua Front Pembela Islam (FPI) Aceh mengungkapkan, pihaknya akan melakukan aksi damai untuk memprotes Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang di dalamnya menyebutkan uqubat cambuk dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (LP) tersebut.

“Akan ada aksi damai di Banda Aceh pada 19 April 2018. Isi tuntutan dalam aksi nanti adalah, selamatkan Qanun Jinayat, hukum cambuk tetap dilaksanakan di tempat terbuka,” tulis Tgk Muslim via pesan Whats App.(jaf/bah)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved