Mahasiswa Minta Gubernur Cabut Pergub Cambuk

Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Syariat (AMPS) melancarkan aksi di depan

Mahasiswa Minta Gubernur Cabut Pergub Cambuk
DEMONSTRAN yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Syariat melakukan aksi di halaman Kantor Gubernur Aceh, Rabu (18/4). Mereka meminta Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mencabut Pergub Nomor 5 Tahun 2018 dan melaksanakan hukuman cambuk di tempat terbuka. 

BANDA ACEH - Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Syariat (AMPS) melancarkan aksi di depan Kantor DPRA dan Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh, Rabu (18/4) kemarin.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa lintas kampus mendesak Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, untuk segera mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang Pengalihan Pelaksanaan Uqubat Cambuk bagi Pelanggar Syariat Islam ke dalam lembaga pemasyarakatan (LP) yang baru-baru ini diterbitkan.

Pantauan Serambi, aksi di DPRA itu dimulai sekira pukul 14.30 WIB. Para mahasiswa mengusung sejumlah spanduk dan poster bertuliskan kecaman serta tuntutan kepada Gubernur Aceh, untuk segera mencabut Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Jinayat.

“Apakah Saudara rela syariat Islam ditelanjangi begini, diubah sesukanya? Apakah mau jika hukuman cambuk dipindah ke LP? Tidak kawan-kawan, kita menolaknya dengan tegas,” teriak Rizal Fahmi, koordinator aksi tersebut.

Para mahasiswa terlihat berorasi secara begantian di bawah kawalan ketat pihak kepolisian. Mereka hanya berorasi kurang lebih sekitar 30 menit lebih di depan pintu gerbang DPRA.

Dalam orasinya, Rizal Fahmi mengatakan, kebijakan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengeluarkan Pergub itu adalah kebijakan yang tidak tepat dan sudah menyalahi syariat Islam itu sendiri. “Berita yang kita baca dan kita dengar dalam beberapa hari ini cukup mengejutkan, cambuk yang selama ini dilakukan di tempat terbuka, kini dipindahkan ke dalam LP. Ini sesuatu yang salah, dan bertentangan dengan Qanun Syariat Islam yang telah ada,” kata Rizal Fahmi.

Dia mengatakan, LP adalah tempat yang tidak bisa diakses oleh semua orang, karena untuk masuk ke dalam ‘hotel prodeo’ tersebut tentu punya aturan sendiri yang harus dipatuhi. Mendengar nama LP saja, katanya, masyarakat bisa akan sangat malas dan enggan untuk masuk ke sana, dan dapat dipastikan ke depan tak ada lagi masyarakat yang menyaksikan prosesi uqubat cambuk seperti yang selama ini kerap dilakukan di depan masjid usai shalat Jumat. “Pasti nggak ada lagi yang datang untuk menyaksikan hukuman cambuk, padahal tujuannya untuk memberi efek jera kepada pelanggar dan pelajaran bagi yang lainnya,” kata Rizal.

Menurut Rizal Fahmi, uqubat cambuk bagi seorang yang telah melanggar syariat Islam bertujaun dua hal. Pertama, aljawabir (penebus dosa) dan kedua aljawazir (pencega. Pelajaran) bagi si pelanggar atau orang lain yang menyaksikannya.

“Sebenarnya yang dilakukan selama ini sudah sangat tepat, karena di samping untuk si pelanggar tapi juga pelajaran bagi orang lain, agar yang lain tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Nah, kenapa ini kemudian diubah begitu saja, padahal sudah lama dijalankan dan cidak ada complain dari siapa pun,” katanya.

Mahasiswa juga menyentil soal uqubat cambuk yang selama ini terus dikait-kaitkan dengan investasi di Aceh. Menurut mahasiswa, syariat Islam dan investasi adalah dua hal yang berbeda dan jangan dikait-kaitkan. Mahasiswa menegaskan, lebih baik investasi yang hilang dari pada hukum Allah yang dimain-mainkan. “Jika investasi hilang itu masih bisa dicari lain, tapi jika syariat Islam kita permainkan atau kita buang, jika Allah Swt murka tentu kita semua tahu apa kelanjutannya,” kata Rizal.

Dia melanjutkan, uang sebanyak apa pun ditanam ke Aceh oleh investor atau investasi apa pun didirikan di Aceh, itu semua hitungannya tetap utang. Tapi, syariat yang sudah ada, mestinya itu menjadi salah satu hal yang terus dikuatkan dan ditambah dalam pengamalannya. “Jangan pula kita ubah, mestinya kita tambah agar semakin kuat semakin kafah, bukan justru mengubahnya. Hukum syariat Islam yang modifikasi saja begini diubah, apalagi yang utuh,” kata Rizal.

Dalam aksi tersebut, selain menolak tegas keputusan Gubernur Aceh yang mengeluarkan Pergub Nomor 5 Tahub 2018, mahasiswa juga menyatakan beberapa pernyataan sikap lainnya. Di antaranya, menunut Gubernur Aceh menjalankan hukum jinayat apa adanya, bukan apa maunya. Selanjutnya, mahasiswa mengatakan, Pergub Nomor 5 itu adalah produk haram politik demokrasi, oleh karena itu harus dicabut segera.

Terakhir, mahasiswa mengajak masyarakat Aceh dan kaum muslimin untuk meninggalkan sistem demokrasi karena bersifat destruktif (merusak), dan menerapkan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah rasyidah ala minhajin nubuwwah.

Seusai berorasi di DPRA, mahasiswa melanjutkan konvoi ke Kantor Gubernur Aceh. Di sana, mereka disambut oleh Asisten I Gubernur Aceh, Saidan Nafi. D

alam keterangannya kepada mahasiswa, Saidan Nafi mengaku akan menyampaikan semua persoalan yang telah disuarakan mahasiswa, kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. “Mohon maaf Pak Gubernur sedang bertugas ke luar daerah dan saya janji apa yang telah rekan-rekan mahasiswa sampaikan hari ini akan saya sampaikan kepada Pak Gubernur,” pungkasnya. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved