Prokontra Pergub Cambuk

Cambuk di LP belum Berjuknis

Pro-kontra pemindahan pelaksanaan uqubat cambuk ke dalam lembaga pemasyarakatan (LP) terus bergulir di tengah-tengah masyarakat

Cambuk di LP belum Berjuknis
SERAMBI/M ANSHAR
WARGA menggunakan telepon selular untuk merekam eksekusi cambuk terhadap delapan pelanggar syariat Islam di halaman Masjid Jamik Luengbata, Banda Aceh, Jumat (20/4). Dua dari delapan orang yang dicambuk tersebut merupakan pelaku prostitusi online yang ditangkap beberapa waktu lalu di Banda Aceh. 

BANDA ACEH - Pro-kontra pemindahan pelaksanaan uqubat cambuk ke dalam lembaga pemasyarakatan (LP) terus bergulir di tengah-tengah masyarakat. Dalam sepekan terakhir setidaknya sudah ada dua aksi yang dilancarkan ormas Islam, mahasiswa, dan kalangan lainnya. Mereka menolak Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang dialihkan ke dalam LP.

Di tengah pro-kontra kebijakan Gubernur Aceh itu, Pemerintah Kota Banda Aceh, kemarin, masih melaksanakan hukuman cambuk di depan masjid sebagaimana lazimnya selama ini. Pemko Banda Aceh melakukan eksekusi terhadap delapan pelanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di halaman Masjid Jami’ Kemukiman Lueng Bata, Banda Aceh.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Drs Zainal Arifin, menjawab wartawan tentang eksekusi cambuk di depan masjid, menurutnya bukan berarti melawan Pergub. Namun, kata Zainal, ada dua hal yang menjadi dasar bagi Pemko Banda Aceh melaksanakan cambuk seperti biasanya. “Pertama, kami tetap berpedoman kepada ulama kita. Kedua, tata laksana cambuk di LP belum rampung. Informasi yang saya terima, teknis pelaksanaan cambuk di LP belum diatur. Jadi kita laksanakan sesuai teknis yang sudah ada,” jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Aceh, A Yuspahruddin BH Bc IP MH yang dikonfirmasi Serambi, mengakui hingga saat ini memang belum ada juknis pelaksaan uqubat cambuk di dalam LP. Dia mengatakan, pihak Kemenkumham Aceh selaku penyedia tempat untuk uqubat cambuk baru akan duduk membahas segala hal petunjuk dan teknis pelaksanaan pada Senin nanti.

“Kita akan duduk dulu nanti dengan Kepala Dinas Syariat Islam, kejaksaan, dan juga Sapol PP dan WH untuk membahas hal-hal teknis ini. Kita akan rapat untuk membahas hal tersebut,” kata Yuspahruddin.

Dia mengatakan, pihaknya selaku penanggung jawab LP dan rumah tahanan (rutan) di Aceh pada intinya siap dengan Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tersebut, hanya saja semua aturan tentang itu harus dirincikan agar tidak menuai masalah dalam pelaksanaan uqubat cambuk di dalam LP. “Ini kan perintah gubernur, kami siap untuk menjalankannya sebagai penyedia tempat. Namun karena ini pertama kali dilakukan, tentu kita harus menyiapkan langkah-langkah dulu, aturan atau teknis lainnya tentang pelaksanaan itu,” katanya.

LP, kata Yuspahruddin, punya aturan sendiri, ada prosedural yang harus dipatuhi bagi siapa yang ingin masuk ke dalamnya. Nah, terkait warga yang nantinya ingin menyaksikan uqubat cambuk di dalam LP juga harus ada aturan yang dibuat secara resmi berupa juknis yang harus dipatuhi oleh LP, petugas, warga, dan pihak lainnya yang ingin menyaksikan prosesi tersebut.

Misalnya, kata Yuspahruddin, berapa banyak warga yang dibolehkan masuk ke dalam LP untuk menyaksikan uqubat cambuk. Karena menurutnya, tidak mungkin semua warga bisa masuk, mengingat setiap LP juga ada kapasitas tersendiri. “Tidak mungkin kalau semua warga yang mau datang, termasuk orang dari luar mau masuk ke sana, kami harus buat aturan itu, bagaimana teknis-teknis pelaksanaannya, siapa yang bisa masuk,” katanya.

Selain itu, termasuk siapa yang boleh bawa masuk kamera ke dalam LP saat pelaksanaan uqubat cambuk. Menurut Yuspahruddin, tidak mungkin juga semuanya dilarang bawa kamera ke dalam LP saat prosesi cambuk, karena ada sebagian petugas dari jaksa yang butuh kamera untuk membuat berita acara. “Jadi teknis-teknis yang seperti itulah yang harus kita buat dulu, biarkan petugas kami buat dulu,” kata Yuspahruddin.

Juknis itu nantinya juga berlaku bagi petugas LP saat menerima warga atau siapapun yang datang untuk menyaksikan uqubat cambuk dan siapa saja yang dibolehkan masuk ke dalam. Termasuk soal teknis prosesi pelaksanaan cambuk yang sebelumnya juga sudah diatur dalam qanun, seperti jarak warga yang melihat dengan panggung utama sepanjang 12 meter. “Orang-orang di dalam LP kan belum tahu soal ini, makanya harus dibuat dulu supaya tidak ada kendala ke depannya,” demikian A Yuspahruddin BH Bc IP MH. (dan)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved