Pemerintah Aceh belum Cairkan Anggaran Uji Mampu Baca Quran

Anggaran pelaksanaan tes mampu baca Quran bagi bakal calon legislatif (bacaleg) DPRA ditanggung

Pemerintah Aceh belum Cairkan Anggaran Uji Mampu Baca Quran
Salah satu bacaleg DPRK Aceh Timur, diuji kemampuan baca alquran oleh tim penguji di KIP Aceh Timur 

BANDA ACEH - Anggaran pelaksanaan tes mampu baca Quran bagi bakal calon legislatif (bacaleg) DPRA ditanggung oleh Pemerintah Aceh sebesar Rp 3,3 miliar. Pelaksanaan tes itu sendiri sudah selesai, tetapi sampai sekarang anggaran tersebut belum juga cair.

Kepala Bidang Politik dalam Negeri Badan Kesbangpol Aceh, Auliya Husni Putra, kepada Serambi, Selasa (24/7), mengatakan, Pemerintah Aceh harus menanggung biaya tes mampu baca Quran karena anggaran Pemilu Legislatif 2018 yang bersumber dari APBN tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut.

“Anggaran untuk pelaksanaan tes mampu mampu baca Quran itu ditempatkan di Badan Kesbangpol Aceh, disalurkan secara hibah kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh selaku penyelengara Pemilu,” kata Auliya.

Badan Kesbangpol Aceh, kata Auliya, sudah membuat draft nota perjanjinan hibah dan sudah diserahkan ke Kantor Gubernur untuk proses penelitian ulang terhadap narasi bunyi perjanjian hibah dan tindak lanjut penyalurannya ke KIP Aceh.

Dari total Rp 3,3 miliar, Auliya juga mengaku tidak tahu persis berapa anggaran yang digunakan untuk tes mampu baca Quran. Tetapi sepengatahuannya, dana tersebut juga digunakan untuk kegiatan lainnya seperti pembayaran honor tenaga kontrak, biaya supervisi komisioner KIP Aceh ke-23 kabupaten/kota, dan lainnya. “Tanyakan saja kepada Sekretaris KIP,” imbuh Auliya.

Sekretaris KIP Aceh, Darmansyah, saat dikonfirmasi Serambi mengharapkan agar dana hibah tersebut bisa secepatnya disalurkan. Saat ini, tes mampu baca Quran telah selesai, diikuti 1.300 bacaleg DPRA dari 20 partai politik. Tes akan dilanjutkan lagi nanti jika ada pergantian bacaleg.

Dana hibah senilai Rp 3,3 miliar itu dikatakannya, tidak seluruhnya digunakan untuk pembiayaan tes mampu baca Quran, tapi juga kegiatan lain seperti merekam kegiatan tes, honor penguji sebanyak 30 orang, konsumsi, sewa gedung asrama haji, serta biaya supervisi kunjungan Komisioner KIP Aceh untuk mengontrol pelaksanaan tes baca Quran bacaleg DPRK di 23 kabupaten/kota.

“Selanjutnya honor tenaga kontrak yang digunakan KIP Aceh untuk mendukung kelancaran tugas komisioner KIP Aceh di lapangan dan lainnya,” tambahnya.

Sementara Asisten I Setda Aceh, Dr M Jafar, mengatakan, membenarkan jika dana hibah Pemerintah Aceh untuk KIP senilai Rp 3,3 miliar belum disalurkan kendati draf dokumen hibah sudah dibuat oleh Badan Kesbangpol Aceh. Dokumen hibah tersebut saat ini sedang dianalisa di Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Aceh.

“Ini bagian dari pengawasan Pemerintah Aceh terhadap dana yang akan dihibahkan untuk KIP Aceh. Ini sangat penting dilakukan agar dana hibah yang diberikan tepat sasaran dan sesuai hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh untuk membiayainya,” ujar M Jafar.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved