Kuasa Hukum Maimun Minta MS Muncul ke Publik

Kuasa hukum Maimun, Yulfan SH meminta MS, sosok yang disebut-sebut sebagai aktor di balik kasus calo PNS

Kuasa Hukum Maimun Minta MS Muncul ke Publik
YULFAN, Kuasa Hukum Maimun

* Terkait SK PNS Bodong

BANDA ACEH - Kuasa hukum Maimun, Yulfan SH meminta MS, sosok yang disebut-sebut sebagai aktor di balik kasus calo PNS agar muncul ke publik memberikan klarifikasi terkait perannya dalam menerbitkan SK PNS bodong sebagaimana dilaporkan Maimun, pria asal Pidie Jaya yang namanya ikut terbawa-bawa dalam kasus itu.

“Dari info yang kami peroleh, beliau (MS) masih di Aceh. Kami ingin bertemu, ingin beliau kooperatif dengan mengakui apa yang terjadi. Kami dari advokat juga harus melihat ini bukan persoalan personal, ini persoalan sistem,” tandas Yulfan dari Kantor Hukum Yulfan Pahlawan Associated saat menjadi narasumber untuk Program Cakrawala Radio Serambi FM 90,2 MHz membedah ‘Salam Serambi’ berjudul `Kasus SK Bodong, Siapa Dalangnya?’, Rabu (10/10).

Program Cakrawala Serambi FM 90,2 MHz edisi kemarin menghadirkan narasumber internal, Waredpel Harian Serambi Indonesia, Nasir Nurdin dipandu host Vea Artega. Sedangkan Yulfan selaku kuasa hukum Maimun dihubungi melalui saluran telepon sebagai narasumber eksternal.

Yulfan mensinyalir bisa saja MS merupakan suruhan orang lain. Ia menegaskan, MS harus tampil ke publik untuk memberikan klarifikasi, sebagaimana yang kliennya, Maimun lakukan.

Yulfan juga berkomentar tentang dana dari orang-orang di sekitar Maimun yang singgah di rekening kliennya. Dikatakannya, boleh saja YARA berargumentasi. Namun menurutnya itu adalah porsi penyidik. “Kalau pun benar Maimun hari ini, katakanlah rekening yang digunakan untuk mentransfer, ini masalah teknis, bukan persoalan hukum. Karena keponakan tidak punya rekening. Persoalan pidana harus dilihat dari unsur apakah niat menipu atau membantu,” ujar Yulfan.

Di sisi lain, Yulfan jutsru menyayangkan sikap keponakan Maimun yang melaporkan pamannya sendiri. Meskipun itu merupakan hak setiap warga negara, namun menurutnya keponakan kliennya itu tidak mengerti duduk persoalan. Ia menuding hal itu disetir oleh YARA selaku kuasa hukum mereka.

Ditegaskannya, ini bukan persoalan Maimun dan keponakannya, tapi persoalan sistematik yang menyangkut oknum. Menurutnya, Maimun termakan oleh sistem kotor tersebut. Pihaknya ingin buka-bukaan untuk membersihkan sistem di Aceh. Adalah sebuah kesalahan jika pertanggungjawaban tersebut dimintakan kepada Maimun.

“Ya, salah sekali kalau Maimun dianggap calo. Maimun bukan PNS, tidak terlibat sistem pemerintah, tidak punya akses. Bagaimana dia jadi calo sementara akses saja tidak punya,” tandas Yulfan.

Ia menambahkan, syarat pertama calo itu pasti ingin meperoleh sesuatu secara finansial, sementara dalam hal ini ia memastikan Maimun tidak memperoleh keuntungan materi sedikit pun, baik dari pelamar maupun oknum PNS. Syarat kedua, kalau ingin jadi calo adalah orang lain bukan keluarga sendiri. Sementara dalam kasus Maimun, yang dia urus adalah istri dan adiknya. Andaikata ia tahu ada skenario penipuan, pasti dia tidak akan mengorbankan adik dan istrinya dengan nilai materi Rp 200 juta.

Ia berasumsi, pertanggungjawaban tersebut salah alamat. Logikanya, aliran dana diberikan kepada siapa dan mereka bayar siapa. Menurutnya, pihak yang bersangkutan paham soal itu, hanya saja mereka tidak berani tampil ke publik seperti yang pihaknya lakukan dengan menggelar konferensi pers.

“Ini kerja besar buat kita. Bukan hanya kami dari advokat, tapi juga political will dari pemerintah. Apalagi ini momen penerimaan CPNS. Saya pikir ini harus kita tuntaskan bersama. Suatu saat nanti kalau negara ini bersih, maka ini harus kita awali dari proses rekrutmen yang bersih,” demikian Yulfan. (rul)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved