Ini Rekomendasi Ulama Aceh terhadap Rancangan Undang-undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Seratusan ulama dari berbagai pondok pesantren di Aceh menggelar musyawarah selama dua hari, Rabu dan Kamis (14-15/11), di Hotel Madinah, Banda Aceh.

Ini Rekomendasi Ulama Aceh terhadap Rancangan Undang-undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Dok. Serambinews.com
Tgk H Anwar Usman SPd.I MM. 

Laporan Said Kamaruzzaman | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Seratusan ulama dari berbagai pondok pesantren di Aceh menggelar musyawarah selama dua hari, Rabu dan Kamis (14-15/11), di Hotel Madinah, Banda Aceh.  

Ketua Tim  Perumus Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dan Ketua Tim Perumus Rekomendasi  Tgk H Anwar Usman S.Pd.I MM mengatakan, musyawarah ulama tersebut digelar untuk mengkritisi dan memberi masukan terhadap Rancangan Undang-undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI.

Musyawarah ini juga dihadiri oleh Ketua Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (AMALI) Dr Abdul Djalal MA, Kasubdit PDMA Kemenag Pusat Dr Ainurrafiq Dawam MA, dan Syafaul Mudawwam dari Kemenag RI.

Baca: Posisi Pesantren Memang Harus Kuat dan Konkrit

Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Usamah El-Madny S.Ag MM dan Kepala Kanwil Kemenag Aceh Drs M Daud Pakeh.

Menurut mantan Ketua Rabithah Thaliban Aceh (RTA) itu, di akhir kegiatan, para ulama melahirkan sejumlah rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah.

Poin pertama, ulama Aceh sangat mendukung RUU Pesantren  dengan ketentuan hanya dikhususkan untuk pesantren, tidak digabungkan dengan pendidikan keagamaan lainnya, dan memiliki tenggat waktu yang memadai untuk pembahasan dan pengesahannya.

Poin kedua, draf RUU yang ada saat ini membutuhkan perbaikan  dan penyempurnaan agar memiliki landasan  filosofis dan historis yang kuat.

Baca: KPU Tegaskan Larangan Kampanye di Sekolah dan Pesantren, Mendagri Malah Perbolehkan

Poin ketiga, definisi pesantren perlu ditambahkan Islam Ahlusunnah waljama’ah karena ideologi dan karakter pendidikan pesantren identik dengan Ahlussunnah Wal Jama’ah.

Poin keempat, menambahkan definisi Islam Ahlusunnah wal Jama’ah  dalam ketentuan umum yaitu pemahaman akidah berdasarkan kepada manhaj Asya’irah (Abu Hasan Al-Asy’ari) dan Maturidiyah (Abu Mansur Al Maturidy), mazhab Fiqh yang empat dalam bidang fiqh, dan mazhab imam Junaid al-Bagdady dan Imam Ghazali dalam bidang tasawuf.

Poin kelima, mendukung untuk mewujudkan Menteri Pendidikan Pesantren/Dayah agar dapat menampung aspirasi pesantren di Indonesia  yang jumlahnya sangat banyak.

Poin keenam, pendidikan ula/dasar, wustha/menengah, ulya/atas, dan Ma’had Aly adalah merupakan bagian dari level atau jenjang pendidikan pesantren, maka segala kebijakan dalam operasional dan teknis pelaksanaan serta kurikulum mesti disesuaikan  dengan pesantren, bukan dengan pendidikan lainnya.

Baca: RUU Pesantren Disetujui

Poin ketujuh, mendukung penyetaraan pendidikan pesantren sebagaimana pendidikan umum lainnya dengan pelaksanaan ujian akhir  diberikan kepada kebijakan pesantren.

Poin kedelapan, pesantren diberikan kewenangan untuk mengeluarkan ijazah  bagi lulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Poin kesembilan, mendukung alokasi anggaran tetap untuk pesantren sebanyak 30 persen dari  total 20 persen anggaran pendidikan nasional dan 30 persen  dari total 20 persen alokasi anggaran untuk pendidikan di daerah. (*)

Penulis: Said Kamaruzzaman
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved