Peringati Milad ke-42 Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Ini Pesan Ketua Fraksi Partai Aceh
Milad ke-42 GAM kali ini diharapkan menjadi momen khusus bagi Aceh untuk menuntut apa yang sudah dijanjikan Pemerintah Pusat dalam MoU Helsinki.
Penulis: Taufik Hidayat | Editor: Taufik Hidayat
lihat foto
Operasi tersebut telah membuat para pejuang AM terpaksa melanjutkan perjuangannya dari daerah pengasingan.
Baca: Misteri Gunung Halimun, Tempat GAM Dideklarasikan
Di saat rezim Orde Baru berakhir dan reformasi dilangsungkan di Indonesia, seiring itu pula Gerakan Aceh Merdeka kembali eksis dan menggunakan nama GAM sebagai identitas organisasinya.
Konflik antara pemerintah RI dengan GAM terus berlangsung hingga pemerintah menerapkan status Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003, setelah beberapa proses dialogis gagal mencapai solusi kata sepakat antara pemerintah RI dengan aktivis GAM.
Namun, bencana alam gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 telah memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi pihak internasional.
Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Marti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator.
Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia.
Penandatanganan nota kesepakatan damai yang kemudian dikenal dengan sebutan MoU Helsinki, dilangsungkan pada 15 Agustus 2005.
Baca: MoU Helsinki dan Politik Hukum Otsus
Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa.
Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.
Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk pun kemudian diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005.
Lalu pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Dawood, menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal.
Perjuangan para mantan kombatan dan simpatisan GAM itu pun kini dilakukan melalui jalur politik di parlemen, melalui Partai Aceh yang berhasil mendudukkan wakilnya secara mayoritas di DPR Aceh, dan DPR Kabupaten/Kota di provinsi ini.(*)
