Aceh Timur Komit Berantas Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, di bawah Kepemimpinan Bupati H Hasballah Bin HM Thaib SH (Rocky), dan Wakil Bupati Syahrul

Aceh Timur Komit Berantas Kemiskinan
IST
KEUCHIK Gampong Panton Rayeuk A, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, Sulaiman foto bersama Heri Andikan dan istri didepan rumanya yang telah direhab dari dana APBG tahun 2018.

* Pembangunan Rumah Bantuan Jadi Prioritas

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, di bawah Kepemimpinan Bupati H Hasballah Bin HM Thaib SH (Rocky), dan Wakil Bupati Syahrul Bin Syama’un (Linud) terus memacu pembangunan rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Ribuan unit rumah bantuan sudah dibangun, termasuk rehab rumah sejak 2012 lalu, tersebar di seluruh desa.

Hal itu dituangkan dalam bentuk komitmen untuk terus mempercepat program pembangunan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Aceh Timur. Berbagai sumber digunakan untuk mewujudkan hal tersebut, mulai dari APBN, APBA, APBK, bahkan sampai APBG.

Tak ketinggalan, pembangunan pendidikan, kesehatan, insfrastruktur, perekonomian, pertanian, perikanan, olahraga, dan sumber daya manusia (SDM) berbasis budaya dan kearifan lokal juga dipacu.

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Aceh Timur, Dr Darmawan M Ali ST MISD, Rabu (19/12) mengatakan konsep percepatan pembangunan daerah Aceh Timur telah berubah, dari pola sektoral menjadi pola kawasan sejak 2015 lalu. Dia mengatakan Idi Rayeuk menjadi contoh yang telah dijadikan sebagai kawasan minapolitan perikanan.

Strategi mengurangi angka kemiskinan di Aceh Timur, ungkap Darmawan, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rocky-Linud memiliki dua strategi yaitu konsep mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dan menambah pendapatan masyarakat miskin.

Konsep mengurangi pengeluaran masyarakat miskin yaitu dengan program membangun rumah kaum dhuafa dan merehab rumah warga miskin tak layak huni. Dikatakan, sejak akhir 2016, bupati telah mengeluarkan instruksi kepada keuchik di seluruh Aceh Timur agar merehab rumah warga tak layak huni menggunakan APBG minimal 5 unit setiap tahun.

Dan, sejak tahun 2017, instruksi bupati ini mulai dijalankan oleh seluruh keuchik. Dia beralasan, bupati dan wakil bupati Aceh Timur ingin membagi peran dan tanggungjawab pembangunan dengan pemerintahan gampong. “Sejak 2017 sampai 2018, rumah warga miskin tidak layak huni direhab dengan APBG dan pembangunan rumah dhuafa oleh Pemprov Aceh dan Pemkab Aceh Timur,” jelas Darmawan.

Darmawan mengungkapkan pada periode awal kepemimpinannya (2012-2017) pasangan ini membangun rumah dhuafa dan rehab rumah tak layak huni menggunakan dana APBN, APBA dan APBK. Selain membangun rumah duafa dan rehab rumah tak layak huni, strategi Pemkab Aceh Timur mengurangi angka kemiskinan di Aceh Timur, juga dengan program menggratiskan beras miskin sejak 2017.

Kemudian, menggratiskan pendidikan 9 tahun, memberikan pengobatan gratis melalui Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), dan sejumlah program lainnya. Untuk program menambah pendapatan masyarakat miskin, katanya, melalui bantuan modal dan alat usaha, ternak, bibit dan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.

Sedangkan Bupati Aceh Timur, H Hasballah Bin HM Thaib mengatakan pihaknya terus berusaha mensejahterakan masyarakat dengan berbagai program. Salah satunya, melakukan penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin.

Bupati mengatakan, sejak periode awal kepemimpinannya telah membangun rumah layak huni bagi fakir miskin sebanyak 1.828 unit. Dirincikan, 201 unit rumah bangun baru, dan 998 unit rumah direhab dengan proses pembangunan dimulai sejak 2012 sampai 2016 dengan APBN, APBA dan APBK.

Bupati Rocky menjelaskan setelah terpilih untuk periode kedua, 2017-2022 melalui pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2017, kembali melanjutkan program rumah layak huni bagi warga miskin. Dikatakan, pada 2017 Pemkab Aceh Timur, telah membangun rumah layak huni bagi warga miskin sebanyak 3.860 unit.

Dirincikan, 353 unit bangun baru rumah dhuafa dari APBK dan 3.507 rumah warga miskin direhab dari APBG yang tersebar di 513 gampong dalam 24 kecamatan di Aceh Timur.

Untuk tahun 2018, katanya, pembangunan rumah duhafa diambilalih oleh APBA sesuai Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017. Namun, pihaknya tetap membangun rumah duhafa atau darurat, seperti korban kebekaran. Sedangkan rehab rumah warga tak layak huni dari APBG hingga tahun 2018 terus berjalan, ujarnya.

“Pada 2018 ini, rumah warga miskin yang direhab dari APBG sebanyak 4.500 unit, sehingga sejak 2012 sampai 2018, kita sudah membangun rumah layak huni bagi warga miskin sebanyak 10.188 unit,” ungkap Bupati Aceh Timur, H Hasballah Bin HM Thaib.

Dia mengakui Aceh Timur sangat luas dengan 513 gampong, sehingga masih banyak warga tinggal di rumah tak layak huni. “Karena itu, kami telah instruksikan seluruh keuchik agar merehab rumah warga tak layak huni minimal 5 unit setiap tahun melalui APBG.

Bupati meminta keuchik tidak pilih kasih dalam membangun rumah warga miskin, dengan harapan semua warga miskin dapat dibantu, sehingga dapat merasakan pembangunan dari dana APBG. “Harapan saya, para keuchik tetap berkomitmen mengentaskan kemiskinan, dengan memperioritaskan membangun rumah warga miskin tak layak huni, sehingga mereka memiliki tempat tinggal yang layak, dan nyaman,” harap bupati.

Sementara untuk membangun jembatan, dan jalan lintas kecamatan tetap menjadi tanggungjawab kabupaten. Dia meminta seluruh keuchik agar dapat terakomodir pada 2020 mendatang dengan mengusulkan melalui Musrenbangdes, kecamatan, dan kabupaten 2019.

Bupati mengatakan pihaknya juga sedang berupaya agar masyarakat miskin mendapat lahan garapan dengan memperjuangkan reformasi agraria. “Kami telah meminta perusahaan perkebunan yang ada di Aceh Timur, agar merealisasikan corporate social responbility (SCR) dan kebun plasma, sehingga masyarakat miskin memiliki lahan garapan,” ujar bupati.

Selain itu, ribuan hektare hak guna usaha (HGU) hutan tanaman industry (HTI), dan HGU perusahaan yang telantar, dan bersengketa di Aceh Timur, juga sedang diperjuangkan Bupati Aceh Timur, agar dapat dibagikan kepada masyarakat miskin.

“Saat ini, kami berkerjasama dengan BPS dan petugas PKH, untuk mengawasi agar penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran. Jika ada yang tak layak menerima, maka akan kita keluarkan, dan dialihkan ke warga miskin lainnya,” ungkap Bupati.

“Semua program ini, untuk mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat Aceh Timur,” jelas bupati. Menilik indicator strategis Pemkab Aceh Timur, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Timur, jumlah penduduk Aceh Timur, per Januari 2018 berjumlah 419.594 jiwa.

Sedangkan persentase jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun 2012 (17,19 persen), menjadi 15,25 persen pada tahun 2017.

Sekda Aceh Timur, HM Ikhsan Ahyat mengatakan ada tujuh program prioritas pasangan Bupati H Hasballah Bin HM Thaib SH, dan Wakil Bupati Syahrul Bin Syamaun, melalui dana APBG.

Disebutkan, dimulai dari pemeliharaan jalan lingkungan, subsidi listrik untuk balai pengajian, rehab rumah tidak layak huni, posyandu gampong untuk mencegah gangguan pertumbuhan pada anak (stunting), penyelesaian tapal batas gampong, pengembangan BUMG, dan pengembangan PAUD gampong untuk mengentaskan buta aksara.

“Ini tujuh instruksi program bupati dan wakil bupati untuk dilaksanakan oleh keuchik yang didanai dari APBG. Karena itu, kita berharap APBG itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mensejahtrakan masyarakat,” harap Sekda.

Keuchik Gampong Grong-Grong, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, Mauzir SH, menyambut baik program bupati dan wakil bupati dengan penyediaan rumah tak layak huni bagi warga miskin.

“Alhamdulillah, program bupati dan wakil bupati ini sangat bagus, sehingga rumah warga miskin tak layak huni terus berkurang,” ungkapnya, seraya menyebutkan sejak 2017-2018, pihaknya telah merehab 17 unit rumah warga miskin.(*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved