Pembersihan Lokasi Jalan Tol Aceh Sudah 26 Km
Pembangunan jalan tol Aceh (ruas Banda Aceh-Sigli) sepanjang 74 kilometer (Km), kini sudah memasuki tahap
lihat foto
Persoalan berikutnya, ada penggarap tanah yang belum mau menerima pembayaran,dengan alasan tanah yang mereka garap bukan tanah negara.
Sementara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh serta Aceh Besar menyatakan itu merupakan tanah negara.
Untuk masalah tersebut, kata Alvi, pihaknya meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dan Aceh Besar serta Kanwil BPN Aceh dan Aceh Besar, memberi penjelasan kepada masyarakat.
“Ada juga yang menolak dibayar karena status tanah belum jelas antara milik negara, adat, warisan, atau pribadi, tapi tidak mengugatnya ke pengedilan negeri. Untuk kasus ini, dananya akan dititipkan di pengadilan,” tandas Alvi.
Dikatakan, pembayaran tanah masyarakat yang terkena jalur tol dilakukan setelah ada hasil penilaian harga satuan tanah dari KJPP yang bekerja independen dan transparansi.
Tanah masyarakat yang sudah dinilai KJPP, kemudian dibawa ke forum musayawarah masyarakat.
“Bila pemilik tanah setuju harga satuan tanaha yang ditetapkan, data tanah yang mau dibayar itu diserahkan ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, untuk diverifikasi,” jelas Alvi.
Setelah BPKP mengeluarkan rekomendasi untuk dibayar, sambungnya, Kasatker mengusulkan dokumen pembayaran tanah tersebut ke pusat untuk dibayar.
Ditambahkan, pembayaran dilakukan dengan cara uang ditransfer ke rekening masing-masing pemilik tanah.
Sementara Sulaiman Abda mengatakan, untuk kelancaran pembebasan tanah, pihaknya meminta Kasatker selalu meng-update kemajuan pembebasan tanah per satu atau dua pekan sekali kepada Menteri PUPR, Plt gubernur Aceh, serta bupati dengan ditembuskan ke DPRA dan DPRK.
Menurutnya, penyampaian kemajuan dan hambatan itu sangat penting. Sebab, ketika ada hambatan di lapangan bisa dicarikan solusi oleh pihak-pihak tersebut.
Di Aceh, ungkap Sulaiman, progres pembebasan lahan atau pekerjaan fisik beberapa proyek strategis nasional termasuk jalan tol jarang dipublikasikan ke publik.
Sehingga terkesan tahapan pelaksanaan proyek tersebut sudah terhenti.
Proyek strategis nasional di Aceh, sebutnya, antara lain waduk Krueng Keureutoe Aceh Utara, Waduk Rukoh dan Tiro (Pidie), serta Waduk Lhok Guci (Aceh Barat).
Padahal, tambah Sulaiman, pembebasan lahan dan pekerjaan fisik proyek-proyek tersebut saat ini terus berlangsung.(her)
