Sindir Jokowi, Rizal Ramli: Boro-Boro Kedaulatan Pangan, Impor Justru "Ugal-ugalan"

Rizal menilai, di tengah rencana itu, pengurangan kemiskinan yang dilakukan Jokowi juga terbilang kecil yakni sekitar 450.000 orang per tahun.

Editor: Faisal Zamzami
TRIBUNNEWS.COM
Rizal Ramli 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menginginkan terciptanya kedaulatan pangan di Indonesia.

Ini dilakukan lewat sejumlah program kerja yang telah dicanangkan.

Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan sulit terwujud karena kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah sering melakukan impor pangan.

"Boro-boro kedaulatan pangan tercapai, yang terjadi justru impor 'ugal-ugalan' yang sangat merugikan petani," kata Rizal kepada awak media dalam jumpa persnya di Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

Rizal menilai, di tengah rencana itu, pengurangan kemiskinan yang dilakukan Jokowi juga terbilang kecil yakni sekitar 450.000 orang per tahun.

Jauh dari presiden-presiden sebelumnya. Selain itu, risiko makro ekonomi Indonesia semakin meningkat dalam dua tahun terakhir.

Ini menyusul angka utang negara yang makin besar.

"Boro-boro kedaulatan pangan, yang terjadi justru hutang yang semakin besar dengan gill atau imbal beli yang merupakan salah satu tertinggi di kawasan asia pasifik," sebutnya.

"Risiko makro ekonomi Indonesia meningkat dalam dua tahun terakhir dalam bentuk defisit transaksi perdagangan, -8,57 miliar dollar AS tahun 2018 dan defisit transaksi berjalan -9,1 miliar dollar AS, merupakan defisit neraca berjalan yang paling parah 4,5 tahun terakhir," tambah pria yang akrab disapa RR ini.

Dia menambahkan, selain impor yang merugikan para petani, penghapusan subsidi listrik 450 VA dan 900 VA oleh pemerintah juga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

"Itu sangat memukul daya beli golongan (masyarakat) menengah bawah," sebutnya.

Menurut dia, kegagalan mewujudkan kedaulatan pangan yang dicanangkan Jokowi-JK karena sejumlah faktor.

Baik karena sikap pemimpin serta konsitensi dalam menjalankan program.

"Kegagalan Joko Widodo untuk mencapai kedaulatan pangan dan kedaulatan keuangan terjadi kerena tidak adanya konsistensi antara tujuan, strategi, kebijakan dan personalia. Tujuan untuk mencapai swasembada pangan dikhianati dengan kebijakan impor ugal-ugalan dan penunjukkan pejabat yang doyan rente (rent seekers)," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mencantumkan kedaulatan pangan sebagai salah satu program prioritas dalam Nawacita.

Tahun 2014, saat baru menjabat sebagai presiden, Jokowi menargetkan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, dan gula bisa terlaksana dalam tiga tahun.

Rizal Ramli Sebut Jokowi "Overclaim" soal Kinerja

Ekonom senior Rizal Ramli (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).
Ekonom senior Rizal Ramli (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019). ((KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGA) )

Ekonom senior Rizal Ramli menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu berlebihan dalam mengklaim (overclaim) capaian kinerja pemerintahannya.

Salah satunya ialah program dana desa.

"Misalnya, Presiden Widodo terlalu jumawa yang katakan dana desa dimulai sejak Jokowi. Maaf, Dana Desa itu amanat UU Desa, alokasi Dana Desa lebih dari Rp 1 miliar per desa yang disahkan 2013," kata Rizal dalam jumpa pers di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

Hal ini disampaikan Ramli untuk menanggapi pidato politik Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 01 itu di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019) lalu.

Rizal mengungkapkan, UU Desa sudah diperjuangkan sejak 2011 yang memakan waktu 3 tahun hingga akhirnya disahkan.

Ketika itu asosiasi-asosiasi kepada desa terlibat di dalamnya hingga UU Desa disahkan DPR.

"Kok bisa-bisanya Pak Jokowi bilang dimulai dari dia alokasi dana desa. Kalau tak ada UU, Presiden Widodo tak bisa bagi-bagi uang, itu bisa kena tuduhan korupsi. Tapi karena ada UU itu Pak Jokowi bisa laksanakan ini," jelasnya.

Kerena itu, Rizal pun sangat menyangkan kebiasaan Jokowi yang dinilai overclaim.

Pasalnya, praktik ini seakan-akan tidak mengakui kinerja orang lain yang sebelumnya mengerjakan hal itu.

"Jadi kebiasaan untuk overclaim dan sekaligus meniadakan prestasi orang lain ini menunjukkan sikap-sikap kurang kesatria. Saya mohon maaf," imbuhnya.

Diketahui, dalam Pidato Kebangsaan di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019), calon presiden nomor urut 01, Jokowi menyebutkan telah mengucurkan dana desa hingga Rp 187 triliun dalam empat tahun pemerintahannya.

Rizal Ramli Bandingkan Kinerja Jokowi dan Megawati

Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, kinerja Presiden Joko Widodo ( Jokowi) paling rendah jika dibandingkan dengan beberapa presiden Indonesia sebelumnya.

Ini khususnya dalam pengurangan angka kemiskinan, termasuk di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Presiden Widodo, prestasinya dalam penurunan kemiskinan paling rendah dari semua presiden sejak reformasi," kata Rizal dalam jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

Rizal menyebutkan, Presiden Jokowi hanya mampu mengurangi angka kemiskinan sekitar 450.000 orang per tahun.

Angka ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan pengentasan kemiskinan oleh presiden-presiden terdahulu.

"Bandingkan dengan era Presiden Gus Dur, yang berhasil menurunkan kemiskinan 5,05 juta per tahun. Presiden Habibie, 1,5 juta orang per tahun, Megawati 570.000 orang per tahun, dan presiden SBY 840.000 per tahun," sebutnya.

Melihat capaian ini, Rizal mengaku heran dengan sikap Jokowi yang terkesan berlebihan dalam nengklaim kinerjanya atau overclaim.

Sebab, hal ini sering disampaikan dan diucapkan mantan Guberbur DKI Jakarta itu.

Ia menilai, rendahnya capain penurunan angka kemiskinan era Jokowi karena telah meninggalkan konsep “Trisakti”.

Guna membangkitkan kembali Indonesia menjadi bangsa yang besar secara politik maupun ekonomi.

 "Empat tahun telah lewat, ternyata tebaran optimisme itu, makin lama makin memudar. Bahkan dalam banyak hal, harapan akan kehidupan lebih baik makin memudar," jelasnya.

Meskipun demkian, Rizal juga mengapresiasi kinerja Jokowi dalam pembangunan infrastruktur untuk fasilitas publik.

Sebab, pembangunan itu telah mampu mengurangi ketimpangan antardaerah serta memberikan manfaat kepada publik.

Baca: Sekda Gayo Lues Lantik 39 Pejabat, Sebagian Besar Duduki Jabatan Kabid dan Kasi

Baca: 5 Fakta Baru Kasus Pemerkosaan Bidan Desa, Pria yang Dituduh Pelaku Ternyata Dianiaya Oknum Polisi

Baca: Survei Terbaru Elektabilitas Jokowi Vs Prabowo, Prabowo-Sandiaga Unggul Tipis dalam Hal Ini

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rizal Ramli: Boro-Boro Kedaulatan Pangan, Impor Justru "Ugal-ugalan" dan  "Rizal Ramli Bandingkan Kinerja Jokowi dan Megawati soal Pengurangan Kemiskinan"

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved