Lima Kuala di Pijay Dangkal

Lima Kuala Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Pidie Jaya (Pijay) selama belasan tahun terus dangkal akibat bencana tsunami

Lima Kuala di Pijay Dangkal
SERAMBINEWS.COM/IDRIS ISMAIL
Sejumlah boat ukuran kecil menambatkan pada bibir Kuala Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Kuala Panteraja, Pidie Jaya dengan kondisi sangat dangkal, Selasa (5/3/2019). 

* Nelayan Minta Pemkab Segera Dikeruk

MEUREUDU - Lima Kuala Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Pidie Jaya (Pijay) selama belasan tahun terus dangkal akibat bencana tsunami serta penumpukan sendimen. Pihak nelayan di kabupaten mendesak pemerintah setempat untuk dapat melakukan normalisasi kembali.

Panglima Laot Lhok Kabupaten Pijay, Tgk Hamid Husien kepada Serambi, Selasa (5/3/2019) mengatakan muara sungai atau Kuala di lima lokasi TPI sejak 14 tahun terakhir pasca bencana gempa dan tsunami Aceh telah melahirkan dampak besar terhadap kondisi kuala di Pijay yang umumnya dangkal.

Dikatakan, kelima kuala TPI itu masing-masing di Meureudu, Panteraja, Ulim, Kuala Kiran dan Beuracan. Di antara lima Kuala tetsebut yang paling besar adalah Kuala Meureudu dan Kuala Panteraja, karena pada umumnya para nelayan jika hendak membongkar hasil tangkapan musti menunggu air pasang.

Dikatakan, karena hal itu, maka boat tidak dapat merapat ke TPI dikarenakan kandas, seiring rendahnya permukaan air dengam badan boat. Dikatakan, jikapun dilakukan pembongkaran terpaksa dilakukan di bibir pantai dengan radius beberapa mil dengan menggunakan boat kecil dengan lansir, jadi menyebabkan biaya tambahan bagi setiap para toke boat.

Karenanya pihak nelayan sangat berharap kepada pemerintah atau dinas terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk dapat melakukan upaya pengerukan pada beberapa kuala yang mengalami dangkal. Sebenarnya persoalan lima lokasi dangkalnya kuala ini telah beberapa kali disampaikan untuk dikeruk agar boat nelayan dapat melakukan bongkar muat hasil tangkapan.

Namun sampai kini belum terealisasikan, padahal sudah terjadi 14 tahun lalu. “Saya selaku Panglima Laot sangat berharap agar dapat kuala yang dangkal dapat segera dikeruk, agar memudahkan boat keluar masuk kuala, serta pemerintah sendiri akan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pijay, Ir H Kamaluddin MSi kepada Serambi, Selasa (5/3) mengatakan pemerintah sejak 2015 lalu telah mengusulkan ke Kementerian Kelautan san Perikanan (DKP) RI.

“Malahan DKP Pijay sendiri juga telah mengajak anggota DPR RI dari Komisi X untuk mendukung pembangunan PPI dengan mempersiapkan segala adiministrasi mulai DID hingga Amdal guna dapat ditindaklanjuti dalam masa rehababilitasi dan rekontruksi pasca gempa, tapi sampai kini belum juga terealisasi,” jelasnya.

Tak hanya pasrah, DKP Pijay juga terus memperjuangkan melalui Nawacita namun hingga saat ini belum juga dilaksanakan pembangunan beberapa PPI Panteraja, Meureudu serta yang lainnya guna memudahkan akses para nelayan dalam melakukan pembongkaran hasil tangkapan. Ditambahkan, dengan diberlakukan Undang-Undang No 23 tahun 2014 untuk kegiatan pelabuhanan menjadi tanggung jawab provinsi.

“Dengan demikian DKP Aceh juga harus mengusulkan kelas pelabuhan dilanjutkan dengan pengalihan PPI Panteraja dan PPI Meureudu ke DKP Aceh untuk memudahkan lanjutan pembangunannya,”katanya.(c43)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved