Progres Poyek Jalan Tol Aceh Pesat

* Hampir 10 Km Badan Jalan Dibuka

BANDA ACEH - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dr Ir Muhammad Basuki Hadimuljono MSc, menyatakan progres (kemajuan) pelaksanaan pembangunan proyek jalan tol Aceh, ruas Sigli-Banda Aceh (Sibanceh), sepanjang 74 kilometer (km) tergolong pesat (cepat sekali).

“Pada tanggal 15 Desember 2018 Presiden Joko Widodo baru saja melakukan peletakan batu pertama ruas jalan tol tersebut di Blang Bintang, Aceh Besar. Sekarang, pembukaan badan jalannya malah sudah sampai ke Indrapuri. Progres proyeknya sangat progresif atau cepat,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kepada wartawan di Bukit Eumpee Awe, Kecamatan Montasik, Aceh Besar, ketika meninjau lokasi badan jalan tol yang sudah dibuka dari Blang Bintang ke Indrapuri.

Basuki mengatakan sangat terkejut ketika pihak PT Hutama Karya selaku penanggung jawab/pemilik proyek dan PT Adhi Karya, selaku pelaksana proyek jalan tol Aceh, mengajaknya ke lokasi badan jalan yang sudah dibuka. Pekerjaan land clearing -nya baru berjalan tiga bulan, tapi realisasi pembukaan lahan badan jalan tolnya sudah hampir 10 km dari Blang Bintang-Montasik-Indrapuri.

Menurut pihak PT Hutama Karya dan PT Adhi Karya kepada Menteri PUPR dalam pertemuan di Basecamp Proyek Tol Aceh di Blang Bintang, pembukaan badan jalan tol dari Kecamatan Blang Bintang-Montasik-Indrapuri berjalan lancar. Panjang jalan yang telah dibuka pun hampir 10 km. Salah satu faktor pendukungnya karena di Kecamatan Indrapuri pembebasan tanahnya sudah terealisasi 100 persen. Tanah yang sudah dibebaskan di Kecamatan Indrapuri mencapai 6,78 km.

Di Kecamatan Montasik, lanjut Basuki, masih ada tiga persil lagi atau 13 persen dari 3,5 km yang hendak dibebaskan. Sedangkan di Kecamatan Blang Bintang, ada 37 persil yang belum dibebaskan. Hal ini disebabkan berbagai faktor, antara lain, masih ada yang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tanahnya masih merupakan objek sengketa keluarga, statusnya tanah wakaf, tanah TNI AU di Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM), dan lainnya.

Untuk urusan tanah TNI AU di Lanud SIM, kata Basuki, pihak Kasatker Pembebasan Tanah, PT Hutama Karya dan PT Adhi Karya, sudah menyampaikan masalahnya kepada Kepala Staf Angkatan Udara dan Panglima TNI untuk penyelesaiannya. “Saat ini pihak pelaksana proyek sedang menunggu keputusan dari Kepala Staf TNI AU dan Panglima TNI untuk pemanfaatan tanah tersebut,” ujarnya.

Secara umum, menurut laporan Kasatker Alvisyah kepada Menteri PUPR, pembebasan tanah untuk jalan tol Sigli-Banda Aceh belum menjadi penghambat dalam pelaksanaan fisik proyeknya. Proses pembebasannya tergolong cepat dibandingkan di daerah lain.

PT Hutama Karya, lanjut Basuki, meminta tambahan dana lagi kepada PUPR untuk melanjutkan pembayaran tanah masyarakat yang hendak dibebaskan di tujuh kecamatan lainnya. Anggaran untuk pembebasan tanah yang telah dialokasikan Rp 350 miliar itu telah dipakai Rp 172 miliar dan sisanya Rp 178 miliar lagi akan digunakan untuk pembayaran tanah masayarakat yang akan dibebaskan, yaitu di Kecamatan Kuta Cot Glie, Baitussalam, Darussalam, Kuta Baro, Seulimuem, Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar dan Padang Tiji, Pidie.

Pada 14 Maret 2019 di dua kecamatan akan dilakukan musyawarah penetapan harga, setelah tanah penilaian harga tanah masyarakat dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) selesai.

Tujuan dari PT Hutama Karya meminta tambahan dana, kata Basuki, karena sisa dana yang ada sekarang pada mereka senilai Rp 178 miliar, setelah dilakukan perhitungan terhadap luas tanah masyarakat yang mau dibayar, ternyata tidak cukup.

“Untuk kelancaran pembayaran tanah masyarakat itu mereka laporkan kepada kami agar secepatnya direspons Menkeu,” ujar Basuki.

Mengenai usulan tambahan dana pembebasan tanah masyarakat, kata Basuki, tidak perlu dikhawatirkan. Pihaknya akan menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk segera mengalokasikan tambahannya.

“Kenapa kita perlu segera mengalokasikan tambahan dana untuk pembebasan lahan jalan tol itu, supaya pelaksanaan pembayaran tanah kepada masyarakat tidak terputus. Kalau itu terjadi, masalahnya bisa panjang,” ucap Basuki.

Menurut Basuki, kenapa di Kecamatan Indrapuri pembebasan tanah bisa tuntas 100 persen, karena–berdasarkan laporan kasatkernya--komunikasi kasatker dan petugas pelaksana pembebasan tanahnya dengan masyarakat berjalan cukup baik dan pembayarannya pun lancar.

Kepada Kasatker Pengadaan Tanah Jalan Tol, BPN, Pemkab Aceh Besar, Pemerintah Aceh, dan instansi terakait lainnya yang telah membantu kelancaran dari pelaksanaan pembebasan ini, Menteri PUPR Basuki, mengucapkan terima kasih.

Begitu juga kepada para manajer dan pekerja dari PT Hutama Karya dan PT Adhi Karya yang telah bekerja maksimal. “Semoga ke depan progres proyek pekerjaan fisik jalan tol Sigli-Banda Aceh menjadi lebih baik lagi,” demikian Basuki.

Uji sertifikasi
Sebelum meninjau Proyek Jalan Tol Aceh, ruas Sigli-Banda Aceh, di Blang Bintang, Aceh Besar, Menteri PUPR melakukan berbagai acara di Banda Aceh. Di antaranya, membuka acara Fasilitasi Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Aceh tahun 2019 di Banda Aceh Convention Hall (gedung baru di seberang Kantor Gubernur Aceh, red) pada pukul 11.00 WIB.

Dalam acara tersebut hadir Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT dan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman MM, Ketua LPJK Nasional, Ketua LPJK Aceh, Tripoli MT, Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe, dan para camat di Kota Banda Aceh.

Acara uji sertifikasi tenaga konstruksi itu diikuti 700 tenaga konstruksi dari berbagai bidang kerja dan keahlian se-Kota Banda Aceh dan beberapa daerah lainnya. Uji kompetensi tenaga konstruksi ini dilakukan, kata Menteri PUPR, untuk mengukur kemampuan dan peningkatan SDM tenaga kerja konstruksi di dalam negeri dalam menghadapi persaingan bebas tenaga kerja asing dari luar negeri.

Tenaga konstruksi yang sudah bersertifikat, kata Menteri PUPR, gajinya akan dibayar lebih tinggi dari tukang yang belum mengikuti uji kompetensi tenaga konstruksi. Jadi, uji kompetensi tenaga konstruksi ini jangan dianggap enteng oleh para tenaga konstruksi, karena ini merupakan uji kemampuan seorang tenaga kerja konstruksi dalam bidang kerjanya masing-masing.

Untuk itu, kepada penguji atau asesor yang telah ditunjuk untuk menguji kompetensi tenaga konstruksi sebanyak 27 orang, dalam memberikan penilaian, lakukanlah secara objektif. “Tujuan dari uji kompetensi ini tidak hanya untuk menyediakan tenaga konstruksi yang bersertifikat lebih banyak, tapi juga harus berkualitas. Kedepankan kualitasnya lebih dulu, baru kuantitasnya,” ujar Basuki.

Terkait perencanaan pembangunan proyek terowongan Geurutee, Aceh Jaya, Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono saat ditanya Serambi mengatakan, proyek pembangunan terowongan itu sedang dalam pengkajian dan penelitian Kementerian PUPR.

Basuki mengatakan, kawasan gunung Geurutee sering terjadi longsor bongkahan batu besar. “Jadi, sebelum kita laksanakan proyeknya terlebih dahulu harus dilakukan penyelidikan terhadap kondisi tanah dan batuan yang terdapat di daerah yang akan dibor untuk dijadikan terowongan besar, sehingga bisa dilintasi mobil penumpang ukuran besar dan truk barang intercooler dan kontiner,” ujarnya.

Pembutan detail engineering design (DED-nya memang sudah dilakukan Pemerintah Aceh, tapi membuat terowongan di daerah pinggiran pantai dan batuannya sering longsor, tidaklah gampang. Harus dilakukan pengkajian dan penelitian yang integral atau terpadu, dari berbagai sisi dan bidang.

Tujuannya, kata Basuki, setelah proyeknya itu nanti dikerjakan, maka dengan menggunakan biaya yang sangat besar, tidak lama dipakai sudah bermasalah. Hal-hal yang akan terjadi ke depan, harus dikaji dan dicarikan solusinya, sejak dari pembuatan perencanaan konstruksinya.

“Proyek terowongan Geurutee itu sudah masuk dalam program Kementerian PUPR, tapi baru tahap penelitian dan kajian dasar, belum pada pembuatan perencanaan kontruksinya, “ujar Basuki.

Mengenai penanganan jalan nasional lintas tengah dan lintas timur-utara Aceh banyak yang sudah longsor, rusak, dan berlubang, kata Menteri PUPR, paket proyeknya saat ini masih dalam tahap pelelangan.

Menurut menteri, semua jalan nasional di lintas tengah dan lintas timur utara Aceh yang rusak tetap akan diperbaiki. Tapi karena paket proyek penanganan perbaikannya, belum ada penetapan pememangnya, kegiatannya belum bisa dilaksanakan. Ini terjadi, tidak hanya di Aceh, di daerah lainnya juga menunggu hal yang sama. Proyeknya masih tahapan pelelangan dan diperkirkan pada bulan depan baru ada penetapan pemenangnya.

Ia tambahkan, para bupati dan wali kota di Aceh tidak perlu khawatir dan merasa resah terhdap jalan nasional yang telah longsor, amblas, berlubang, retak-retak dan rusak berat, di daerahnya. “Jalan nasional yang rusak itu tetap akan diperbaiki, setelah semua paket-paket proyek perbaikan jalan nasional yang sedang dilelang, sudah ada penetapan pemenangnya pada bulan depan, “ ujarnya.

Menurut Menteri PUPR, paling lambat sebelum bulan Ramadhan tahun ini, perbaikan badan jalan nasional yang rusak itu, sudah diperbaiki. (her)