Wali Kota Minta Tanah PT KAI

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Wali Kota Minta Tanah PT KAI
Wali Kota Banda Aceh

* Untuk Dikelola Pemko

BANDA ACEH - Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Sofyan A Djalil untuk menyerahkan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) berupa lahan kosong kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, agar bisa dikelola dengan baik.

“Selama ini tanah milik PT KAI yang ada di beberapa titik, sudah lama mubazir dan sedikit banyaknya telah merusak keindahan kota, satu di antaranya tanah milik PT KAI yang ada di Simpang Jam. Itu sudah lama sekali terbengkalai. Kita minta bisa diserahkan ke Pemko agar bisa kita jadikan untuk ruang publik dan memperindah kota,” pinta Aminullah.

Pernyataan itu diungkapkan Wali Kota Aminullah seusai menerima sertifikat tanah wakaf dari Menteri Sofyan A Djalil yang selanjutnya akan diteruskan ke sejumlah penerima di Banda Aceh. Bahkan menurut wali kota, lahan yang saat ini dibangun Pendopo Wali Kota, juga merupakan tanah milik PT KAI dan harapannya juga dapat diserahkan sebagai aset untuk Pemko Banda Aceh.

Terkait penetapan tanah warga kota di dalam Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Meuraxa dan Syiah Kuala, Wali Kota juga mengharapkan agar dikembalikan kepada masyarakat dan meminta pemerintah pusat dapat mencari solusi, dengan menunjuk lahan lain untuk RTH Banda Aceh. “Ada sekitar 200 hektare tanah warga sudah ditetapkan sebagai RTH. Saya harap Pak Menteri bisa mencarikan solusi lain agar tanah tersebut bisa dikembalikan dan digunakan oleh masyarakat. Harapan kami pemerintah pusat bisa mencarikan lahan lain untuk RTH Banda Aceh,” harap Aminullah.

Sebelumnya Menteri ATR/BPN RI ini menyerahkan sertifikat tanah untuk sejumlah penerima yang ada di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, Rabu (13/3). Penyerahan sertifikat di Banda Aceh itu diterima Wali Kota, Aminullah Usman serta berlangsung di aula Lantai IV Gedung Mawardy Nurdin, Balai Kota. Sementara di Aceh Besar, penyerahan sertifikat untuk masyarakat itu berlangsung di Meuligoe Bupati di Kota Jantho, yang diterima Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali.

Di Banda Aceh, ada tujuh sertifikat tanah yang diserahkan secara simbolis oleh Menteri Sofyan A Djalil kepada penerima di balai kota, termasuk di antaranya tanah wakaf yang ada di gampong-gampong di Banda Aceh. Wali Kota Aminullah menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sofyan A Djalil dan jajaran BPN, atas suksesnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Sinergi dan kerja sama PTSL dan BPN serta Pemko Banda Aceh dapat terus terjaga. Untuk itu, kami harapkan dari Pak Menteri untuk dapat menambah jumlah target PTSL di tahun 2020, agar Banda Aceh dapat menjadi kota lengkap (Kota Banda Aceh yang terpetakan lengkap tahun 2020),” harapnya.

Menurut Aminullah, informasi dari Kantor Pertanahan, Kota Banda Aceh mendapatkan target peta bidang sejumlah 6.500 bidang dan 1.500 sertifikat yang difokuskan untuk pemetaan kecamatan lengkap, meliputi Kecamatan Banda Raya dan Luengbata. “Saat ini tinggal tiga kecamatan lagi yang belum terpetakan lengkap, yakni Banda Raya, Luengbata, dan Kecamatan Ulee Kareng, yang terdapat sekitar 13.000 bidang tanah. Harapan kami untuk tiga kecamatan itu dilanjutkan, agar tahun 2020 bisa terpetakan semua dan mendapatkan sertifikat,” sebutnya.

Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali mengatakan, dengan adanya pembagian sertifikat tanah, sengketa dapat diminimalisir dan program itu diharapkan akan terus berlanjut di Aceh Besar.(mir)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved