Husni Bahri TOB Sayangkan Presiden tak Hadir di Sidang

Presiden RI yang menjadi tergugat dalam gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh Muslim, pegawai Disnaker

Husni Bahri TOB Sayangkan Presiden tak Hadir di Sidang
SERAMBI/SA'DUL BAHRI
PARA mantan keuchik yang dipecat bersama warga dan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mantan Keuchik Menuntut Keadilan (AKAN), melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Nagan Raya 

JAKARTA - Presiden RI yang menjadi tergugat dalam gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh Muslim, pegawai Disnaker dan Mobduk Aceh, tak hadir di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu (20/3).

Kuasa hukum penggugat, Husni Bahri Tob SH MH MHum, dari Kantor Hukum HUSNI BAHRI TOB SH & ASSOCIATES, menyayangkan dan kecewa atas ketidakhadiran Presiden atau kuasa hukumnya di persidangan.

“Meski tak dihadiri tergugat, majelis hakim tetap melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan,” ujar Husni Bahri Tob kepada Serambi di Jakarta.

Majelis Hakim diketuai Andi Muhammad Rahman SH MH dan hakim anggota masing-masing Dyah Widiastuti SH MH, Umar Dani SH MH, serta Panitera Pengganti Yulianti SH MH.

Ketua majelis hakim lalu memerintahkan panitra pengganti memanggil kembali tergugat Presiden RI atau kuasanya pada sidang mendatang dengan membawa jawaban terhadap gugatan yang telah dibacakan. Sidang berikutnya dijadwalkan Rabu (27/3) pekan depan.

Ir Muslim, pegawai Disnaker dan Mobduk Aceh, menggugat Surat Keputusan (SK) Presiden yang memberhentikannya sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan didaftarkan oleh huasa hukumnya, Husni Bahri TOB, SH,MH, M.Hum Senin, dengan register No. 8/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 28 Januari 2019.

Husni Bahri TOB menjelaskan, objek gugatan adalah Keppres RI No: 00467/KEPKA/AZ/05/18/BTL TANGGAL 19 Oktober 2018 tentang Pembatalan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun.

Sebelumnya pada bulan April, Muslim sudah diberikan pensiun melalui Keppres RI Nomor : 00467/KEPKA/AZ/05/18 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun.

“Muslim sudah pernah menerima SK pensiun dari Presiden pada April 2018. Tapi pada Oktober 2018 SK yang dikeluarkan Presiden tersebut dibatalkan kembali oleh Presiden dengan alasan yang tidak jelas,” ujar Husni Bahri.

Memang, lanjut pengacara yang pernah menjabat Sekda Aceh itu, Muslim pernah dihukum penjara pada 2012 selama satu tahun dan denda 50 juta. Husni Bahri menambahkan, apabila akibat pernah dihukum, lalu Muslim dipecat dari pegawai negeri, seharusnya menggunakan UU No 8 Tahun 1974 Jo UU No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

“Tapi pemecatan itu menggunakan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mulai berlaku 15 Januari 2014. Undang-undang tak boleh berlaku surut. Jadi UU No. 5 Tahun 2014 tidak boleh digunakan untuk menghukum perbuatan pidana yang sudah selesai dijalankan pada 2012. Seharusnya yang digunakan adalah UU Pokok Kpegawaian yang lama,” ujar Husni Bahri TOB.(fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved