Nova Sepakat Tolak PT EMM
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT akhirnya sepakat menolak pemberian izin tambang emas
lihat foto
Tampak berbeda
Aksi kemarin tampak berbeda dari sebelumnya. Amatan Serambi, massa yang hadir dalam aksi itu lebih ramai. Aksi itu juga lebih dingin dan tertib. Mahasiswa datang ke Kantor Gubernur secara bertahap sampai empat gelombang. Mahasiswa yang menggelar aksi itu tidak hanya dari Banda Aceh tapi juga dari daerah lain.
Di sisi lain, aparat keamanan sejak pagi hari sudah bersiaga lengkap dengan tameng. Pagar berduri sempat diturunkan, tapi belakangan dibatalkan setelah mendapat protes dari massa. Aksi kemarin berakhir dengan tenang setelah Plt Gubernur Aceh menandatangani surat pernyataan menolak PT EMM.
Menariknya, setelah surat pernyataan diteken, massa yang pada aksi sebelumnya sempat ribut dengan kepolisian berakhir saling peluk. Satu persatu polisi disalami oleh mahasiswa dan berfoto bersama. Beberapa mahasiswa juga menangis terharu. Aksi itu diakhiri dengan lantunan selawat dan azan menjelang Asar.
Sedih
Seusai aksi, Koordinator Korps BPA Mutawali menyambut baik itikad baik Plt Gubernur Aceh yang sudi menjumpai massa setelah massa sepuluh kali melakukan aksi di berbagai tempat. “Kawan-kawan merasa ini adalah harapan baru bagi masyarakat, karena hari ini pemerintah baru menunjukkan hidungnya setelah sepuluh kali kita melakukan aksi,” katanya.
Kendati demikian, kehadiran Nova tidak lantas membuat mereka puas. Sebab, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah menolak gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). “Kehadiran Pak Nova setidaknya sedikit mengobati luka kami, hanya sedikit. Rakyat Aceh masih kecewa dengan keputusan PTUN. Kita berjani akan meperjuangkan ini sampai titik darah penghabisan,” tukasnya.
Mutawali mengatakan sangat sedih ketika mendengar putusan rakyat tidak menang. Ia yakin pemberian putusan itu ada permainan di pusat, sehingga majelis hakim mengabaikan kekhususan Aceh dan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Tapi Pemerintah Aceh, kata Mutawali, sudah berjanji akan melakukan banding.
“Kita sedih (atas kekalahan di PTUN) karena kita tahu di Beutong Ateuh itu banyak situs sejarah, situs ulama, dan situs konflik. Kita tidak bisa bayangkan apa yang terjadi jika perusahaan ini benar-benar beroperasi di sana,” demikian Mutawali. (mas/mun)
