Kembali Pertanyakan Persoalan PT EMM, Mahasiswa Minta Plt Gubernur Jumpai Presiden

Kembali Pertanyakan Persoalan PT EMM, Mahasiswa Minta Plt Gubernur Jumpai Presiden

Laporan Subur Dani | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Seperti diketahui, Pemerintah Aceh telah membentuk tim penyelesaian sengketa PT Emas Mineral Murni (EMM) berdasarkan Surat Keputusan  Gubernur Aceh Nomor 180/821/2019 tanggal 15 April 2019.

Baca: BBPOM Periksa Sejumlah Takjil di Abdya, Ini Makanan yang Dipantau

Baca: Diterjang Angin Kecang, Rumah Warga Lhokseumawe Tertimpa Pohon

Baca: Aksi Hari Buruh di Lhokseumawe, Mahasiswa Keluarkan 10 Pernyataan Sikap, Termasuk Masalah PT EMM

Namun, mahasiswa --yang sebelumnya menggelar demo-- kembali mempertanyakan sejauh mana progres yang sudah dilakukan oleh tim tersebut.

Menurut Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Rizki Ardial, persoalan PT EMM ini merupakan persoalan rakyat Aceh.

"Jadi rakyat Aceh berhak tahu, sejauh mana tim yang telah dibentuk  Pemerintah Aceh tersebut dalam mengadvokasi aspirasi rakyat Aceh dalam upaya pembatalan izin perusahaan tambang tersebut," kata Rizki Ardial.

Dia mempertanyakan, sejauh mana tim tersebut telah bekerja karena masyarakat harus tahu, supaya tidak ada kecurigaan macam-macam yang timbul ditengah-tengah masyarakat.

Memang pada tanggal 18 April 2019 Pemerintah Aceh telah mencabut izin eksplorasi dan terakhir Plt Gubernur Aceh telah menjumpai Menteri ESDM untuk membahas pencabutan izin terhadap perusahaan tambang tersebut.

"Namun, apa hanya sebatas itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh? Dan kemudian saat rakyat Aceh bertanya tentang hal tersebut mereka menjawab kita sedang berupaya atau bahkan bisa mereka menjawab kita sudah berupaya namun takdir belum memihak kepada kita," ujar Rizki Ardial.

Persoalan PT EMM lanjutnya, adalah persoalan yang serius, jadi harus ditanggapi dengan serius.

"Kita hari ini butuh pemimpin yang tegas yang berani melawan siapapun demi kepentingan rakyatnya. Jika hari ini di tingkat menteri tidak mempan lagi diselesaikan, apa salahnya Plt Gubernur langsung menjumpai Presiden seperti yang disarankan MaTA beberapa saat yang lalu," ujar Rizki.

Ha itu penting katanya, karena masyarakat benar-benar serius menolak kehadiran tambang tersebut di Aceh. "Jika persoalan ini tidak serius ditanggani, kita khawatirkan akan terjadi konflik lagi di Aceh," jelasnya.

Oleh karena itu, mahasiswa kata Rizki akan terus mengawal proses penyelesaian sengketa PT EMM sampai tuntas, sampai perusahaan tersebut benar-benar angkat kaki dari Aceh.

"Kita akan terus mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Aceh untuk pembatalan izin perusahaan tersebut, namun kita akan tetap melawan jika ternyata pemerintah Aceh bermain kucing-kucingan dengan mahasiswa," tandas Rizki Ardial. (*)