Penyebab Elpiji 3 Kg Langka Harus Dicari

Pimpinan DPRK Aceh Utara meminta Pemkab Aceh Utara dan Pertamina mencari penyebab kelangkaan gas

Penyebab Elpiji 3 Kg Langka Harus Dicari
ist
Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Zubir HT 

LHOKSUKON - Pimpinan DPRK Aceh Utara meminta Pemkab Aceh Utara dan Pertamina mencari penyebab kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah kecamatan kawasan tersebut. Dengan investigasi langsung ke lapangan, kejadian serupa diharap tak terulang setiap saat.

“Dalam beberapa hari di bulan Ramadhan ini, kami sudah menerima sejumlah laporan masyarakat terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di seputaran Kecamatan Matangkuli, Paya Bakong, dan kecamatan lainnya di Aceh Utara,” kata Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Zubir HT kepada Serambi, Jumat (10/5).

Penelusuran Serambi, banyak warga yang mengeluh dengan kelangkaan. Nurhayati (44), warga Kecamatan Matangkuli, mengaku harus mendapatkan gas bersubsidi itu ke Kecamatan Tanah Luas, kemarin. “Akhirnya saya dapat di Tanah Luas dengan harga Rp 25.000. Sebelumnya saya cari di kawasan Nibong, tapi tidak ada,” kata perempuan ini.

Zubir meminta pemerintah dan penyalur untuk mengoptimalkan pendistribusian gas bersubsidi selama bulan suci Ramadhan. Saat ini ada beberapa laporan yang mengindikasikan terjadi permainan dengan penimbunan gas di tingkat agen/penyalur.

Menurut Zubir HT, ketika gas yang dipasok pertamina tiba di pangkalan, beberapa jam setelah itu langsung dinyatakan stok habis. Padahal, stoknya masih banyak. “Setelah satu atau dua hari gas elpiji diterima dari penyalur, kemudian diangkut ke kecamatan lain untuk dijual dengan harga di atas HET,” ungkap Zubir melalui WhatsApp kepada Serambi.

Pihaknya sangat menyayangkan bila hal itu terjadi, terlebih di bulan Ramadhan. Apalagi mekanisme penyaluran sudah diatur dalam undang-undang, yakni gas elpiji 3 kilogram tersebut tidak dibenarkan dijual oleh pengecer lain selain agen yang memiliki lisensi penyaluran. Hal ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 104/2007 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian.

Disebutkan, penetapan harga gas elpji 3 kg hanya untuk rumah tangga miskin dengan penghasilan di bawah Rp 1,5 juta dan kegiatan Usaha Kecil dan Mikro. Sesuai dengan kedua peraturan tersebut, pemerintah menunjuk PT Pertamina sebagai badan usaha yang bertugas menyalurkan secara resmi elpiji 3 kg bersubsidi.

Pemerintah melalui Pertamina juga menetapkan kuota penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi yang pembiayaannya berasal dari APBN di tahun berjalan. Sebagai badan usaha penyalur resmi, kata Zubir, Pertamina memiliki tugas dan wewenang untuk menyalurkan elpiji 3 kg melalui agen dan pangkalan yang menjual dengan HET yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Fungsi pengawasan penyaluran elpiji bersubsidi oleh Pertamina berada di ranah pemerintah dan masyarakat atau konsumen pengguna. Bila terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan pendistribusian, maka harus ditindak tegas dan diberikan sanksi agar tidak berdampak pada kelangkaan,” pungkas Zubir.

Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR I, M Robby Hervindo kepada Serambi menyebutkan, pihaknya akan mengecek posisi stok pangkalan di Kecamatan Matangkuli dan Paya Bakong. “Dapat kami sampaikan bahwa sejauh ini Pertamina sudah menambah penyaluran gas elpiji 3 kg sekitar 9 persen di atas konsumsi normal,” ujar Robby. Disebutkan bahwa pengecer bukanlah distributor resmi elpiji Pertamina. Namun, pihaknya bertanggung jawab menjaga suplai dan harga sesuai HET di tingkat pangkalan. “Sedang kami cek kondisi pangkalan di dua kecamatan yang dilaporkan langka,” tulis Robby.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved