Camat Minta Dana Gampong Rp 10 Juta

Sementara itu, seorang pengacara di Pidie, Muharamsyah, kepada Serambi, Rabu (12/6) mengatakan, beredarnya surat yang ditandatangani Camat Sigli pada 6 Mei 2019 itu telah membuat keuchik di Kecamatan Kota Sigli resah.

Menurutnya, dana gampong tidak boleh digunakan untuk kegiatan peringatan tsunami, mengingat kegiatan tersebut merupakan hajatan pemerintah provinsi. Lagi pula anggaran untuk peringatan tsunami telah dianggarkan oleh Pemerintah Aceh.

Jika pun harus ada dana sharing, jelas Muharram, maka dana sharing-nya haruslah bersumber dari APBK Pidie, bukan justru dibebankan kepada APBG.

Muharamsyah menambahkan, para keuchik tidak pernah dilibatkan dalam rapat tersebut, sehingga sejumlah keuchik tidak tahu harus berbuat apa terhadap surat Camat Kota Sigli itu. Bahkan beredar informasi jika dana Rp 10 juta itu tidak dimasukkan dalam APBG 2019 untuk peringatan tsunami, maka camat tidak akan menandatangani APBG 2019.

“Bagaimana pertanggungjawaban dana yang 10 juta rupiah per gampong itu dan apa dasar hukumnya? Hasil keputusan rapat di rumah dinas Wabup Pidie bukanlah dasar hukum. Kecuali, jika ada perbup atau instruksi bupati, maka keuchik akan berani anggarkan. Yang SK-kan keuchik kan bupati, bukan wakil pupati,” ujarnya.

Ia jelaskan, jika kebijakan anggaran Rp 10 juta itu tidak ada dasar hukumnya, maka keuchik takut akan bermasalah dengan hukum di kemudian hari. Satu sisi keuchik telah didesak masyarakat dan tuha peuet untuk segera men-scan APBG 2019. Namun, di sisi lain sejumlah keuchik khawatir berurusan dengan aparat penegak hukum. “Saya rasa ini dilema bagi keuchik,” tegasnya.

Untuk itu, Muharram menyarankan agar Camat Kota Sigli menarik surat tersebut dan membakarnya karena surat tersebut cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum. “Juga merusak wibawa bupati dan wakil bupati yang notabene-nya sebagai atasan sekaligus pembina sejumlah keuchik. Kalau mau pencitraan, janganlah korbankan sejumlah keuchik,” pungkasnya. (naz)