Sikap Mualem Diapresiasi

Klarifikasi mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf alias Mualem terkait wacana referendum Aceh

Sikap Mualem Diapresiasi
POLEM MUDA AHMAD YANI, Ketua DPD Forkab Aceh

* Terkait Klarifikasinya tentang Wacana Referendum

BANDA ACEH - Klarifikasi mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf alias Mualem terkait wacana referendum Aceh diapresiasi sejumlah pihak. Salah satunya dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh.

Ketua DPD Forkab Aceh, Polem Muda Ahmad Yani, menilai, klarifikasi tersebut adalah cerminan dari sikap kenegarawanan Mualem sebagai tokoh penting dalam perjuangan (eks Kombatan GAM) yang masih memiliki akar pengaruh di tengah masyarakat, terutama di kalangan basis masa loyalis dan simpatisan Partai Aceh.

“Klarifikasi yang disampaikan Mualem kita nilai sebagai langkan maju dan bentuk kematangan intelektual dari seorang pemimpin Aceh yang memiliki jiwa visioner dan berkomitmen tinggi dalam menjaga dan mengawal perdamaian dalam bingkai NKRI,” katanya dalam pernyataan tertulis kepada Serambi, Rabu (12/6).

Polem menambahkan, klarifikasi yang disampaikan Mualem adalah bentuk ketulusan agar masyarakat Aceh tidak kian terbelah dan larut dalam perbedaan pendapat sehingga mengganggu pembangunan dan mengancam perdamaian. Apalagi Aceh sebagai bekas daerah konflik, memiliki akar historis tersendiri sebagai daerah yang masyarakatnya gemar berperang, dan memiliki semangat patriotisme yang cukup tinggi atas kedaerahannya.

Menurut Ketua DPD Forkab Aceh ini, wacana referendum merupakan isu yang sangat sensitif dan mengusik ketenangan masyarakat yang tengah merasakan aroma pembangunan. Oleh karena itu, konteks dicabutnya pernyataan Mualem merupakan sikap yang harus dipuji dan diapresiasi oleh semua pihak.

“Mualem menyadari jika statemen yang diucapkannya keluar secara spontanitas dan tidak ada niat untuk mengingkari kesepakatan damai antara pemerintahan RI dengan GAM. Hal ini menjadi pelajaran bersama agar semua pihak tidak mengelurkan pernyataan yang sarat menimbulkan kegaduhan dan ketegangan politik. Kedamaian merupakan suatu keniscayaan yang harus terwujud di bumi Serambi Mekkah untuk kemajuan rakyat dan bangsa Aceh ke depannya,” kata Polem Muda Ahmad Yani.

Terkait butir-butir MoU Helsinki yang belum terwujud, itu merupakan tugas bersama, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan damai antara Pemerintahan RI dan GAM. DPP Forkab ia tegaskan, siap menjaga dan memperjuangkan butir-butir MoU Helsinki serta mendesak agar semua element masyarakat terus bersama-sama memperjuangkan turunan UUPA agar direalisasi.

Apresiasi juga disampaikan oleh Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Nagan Raya, Banta Diman. “Kita mengapresiasi sikap Mualem sebagai salah seorang tokoh penting perdamaian Aceh yang berpikir visioner dalam menjaga keutuhan Perdamaian Aceh. Hal itu suatu sikap yang mesti diapresiasi serius oleh Pemerintah Pusat untuk terus secara intens menuntaskan segala persoalan yang menghambat implementasi UUPA No 11 tahun 2006,” ujar Banta.

Selain itu, KNPI juga mengajak-sekaligus mengingatkan bahwa implementasi UUPA secara efektif dan berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama. Kerena UUPA merupakan produk politik untuk kesejahteraan dan keadilan rakyat Aceh, dan bukan kepentingan satu kelompok, serta merasa dipunyai oleh satu kelompok tertentu. “UUPA adalah instrumen khusus pembangunan Provinsi Aceh dalam semangat persatuan NKRI. Jadi sekali lagi, UUPA bukan punya Parlok Aceh, tapi milik seluruh Partai Politik Nasional,” imbuhnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved