Pembangunan PKS Abdya Mangkrak

Pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) Aceh Barat Daya (Abdya) di Desa Lhok Gayo atau kawasan

Pembangunan PKS Abdya Mangkrak
IST
PKS di Desa Lhok Gayo, Babahrot, Abdya, pembangunan terhenti sejak tahun 2011, hingga kini belum dilanjutkan. Foto direkam beberapa waktu lalu. 

* Selama Delapan Tahun

BLANGPIDIE - Pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) Aceh Barat Daya (Abdya) di Desa Lhok Gayo atau kawasan Jalan 30, Kecamatan Babahrot, terbengkalai sekitar delapan tahun terakhir. Hingga kini belum ada kepastian kapan kelanjutan pembangunan pabrik CPO (crude palm oil) yang sangat dibutuhkan ribuan petani sawti itu dilakukan.

Terganjalnya proses pembangunan PKS di atas lahan seluas 26 hektare (ha) tersebut dikarenakan belum tuntasnya pengalihan aset gedung atau rumah mesin PKS dari Pemerintah Provinsi Aceh kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Abdya. Padahal, Bupati Abdya, Akmal Ibrahim telah mengajukan surat permohonan pengalihan dan penghapusan aset bangunan rumah mesin PKS tersebut kepada Gubernur Aceh pada Februari 2018 lalu, tapi sampai saat ini, masih saja belum tuntas.

Untuk diketahui, pabrik CPO atau minyak sawit kasar itu mulai dibangun ketika Akmal Ibrahim menjabat Bupati Abdya periode pertama pada rentang 2007-2012. Pembangunannya dibiayai APBA sumber dana otonomi khusus (otsus kabupaten/kota) tahun 2010 sebesar Rp 30 miliar. Namun, kala itu yang terserap hanya Rp 20,9 miliar di bawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh. Sedangkan lahan seluas 26 ha merupakan aset Pemkab Abdya.

Pembangunannya kemudian terhenti sejak tahun 2011, setelah pelaksana proyek baru merampungkan pembangunan gedung atau rumah mesin, perumahan direksi, perumahan karyawan, pagar beton keliling, serta membangun jalan ke lokasi. Semua bangunan yang ada di atas lahan seluas 29 ha tersebut merupakan aset Pemerintah Aceh. Sehingga, bila Pemkab Abdya ingin melanjutkan pembangunan pabrik CPO tersebut, maka terlebih dahulu harus dilakukan pengalihan aset provinsi berupa bangunan kepada Pemkab Abdya.

Pemkab Abdya sendiri tetap berkomitmen untuk melanjutkan sampai beroperasi PKS Abdya di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot itu. Bahkan, pemkab sudah mengajukan Rancangan Qanun (Raqan) Penyertaan Modal Daerah melalui BUMD kepada DPRK Abdya sejak awal tahun 2018. “Namun, Raqan Penyertaan Daerah ke BUMD belum dibahas DPRK dengan alasan belum jelas pengalihan aset provinsi, yaitu bangunan PKS ke Abdya,” papar sumber Serambi di DPRK Abdya.

Akmal Ibrahim yang dipercaya menjabat Bupati Abdya periode 2017-2022 bertekad menuntaskan pembangunan PKS itu karena memang menjadi kebutuhan ribuan petani sawit daerah tersebut. Usai dilantik Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf pada 14 Agustus 2017 lalu, Bupati Akmal segera mengurus pengalihan aset gedung/bangunan PKS Abdya yang masih menjadi aset provinsi.

Seperti disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan, Ir Muslim Hasan MSi yang juga menjabat Plt Asisten Administrasi pada Setdakab Abdya saat dihubungi Serambi, Kamis (20/6), bahwa Bupati Akmal Ibrahim tetap dengan janjinya melanjutkan pembangunan sampai beroperasi PKS di Desa Lhok Gayo. “Hanya saja, saat ini proses penghapusan dan pengalihan aset Pemerintah Provinsi Aceh belum tuntas sehingga menyebabkan pembangunan lanjutan PKS itu masih terkendala,” jelasnya.

Akan tetapi, menurut Muslim Hasan, dari informasi diperolehnya bahwa Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT pada prinsipnya setuju bangunan gedung/rumah mesin PKS di Desa Lhok Gayo dihapus dari daftar aset provinsi untuk kemudian dialihkan menjadi aset Pemkab Abdya. “Gubernur sudah mengeluarkan SK tentang barang-barang atau aset yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, salah satunya adalah gedung PKS di Desa Lhok Gayo, Babahrot yang diserahkan kepada Pemkab Abdya,” bebernya.

Hanya saja, ucap Muslim, proses administrasinya sedang berjalan. Permohonan pengalihan aset yang diajukan Pemkab Abdya saat ini sudah diproses di Badan Keuangan Aceh (BKA). Malahan, BKA sudah membuat draf surat penyerahan aset gedung PKS ke Pemkab Abdya dan draf tersebut sedang dipelajari di Biro Hukum Sekda Provinsi Aceh.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved