Pembangunan PKS Abdya Mangkrak

Pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) Aceh Barat Daya (Abdya) di Desa Lhok Gayo atau kawasan

Pembangunan PKS Abdya Mangkrak
IST
PKS di Desa Lhok Gayo, Babahrot, Abdya, pembangunan terhenti sejak tahun 2011, hingga kini belum dilanjutkan. Foto direkam beberapa waktu lalu. 

* Selama Delapan Tahun

BLANGPIDIE - Pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) Aceh Barat Daya (Abdya) di Desa Lhok Gayo atau kawasan Jalan 30, Kecamatan Babahrot, terbengkalai sekitar delapan tahun terakhir. Hingga kini belum ada kepastian kapan kelanjutan pembangunan pabrik CPO (crude palm oil) yang sangat dibutuhkan ribuan petani sawti itu dilakukan.

Terganjalnya proses pembangunan PKS di atas lahan seluas 26 hektare (ha) tersebut dikarenakan belum tuntasnya pengalihan aset gedung atau rumah mesin PKS dari Pemerintah Provinsi Aceh kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Abdya. Padahal, Bupati Abdya, Akmal Ibrahim telah mengajukan surat permohonan pengalihan dan penghapusan aset bangunan rumah mesin PKS tersebut kepada Gubernur Aceh pada Februari 2018 lalu, tapi sampai saat ini, masih saja belum tuntas.

Untuk diketahui, pabrik CPO atau minyak sawit kasar itu mulai dibangun ketika Akmal Ibrahim menjabat Bupati Abdya periode pertama pada rentang 2007-2012. Pembangunannya dibiayai APBA sumber dana otonomi khusus (otsus kabupaten/kota) tahun 2010 sebesar Rp 30 miliar. Namun, kala itu yang terserap hanya Rp 20,9 miliar di bawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh. Sedangkan lahan seluas 26 ha merupakan aset Pemkab Abdya.

Pembangunannya kemudian terhenti sejak tahun 2011, setelah pelaksana proyek baru merampungkan pembangunan gedung atau rumah mesin, perumahan direksi, perumahan karyawan, pagar beton keliling, serta membangun jalan ke lokasi. Semua bangunan yang ada di atas lahan seluas 29 ha tersebut merupakan aset Pemerintah Aceh. Sehingga, bila Pemkab Abdya ingin melanjutkan pembangunan pabrik CPO tersebut, maka terlebih dahulu harus dilakukan pengalihan aset provinsi berupa bangunan kepada Pemkab Abdya.

Pemkab Abdya sendiri tetap berkomitmen untuk melanjutkan sampai beroperasi PKS Abdya di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot itu. Bahkan, pemkab sudah mengajukan Rancangan Qanun (Raqan) Penyertaan Modal Daerah melalui BUMD kepada DPRK Abdya sejak awal tahun 2018. “Namun, Raqan Penyertaan Daerah ke BUMD belum dibahas DPRK dengan alasan belum jelas pengalihan aset provinsi, yaitu bangunan PKS ke Abdya,” papar sumber Serambi di DPRK Abdya.

Akmal Ibrahim yang dipercaya menjabat Bupati Abdya periode 2017-2022 bertekad menuntaskan pembangunan PKS itu karena memang menjadi kebutuhan ribuan petani sawit daerah tersebut. Usai dilantik Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf pada 14 Agustus 2017 lalu, Bupati Akmal segera mengurus pengalihan aset gedung/bangunan PKS Abdya yang masih menjadi aset provinsi.

Seperti disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan, Ir Muslim Hasan MSi yang juga menjabat Plt Asisten Administrasi pada Setdakab Abdya saat dihubungi Serambi, Kamis (20/6), bahwa Bupati Akmal Ibrahim tetap dengan janjinya melanjutkan pembangunan sampai beroperasi PKS di Desa Lhok Gayo. “Hanya saja, saat ini proses penghapusan dan pengalihan aset Pemerintah Provinsi Aceh belum tuntas sehingga menyebabkan pembangunan lanjutan PKS itu masih terkendala,” jelasnya.

Akan tetapi, menurut Muslim Hasan, dari informasi diperolehnya bahwa Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT pada prinsipnya setuju bangunan gedung/rumah mesin PKS di Desa Lhok Gayo dihapus dari daftar aset provinsi untuk kemudian dialihkan menjadi aset Pemkab Abdya. “Gubernur sudah mengeluarkan SK tentang barang-barang atau aset yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, salah satunya adalah gedung PKS di Desa Lhok Gayo, Babahrot yang diserahkan kepada Pemkab Abdya,” bebernya.

Hanya saja, ucap Muslim, proses administrasinya sedang berjalan. Permohonan pengalihan aset yang diajukan Pemkab Abdya saat ini sudah diproses di Badan Keuangan Aceh (BKA). Malahan, BKA sudah membuat draf surat penyerahan aset gedung PKS ke Pemkab Abdya dan draf tersebut sedang dipelajari di Biro Hukum Sekda Provinsi Aceh.

Setelah disetujui Gubernur, papar dia, kemudian akan dibuat rekomendasi kepada DPRA untuk mendapat persetujuan penghapusan aset gedung PKS di Babahrot, batu setelah itu dialihkan menjadi aset Pemkab Abdya. “Proses terus berjalan di provinsi, kita harapkan bisa tuntas dalam waktu tak lama lagi,” pungkas Muslim Hasan.

Sementara itu, pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di Abdya ternyata sudah sangat dinanti petani sawit daerah itu. Sebab, kehadiran pabrik CPO (crude palm oil) itu sudah sangat mendesak untuk menampung produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang melimpah, sekaligus menjaga harga TBS tak merosot tajam.

Pasalnya, imbas ketiadaan PKS mengakibatkan seluruh TBS kelapa sawit dari Abdya ditampung pengusaha PKS yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya dan Kota Subulussalam. Praktis, para petani pun tak berkutik ketika para pemilik PKS tersebut menentukan harga TBS sesukanya, bahkan sampai serendah mungkin.

Data yang diperoleh Serambi dari Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Abdya, luas lahan kelapa sawit milik rakyat yang sudah berproduksi mencapai Rp 16.740 ha. Diperkirakan, setiap hari sekitar 1.200 ton TBS sawit produksi petani Abdya diangkut puluhan truk untuk dijual ke PKS di kawasan Nagan Raya.

Ironisnya, harga TBS sawit yang ditampung pengusaha PKS di Nagan Raya dituding tidak kompetitif karena diduga terjadi permainan harga. Terlebih selama beberapa pekan terakhir, terjadi boming produksi TBS di Abdya. “Produki meningkat dua kali lipat dari biasanya, namun sayangnya harga di tingkat petani anjlok sampai titik terendah,” kata Wahyuni, salah seorang petani sawit di Babahrot.

Saat ini, harga TBS sawit yang ditampung pedagang pengepul berkisar antara Rp 550 sampai Rp 570 per kilogram (kg). Pedagang pengepul berdalih mereka membeli murah TBS petani itu mereka harus mengeluarkan biaya angkut ke lokasi pabrik di kawasan Nagan Raya. Belum lagi biaya susut selama dalam perjalanan dan antri saat masuk ke pabrik.

Berpijak dari kondisi tersebut, tukas M Salim MA, petani sawit di Kuala Batee, keberadaan PKS di Abdya tidak bisa ditawar lagi untuk melepas ketergantungan ke Nagan Raya. “Bila tidak, maka para petani kelapa sawit di Abdya tidak akan mampu bertahan lagi. Sebab, harga TBS yang terus merosot berdampak areal kebun sawit yang dibiarkan saja telantar oleh pemiliknya lantaran tidak sangup diurus lagi,” tutupnya.(nun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved