PDIP bukan Partai Kutu Loncat

* Sikapi Mencuatnya Eks GAM dalm Bursa Ketua

TAPAKTUAN - Teuku Sukandi, salah seorang tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Aceh Selatan tidak terima jika partai itu dikelola oleh orang non kader. PDIP, menurutnya, bukan partai kutu loncat, tapi partai kader.

Pernyataan itu disampaikan seiring dengan mencuat dua nama eks tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menyatakan siap memimpin PDIP Aceh jika dipercayakan oleh petinggi partai tersebut. Sementara saat ini, PDIP Aceh dipimpin oleh Karimun Usman.

«Partai ini bukanlah partai untuk para kutu loncat yang sekedar untuk memenuhi birahi sahwat politik semata,» kata T Sukandi menanggapi berita Serambi Indonesia yang berjudul ‘Posisi Karimun Usman Digoyang’.

Dalam berita tersebut, disampaikan bahwa saat ini DPP PDIP sedang merekrut sejumlah tokoh nonkader di Aceh untuk menjadi ketua DPIP Aceh. Ramond Dony Adam, staf Sekjen PDIP yang dipercayakan untuk merekrut calon eksternal mengatakan bahwa itu sudah menjadi kebijakan partai.

Hasil penjaringan yang dilakukannya ada tiga nama yang muncul yaitu, Sofyan Dawood (Koordinator Kajak Aceh), Irwansyah alias Muksalmina (Ketua TKD Aceh), dan Makmur Budiman SE , pengusaha Aceh yang juga Ketua Kadin Aceh.

Dari tiga nama itu, hanya Sofyan Dawood dan Irwansyah sebagai eks petinggi GAM yang menyatakan bersedia dicalonkan sebagai ketua PDIP Aceh. Sedangkan Makmur menolak untuk dicalonkan karena dirinya sedang fokus mengembangkan organisasi yang baru dipimpinnya itu.

Sukandi mengatakan bahwa para tokoh di luar PDIP itu ingin memegang tampuk kepemimpinan PDIP di Aceh karena adanya momentum menangnya Jokowi sebagai Presiden pada Pilpres 2019. «(Mereka ingin memimpin PDIP Aceh) karena merasa telah berjasa ikut dalam Tim Pemenangan Jokowi dengan menambahkan dalih bahwa ingin membesarkan PDI Perjuangan di Aceh,» ungkapnya.

Karenanya, kepada para kandidat yang dicalonkan tersebut, Sukandi menilai mereka adalah para kutu loncat yang sekedar numpang lewat dan numpang tenar untuk melakukan straregi azas manfaat. «Berapa suara di Aceh yang mereka pejuangkan untuk kemenangan Jokowi dalam Pilpres yang kemarin itu?» tanyanya.

Dalam hal ini, Sukandi membela Karimun Usman, Ketua PDIP Aceh saat ini. Dia menjelaskan kenapa Karimun bisa bertahan hingga tiga periode meskipun secara kuantitas suara PDIP di Aceh dalam setiap Pileg tidak berkembang.

«Alasan rasional dan logikanya (PDIP Aceh tidak berkembang) karena Megawati di waktu jadi Presiden telah memberikan dengan tegas dan berani pada Aceh dua kali status Daerah Darurat Militer. Maka hal ini menjadi alasan kuat mengapa suara PDIP di Aceh tidak berkembang,» katanya.

Akan tetapi, lanjut Sukandi, secara kualitas Karimun Usman adalah kader partai yang militan yang mampu menampilkan sosok jati diri partai dengan ideologi demokrasi Pancasila yang jelas dan tegas.

Staf Sekjen PDIP, Ramond Dony Adam, yang dipercayakan untuk merekrut calon ketua DPD dari eksternal partai mengatakan pusat memiliki alasan kuat kenapa dilakukan restrukturisasi secara menyeluruh kepada PDIP Aceh dan kabupaten/kota di Aceh.

Restrukturisasi merupakan penataan kembali kepengurusan agar lebih baik. Meskipun PDIP sebagai partai kader, Dony menjelaskan bahwa pengurus pusat menaruh perhatian berbeda untuk Aceh.

“Untuk Aceh spesial. Sebab Aceh merupakan daerah istimewa. Jika tidak dilakukan demikian, PDI Perjuangan akan hancur dalam hitungan hari. Karenanya perlu adanya penyegaran, melalui rekreutmen eksternal,” ungkap putra kelahiran Aceh Barat ini.

Keputusan itu diambil, kata dia, setelah dilakukan kajian yang mendalam. Menurutnya, selama ini PDIP Aceh kurang melakukan kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat, sebagai bagian dari strategi dalam mendekatkan partai dengan masyarakat. Sehingga dalam beberapa pemilu, suara PDIP di Aceh jauh dari harapan. Padahal secara nasional partai berlambang kepala benteng ini menjadi partai besar dan partai yang berhasil mengantar kadernya, Jokowi sebagai Presiden RI selama dua periode.

“Jika pengurus saat ini serius membela kepentingan rakyat, apa salah setiap ada orang meninggal kirim air mineral atau apalah, sekalipun kita tidak mengenal. Kan tidak mungkin tiap hari ada yang meninggal, dan partai juga tidak akan rugi hanya karena membantu orang kena musibah,” katanya.

Dalam konteks Aceh, lanjut dia, PDIP harus dipimpin oleh orang yang berpengaruh dari berbagai macam kalangan, baik dari ulama maupun mantan kombatan. Diakui atau tidak, ungkap Dony, saat ini dua elemen tersebut merupakan referensi utama bagi mayoritas rakyat Aceh dalam menentukan pilihan politiknya.

“PDIP sendiri tidak ada ambisi untuk menguasai mayoritas kursi baik di tingkat DPRK maupun DPRA. Minimal PDIP bisa memiliki 20% perolehan kursi disetiap daerah agar bisa menjembatani seluruh program-program pemerintah pusat dalam membangun serta memajukan Aceh yang dulu selalu dikenal sebagai daerah modal,” ungkap dia.

Dony berharap kepada masyarakat Aceh untuk tidak terlalu mencurigai PDIP sebagai partai anti Islam, penista ulama, atau partai yang identik dengan PKI. Untuk menghilangkan citra negatif itu, maka dibutuhkan tokoh yang tepat dan diterima oleh masyarakat secara luas untuk merehabilitasi nama partai.

“Saya berharap juga kepada seluruh masyarakat Aceh tidak perlu terlalu mencurigai PDIP, mari kita bersama-sama membangun masa depan Aceh dengan norma-norma syariat Islam, serta mendukung penuh keberadaan partai lokal sebagai identitas dan marwah masyarakat Aceh,” pungkasnya.(tz/mas)