Formak : Ada Aktivitas Galian C Diduga tak Kantongi Izin

Ketua Forum Pemantau dan Kajian Kebijakan Aceh Selatan (Formak), Ali Zamzami mengungkapkan adanya informasi bahwa ada beberapa titik aktivitas...

Formak : Ada Aktivitas Galian C Diduga tak Kantongi Izin
SERAMBI/RIZWAN
Tim gabungan dari DPRK dan Pemkab Aceh Barat turun ke lokasi galian C yang tidak mengantongi izin di Gampong Pasi Aceh Tunong, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Rabu (26/6/2019). 

Formak : Ada Aktivitas Galian C Yang Diduga tak Kantongi Izin 

Laporan : Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Ketua Forum Pemantau dan Kajian Kebijakan Aceh Selatan (Formak), Ali Zamzami mengungkapkan adanya informasi bahwa ada beberapa titik aktivitas penambangan galian C di Kabupaten Aceh Selatan diduga tidak mengantongi izin (ilegal) dan perusahaan konstruksi yang dalam pengerjaan proyek menggunakan material dari usaha galian C illegal tersebut.

"Informasi tersebut sedang kami investigasi dan inventarisir, pihak-pihak tersebut yang diduga kuat melakukan kegiatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," kata Ali Zamzami kepada Serambinews.com, Sabtu (13/7/2019).

Walaupun usaha galian C yang mensuplai material batu gajah kepada pihak kontraktor pelaksana proyek itu merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pihaknya juga akan mendalami apakah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dimilikinya itu benar-benar bersesuaian dengan titik kordinat wilayah pertambangan material batu gajah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah daerah sehingga aktivitasnya tidak justru merusak kaidah konservasi dan daya dukung lingkungan.

"Pertambangan material Galian C itu wajib dikelola dengan berazaskan pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, karenanya Formak dan seluruh masyarakat patut meminta agar Pihak Perusahaan Pelaksana Proyek yang menggunakan Material Galian C (Batu Gajah) dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan bisa membuktikan bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan yang sedang dikerjakan tidak terdiri dari konstruksi bangunan yang merupakan hasil pertambangan material Galian C yang ilegal," paparnya.

Sebab, tambah Ali Zamzami, apabila demi pengerjaan proyek Pembangunan terbukti menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan Galian C (batu gajah) dari hasil pendropingan material Galian C oleh pihak-pihak yang bukan pemegang IUP atau IUPK serta izin-izin lainnya, maka pihak kontraktor pelaksana proyek bisa dipidanakan sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dijelaskannga, dalam Pasal dimaksud ditegaskan bahwa : Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Khusus Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (l), Pasal 74 ayat (I), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Selanjutnya, tambah Ali Zamzami, dalam Pasal 163 Undang-Undang dimaksud dinyatakan bahwa dalam hal tindak Pidana itu dilakukan oleh suatu badan hukum maka selain Pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa Pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. 

"Badan hukum itu pun dapat dijatuhi Pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pencabutan status badan hukum. Dalam banyak kasus tindak pidana pertambangan ilegal biasanya juga diikuti dengan adanya dugaan kejahatan suap kepada oknum penguasa maupun oknum penegak hukum demi melanggengkan berbagai aktivitas tanpa izin resmi," paparnya.

Baca: Senator Ghazali Abbas Adan Ingatkan, KAB II Jangan Dirancang Sebagai Alat Penghadang Nova

Baca: Indonesia dan Sekretariat ASEAN Gelar Asean Contemporary Dance Festival di Yogyakarta

Baca: Lhong Raya Banda Aceh Juara I Lomba Desa Se-Aceh Tahun 2019, Dapat Hadiah Rp 100 Juta


Selain itu, lanjutnya juga bisa terlacak adanya dugaan kejahatan manipulasi pajak dan setoran lainnya yang semestinya bisa menjadi pemasukan bagi Negara serta daerah namun tidak bisa diterima oleh Negara dan daerah secara utuh akibat ulah para pihak yang menempuh praktek jalan pintas tanpa prosedur semestinya.

"Untuk diketahui bahwa kasus tindak Pidana pertambangan Galian C illegal juga pernah terjadi di Provinsi Aceh beberapa tahun yang lalu, sehingga kami dari Formak serta seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada umumnya menghendaki agar paket pekerjaan pembangunan yang merupakan proyek demi kemakmuran rakyat jangan sampai dikotori oleh praktek-praktek kejahatan perusakan lingkungan atau ekosistem setempat melalui praktek pertambangan illegal yang justru kelak menyengsarakan masyarakat dan generasi berikutnya," pungkasnya.(*)

Penulis: Taufik Zass
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved