Pembangunan Aceh Tak Capai Target

Realisasi pembangunan Aceh pada tahun kedua pemerintahan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah

Pembangunan Aceh Tak Capai Target
RUSTAM EFFENDI,Pengamat Ekonomi Aceh 

“Realisasi NTP ini ada disebutkan dalam dokumen LKPJ Gubernur, tetapi tidak ditampilkan di baliho, mungkin karena capainnya rendah,” ujarnya menduga.

“Jika demikian, sebaiknya jangan ditulis ‘2 Tahun Jejak Aceh Hebat’ di situ, karena nyatanya ada jejak yang nggak jelas,” tambah Rustam lagi.

Di dalam dokumen LKPJ juga ada data-data realisasi yang tidak disampaikan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan maupun kesehatan. Misalnya, terkait angka partisipasi sekolah, tingkat kematian ibu dan anak, angka harapan hidup, persentase rumah layak huni, ketimpangan antarwilayah dan lain-lain.

Meski demikian, berdasarkan hasil hitungan Rustam, jika mengacu kepada data yang disajikan di dalam dokumen LKPJ, secara umum pencapaian target dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang dipatok di dalam RPJMA banyak yang tidak tercapai. “Beberapa memang ada disajikan, tetapi tidak secara utuh jika tidak ingin disebut disembunyikan,” imbuhnya.

Pada dinas pendidikan dan dinas kesehatan misalnya, dengan anggaran yang melimpah, capaian targetnya malah tidak jelas. Target-target yang terdapat dalam RPJMA tidak dijadikan sebagai pedoman, meskipun di awal naskah pidato LKPJ hal itu telah disebutkan dengan jelas. “Perlu dievaluasi kembali para kepala SKPA itu,” cetusnya.

Untuk bidang perencanaan juga demikian. Rustam menyebut, persentase antara realisasi dengan target yang ditetapkan dalam RPJMA sebesar 100 persen, ternyata realisasinya banyak yang meleset. Hal ini juga berarti bahwa penetapan target pembangunan dalam RPJMA banyak yang tidak realistis, tanpa dasar yang jelas, dan tidak akurat.

Ada beberapa penyebab mengapa pembangunan di Aceh tak mencapai target. Salah satunya dia sebutkan, karena pengesahan anggaran tahun 2018 terlambat, sehingga legalitas anggaran berupa peraturan gubernur (Pergub). Daya serap anggaran, khususnya untuk belanja langsung atau belanja pembangunan juga tidak optimal, banyak yang tersisa.

Selain itu, kualitas anggaran untuk belanja langsung sangat buruk, karena banyak dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang kurang mendukung aktivitas sektor riil, seperti program pelayanan administrasi perkantoran dan pengadaan prasarana dan sarana aparatur. Hal ini terjadi di hampir semua SKPA.

“Penyebab selanjutnya karena Pemerintah Aceh kurang fokus, tidak tahu apa yang mau dituju,” demikian Rustam Effendi.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG) yang dikonfirmasi Serambi, Senin (15/7) mengatakan, meski pembangunan Aceh belum mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022, tapi sudah on the track ke arah yang positif.

Halaman
1234
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved