Walhi: Kawal Pembangunan PLTU 3-4

Publik berkewajiban untuk ikut mengawal pembangunan PLTU Nagan 3-4 di Dusun Geulanggang Meurak

Walhi: Kawal Pembangunan PLTU 3-4
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Muhammad Nur, Direktur WALHI Aceh 

* Agar Tak Menyalahi Amdal dan Merusak Lingkungan

SUKA MAKMUE - Publik berkewajiban untuk ikut mengawal pembangunan PLTU Nagan 3-4 di Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuapa Pesisir, Kabupaten Nagan Raya agar nantinya tidak menyalahi analisis dampak lingkungan (Amdal) dan kerusakan lingkungan. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Muhammad Nur dalam rilisnya kepada Serambi, Jumat (19/7).

M Nur menjelaskan, pembangunan PLTU itu berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 660/301/2019 tentang persetujuan kelayakan lingkungan hidup pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya 3-4 dengan kapasitas 2x200 megawatt di Dusun Gelanggang Merak untuk PT Meulaboh Power Generation pada 25 Februari 2019.

Keputusan tersebut, bebernya, dikeluarkan atas pertimbangan telah dilakukan penilaian Amdal pada 18 Januari 2019 dan penyampaian perbaikan Amdal tanggal 23 Januari 2019, sebagaimana surat Ketua Komisi Penilai Amdal Aceh perihal rekomendasi hasil penilaian dokumen Amdal, RKL, dan RPL Nomor 660/002/I/Rekom/KPA/2019 tanggal 24 Januari 2019.

“Sekalipun dokumen Amdal ditolak Walhi Aceh, PT Meulaboh Power Generation ternyata telah mendapatkan izin lingkungan sebagai salah satu syarat pengurusan izin lainnya dan sudah memulai kegiatan di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan pantauan Walhi Aceh, saat ini pembangunan PLTU 3-4 Nagan Raya telah masuk pada tahap konstruksi. Artinya, PT Meulaboh Power Generation dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan wajib menjalankan Amdal untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Namun, ungkapnya, hasil pantauan Walhi ditemukan fakta lapangan bahwa ada kegiatan yang kurang sesuai dengan mandat pengelolaan lingkungan dalam Amdal, seperti truk pengangkutan material tidak ditutup sehingga berdampak pada pencemaran debu, lokasi pekerjaan tidak dipagar tertutup, dan dampak penyiraman yang membuat jalan berlumpur dan becek.

“Kemudian, meskipun sudah sampai pada tahap konstruksi, kegiatan pengadaan tanah di tahap prakonstruksi belum selesai dilakukan oleh PT Meulaboh Power Generation, sehingga masih ada warga yang belum terpenuhi haknya karena masih dalam proses adminitrasi terkait belum selesainya ganti rugi lahan,” tukasnya.

Pada bagian lain, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Muhammad Nur mengungkapkan, pihaknya juga menemukan ada kegiatan yang tidak tersedia upaya pengelolaan Amdal, sehingga berdampak pada lingkungan. Contohnya, beber dia, penimbunan kolam dan pembuangan tanah gambut ke pemukiman penduduk.

“Belum lagi, dampak dari kegiatan pembukaan dan pematangan lahan (land clearing) telah menyebabkan terjadinya luapan air laut atau air pasang ke lokasi pembangunan PLTU 3-4 Nagan Raya,” ulasnya. Menurut M Nur, kondisi tersebut diduga terjadi akibat pengerukan pasir di bibir pantai sehingga mengakibatkan pengamanan pantai menjadi rusak.

“Seharusnya, PT Meulaboh Power Generation wajib melaporkan kepada instansi teknis jika timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan prakiraan yang tercantum dalam Amdal yang telah disetujui. Namun, hasil konfirmasi kami kepada Bidang Amdal dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nagan Raya, mereka justru mengaku tidak pernah mendapatkan laporan atau pemberitahuan terkait sudah dimulainya pekerjaan fisik di lapangan,” tandas dia.

“Untuk itu, kami mendorong Pemkab Nagan Raya serius melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan PLTU 3-4 Nagan. Begitu pula halnya kepada PT Meulaboh Power Generation untuk melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan mandat Amdal yang telah disetujui. Karena dokumen Amdal tidak hanya sebatas kajian ilmiah, namun ada konsekuensi hukum jika pemakarsa tidak mematuhinya,” pungkas Muhammad Nur.(c45)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved