Breaking News:

Polemik APBA

DPRA Keluhkan Sikap Eksekutif yang Tak Mau Cairkan Dana Bansos dan Hibah

Dikatakan, semua usulan kegiatan dana hibah dan bansos anggota DPRA sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Aceh maupun Indonesia.

Penulis: Herianto | Editor: Said Kamaruzzaman
DPRA Keluhkan Sikap Eksekutif yang Tak Mau Cairkan Dana Bansos dan Hibah
Serambi Indonesia
TGK ANWAR RAMLI, Ketua Komisi IV

DPRA Keluhkan Sikap Eksekutif yang Tak Mau Cairkan Dana Bansos dan Hibah

Laporan Herianto | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Tim Perumus Badan Anggaran DPRA, Tgk Anwar Ramli, Effendy, Zulfadli, dan anggota lainnya merasa heran dengan keinginan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang hendak mengusulkan kembali dalam RAPB-P agar dana bantuan sosial (bansos ) dan dana hibah bisa dicairkan.

“Sekarang ini yang menjadi pertanyaan kita pada saat mau dieksekusi SKPA, pihak TAPA menyatakan faktor penyebab dana hibah dan bansos Rp 1,244 triliun belum bisa diterbitkan SK gubernur untuk pencairannya, semata-mata karena belum terpenuhi syarat-syarat,” kata Ketua Tim Perumus Banggar DPRA, Tgk Anwar Ramli, yang didampingi anggota tim, Effendy, Zulfadli, dan lainnya kepada wartawan dalam konferensi pers di Ruang Banggar DPRA, Selasa (30/7).

Untuk melengkapi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 9 Permendagri Nomor 32 tahun 2011 dan telah diubah dengan Nomor 123 tahun 2018 tentang perubahan keempat Permendagri Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos, dan aturan lainnya, kata Tgk Anwar Ramli, merupakan tanggung jawab eksekutif, bukan DPRA.

Baca: Polemik APBA 2018, Apa Karya: Elite Aceh Lagee Naga Pajoh Gapu

Baca: Haji Uma Harap Polemik APBA 2018 Segera Diselesaikan

Baca: Ada Kepentingan Politik dalam Polemik APBA

Dikatakan, semua usulan kegiatan dana hibah dan bansos anggota DPRA sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Aceh maupun Indonesia.

Apalagi pagu anggaran sebesar Rp 17,104 triliun itu disepakati bersama DPRA dan disahkan pada pertengahan Desember 2018. “Hasil eveluasi Mendagri, usulan tambahan kegiatan dana hibah dan bansos tidak ada yang terkena catatan.

Tak satupun usulan pokir anggota DPRA yang dituangkan dalam pos anggaran hibah dan bansos dicoret Mendagri, kecuali ada satu pos anggaran senilai Rp 137 juta yang minta dirasionalkan,” kata Tgk Anwar Ramli.

Tapi anehnya, kata Ketua Komisi IV DPRA Anwar Ramli, dari Rp 1,8 triliun pagu dana hibah dan bansos yang terdapat dalam APBA 2019, senilai Rp 1,244 triliun usulan pokir dari anggota DPRA belum bisa dieksekusi, harus melalui RAPBA Perubahan lebih dulu.

“Tapi, usulan pihak eksekutif senilai Rp 635 miliar bisa dieksekusi,” katanya dengan nada heran.

Penjelasan pihak TAPA terkait dana hibah dan bansos itu, kata Tgk Anwar Ramli dan Effendi, sangat mengecewakan dan melukai perasaan 81 anggota DPRA.

“Sudah disetujui bersama dan teken bersama dalam pembahasan KUA dan PPAS 2019, tapi pada saat dieksekusi sudah tidak bisa,” kata dia.
Akibat tak mencairnya bansos jadi melebar. Antara lain, realisasai keuangan APBA 2019 bisa rendah dan untuk pencairan dana otsus tahapa II dan III ke pusat akan bermasalah.

“Kalau dana otsus terlambat disalurkan dari pusat, kabupaten/kota akan kesulitan membayar paket proyek yang sudah dituntaskan oleh rekanan. Uang tunai di kas daerah tidak tersedia, karena pencairan dana otsus dari pusat ke provinsi terlambat, maka pengiriman dana otsus ke kabupaten/kota ikut menerima dampak negatif,” kata dia.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved