Inforial

Ketika Warga Menggugat

Ternyata KLH dan PT Kalista berperkara di Pe­ngadilan Negeri Meulaboh menghendaki eksekusi lahan, nah lahan yang akan dieksekusi itu lahan warga

Ketika Warga Menggugat
IST
Proses sidang lapangan, lokasi lahan warga Nagan Raya 

SERAMBINEWS.COM,- Pengadilan Negeri Suka Makmue kembali menggelar sidang gugatan yang dilakukan warga Polo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya terhadap kementerian Lingkunga n Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai tergugat satu, dan Kalista Alam Sebagai tergugat dua, serta dari LSM HAKA sebagai tergugat intervensi. Gugatan dengan nomor perkara 01/pdt­bth/2019/ pnskm, meminta dilakukannya pembatalan eksekusi terhadap lahan milik PT KA, lantaran disebut­sebut merupakan milik masyarakat dari seribu hektare yang diputuskan Pengadilan Negeri Meulaboh, dimana salah satunya untuk dilakukan pemulihan kembali.

Adapun warga yang mengajukan gugatan tersebut berjumlah sepuluh orang yakni Teungku Ilyas (78) selaku pelawan I, Abdul Rafar (42) pelawan II, Atip PA (48) pelawan III, M Amin pelawan IV, Siti Hawa (38) pelawan V, Saini (40) pelawan VI, Adnan (42) pelawan VII, Mariana (24) pelawan VIII, Darma Putra (24) pelawan IX, dan Musliadi (38) pelawan X. Pengacara warga Ibeng milik PT Kallista Alam yang sebelumnya berperkara di Pengadilan Negeri Meulaboh ter hadap ser ibu hektar e lahan milik Kallista Alam yang menjadi objek perkara gugatan oleh KLHK terhadap Kallista Alam.

Ada pu n pu t u sa n pe ­ n ga dila n be rn omor 1 2 / PDT.G/2012/PN.MBO dengan ma je li s h a k i m sa a t it u Rahmawati SH, selaku hakim ketua dan Rahma Novatiana SH, serta Juanda Wijaya SH selaku hakim anggota itu memutuskan mengabulkan permohonan penggugat yakni KLHK dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan, dan tanaman di atasnya, terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam pu lu h se mbila n h e k t a r) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 18/1998 tangg al 22 J anuar i 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektare yang berada di dalam wilayah Izin Usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan1432 H no. 525/ BP2T/5322/2011 seluas 1.605 hektare yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit.

PT KA juga dihukum untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih seribu hektare dengan biaya sebesar Rp 251.765.250.000,00 sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya s es uai dengan per atur an pe ru n da ngu n da n ga n ya n g berlaku.

Perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi Keca­ matan Darul Makmur ini juga dihukum untuk membayar u a n g pa k sa ( dwa n gsom) sebesar Rp 5.000.000 per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini. PT KA selaku tergugat juga dihukum untuk membayar ongkos perkara

Syafruddin Rani SH, mengata­ kan adapun dasar gugatan yang dilakukan warga tersebut adalah putusan Pengadilan Negeri Meulaboh nomor 12/ PDT.G/2012/PN.MBO. Dalam perkara itu warga menolak rencana eksekusi lahan yang bersengketa antara Kemen­ terian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) dengan perusahaan perkebunan sawit Aceh Darussalam) yang kini Kabupaten Nagan Raya.

Dalam putusan itu PT KA selaku tergugat dinyata­ kan telah melakukan per­ buatan melanggar hukum dan menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 114.303.419.000, Memerintahkan Tergugat yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 10.946.000.
Lahan seluas 1605 hek­ tare yang berperkara itu disebutnya merupakan milik warga, sehingga atas dasar itu warga melakukan gugatan dan mempertahankan lahan tersebut agar tidak dilakukan eksekusi.

“Dalam hal ini KLH dan PT Kallista dan pihak­ pihak yang mengaku tanah itu miliknya ternyata milik warga yang mau mereka eksekusi ini yang kami gugat. Bahwasanya masyarakat telah memiliki sertifikat hak milik yang dibe­ rikan oleh negara dan di­ berikan legalitas hukum yang jelas,” kata Ibeng Syafruddin Rani SH, Rabu 8 Mei 2019.

“Ternyata KLH dan PT Kalista berperkara di Pe­ngadilan Negeri Meulaboh menghendaki eksekusi lahan, nah lahan yang akan dieksekusi itu lahan warga. Ini yang kita pertahankan,” lanjut Ibeng Syafruddin Rani SH.

Untuk membuktikan dalam 1605 hektare lahan yang hendak dieksekusi oleh KLHK berdasarkan putusan PN M e u laboh n omor 1 2 / PDT.G/2012/PN.MBO, dalam sidang pembukt ian yang Sidang dipimpin Arizal Anwar, selaku ketua majelis, dan Edo Juliasnyah serta Rosnainah selaku hakim anggota, yang digelar 9 Juli lalu, Ibeng selaku pengacara penggugat pun menjadikan sepuluh sertifikat lahan milik warga sebagai dasar hukum perkara gugatan itu, yang disebut masuk dalam objek perkara yang akan dieksekusi.

Tidak hanya itu dalam sidang tambahan alat bukti, yang digelar, 23 Juli Ibeng pu n k e mba li me n ja dik a n enam sertifikat warga sebagai alat bukti tambahan. Enam sertifikat tambahan yang diajukan tersebut juga masuk dalam objek perkara tersebut, bahkan kata dia ada seratusan warga secara keseluruhannya yang memiliki lahan di seribu hektare itu.(*)

Tags
PT Kalista
Editor: iklan@serambinews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved