Forkab: Tindakan Polisi Sudah Tepat, Penanganan Unjuk Rasa di DPRA

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh, Polem Muda Ahmad Yani, ikut menanggapi aksi mahasiswa

Forkab: Tindakan Polisi Sudah Tepat, Penanganan Unjuk Rasa di DPRA
POLEM MUDA AHMAD YANI, Ketua DPP Forkab Aceh

BANDA ACEH - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh, Polem Muda Ahmad Yani, ikut menanggapi aksi mahasiswa yang berakhir ricuh dan pembubaran paksa oleh polisi di depan gedung DPRA, Kamis (15/8) lalu.

Dia menilai, tindakan polisi yang membubarkan paksa aksi tersebut sudah tepat. "Menurut saya, sudah sangat tepat polisi membubarkan paksa aksi itu. Jika lalai polisi hari itu kemudian Bendera Merah Putih diturunkan lalu bintang bulan dinaikkan, apa kata dunia," kata Polem Muda Ahmad Yani kepada Serambi, kemarin.

Dia menjelaskan, meski Aceh berhak menentukan bendera dan lambang sendiri, namun bendera bintang bulan belum pantas berkibar, karena belum ada kesepakatan dengan Pemerintah Pusat. "Bahkan Wali Nanggroe sendiri kan sudah memohon perubahan ke pusat agar bendera itu diubah ditambah pedang di bawahnya," katanya.

Dia juga meminta agar mahasiswa cerdas dalam menanggapi sebuah isu, jangan sampai dimanfaatkan oleh para pihak untuk tujuan tertentu. "Mahasiswa tidak boleh terprovokasi dan gegabah dalam melakukan tindakan melawan hukum dengan mengibarkan bendera bintang bulan," kata Polem Muda Ahmad Yani.

Menurut Polem, polemik berkepanjangan tentang pengibaran bendera bintang bulan, bisa memicu konflik di tengah masyarakat yang mengharuskan jajaran kepolisian bertindak tegas setiap adanya tindakan anarkis dari pendemo. "Jika terus dibiarkan, maka bisa terjadi gesekan dan konflik yang lebih luas di tengah masyarakat.”

Polem juga menyebutkan, bahwa mahasiswa adalah ujung tombak masa depan bangsa dan memikul tugas dan tanggung jawab yang cukup berat ke depan. Untuk itu, pemaksaaan kehendak di luar kewenangannya dengan aksi hendak mengibarkan bendera bintang bulan di tiang bendera gedung DPRA, merupakan tindakan melawan hukum.

"Aksi yang dilakukan oleh para mahasiwa ini telah memaksa polisi untuk melakukan tindakan cepat dalam melakukan pencegahan. Karena jika terus dibiarkan, polisi dianggap gagal dalam menegakkan supremasi hukum," katanya.

 Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH, melaporkan kasus pemukulan anggota DPRA, Azhari Cagee, yang diduga dilakukan oknum polisi, ke Propam Mabes Polri, Senin (19/8).

Dalam pengaduan yang ditujukan ke Kapolri cq Kadiv Propam Mabes Polri itu, Safar menyampaikan bahwa aksi pemukulan terhadap anggota DPRA ini telah tersebar luas melalui media sosial dan memicu kemarahan luas di masyarakat Aceh.

"Kemarahan tersebut bisa berdampak pada institusi Polri di Aceh. Oleh karena itu, saya meminta agar Kadiv Propam Mabes Polri mengusut tuntas anggota Polri yang terlibat dalam pemukulan terhadap Azhari yang terjadi pada Kamis (15/8) di kompleks perkantoran DPRA," kata Safar kepada Serambi.

Dalam membuat pengaduan, Safar juga didampingi Sekretaris YARA Fakrurrazi, Direktur Hukum dan Advokasi Yudhistira Maulana, serta Kepala Perwakilam YARA Aceh Barat dan Aceh Jaya, Hamdani.

Laporan tersebut diterima oleh Bripka Budi Widodo, dengan Nomor SPSP2/2073/VIII/2019/BagYanduan. Dalam pemgaduan tersebut YARA juga melampirkan video pada saat pemukulan tersebut dan beberapa kliping media yang memuat berita tentang pemukulan tersebut.

"Kasus ini bisa berdampak pada rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di Aceh, jika kasus pemukulan ini tidak diusut tuntas dan pelakunya tidak mendapatkan sanksi," ujar dia. Karena itu, YARA meminta agar Divisi Propam Polri segera mengusut tuntas.(dan/mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved