Aceh Timur Bahas Warga Asing,  Kantor Imigrasi Kumpulkan Muspika

IDI-Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membahas kedatangan warga asing, seiring telah diberlakukan bebas visa bagi sejumlam negara di dunia. Kegiatan itu digelar oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Imigrasi Kelas II Kota Langsa dengan mengumpulkan Muspika se-Aceh Timur di Kopi Paste, Idie Rayeuk, Selasa (20/8).

Asisten I Setdakab Aceh Timur, Syahrizal Fauzi, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing mewakili Bupati Aceh Timur, H Hasballah Bin HM Thaib. Syahrizal mengatakan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan, untuk kembali menambah jumlah negara subjek bebas visa kunjungan, yang saat ini berjumlah 169 negara.

Dikatakan, pemerintah, telah mengambil kebijakan ini untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan negara lain, dan juga dalam rangka memberi manfaat yang lebih dalam upaya peningkatan perekonomian pada dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Tetapi, katanya, harus diiringi dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan semua pihak, mulai dari aparatur pemerintah dan juga masyarakat.

Dia mengatakan seluruh elemen masyarakat harus menyadari datangnya potensi ekses negatif dari kemudahan pelintasan manusia seperti masuknya ideologi dan budaya asing yang tidak sesuai, termasuk peningkatan tindak kejahatan internasional dan berbagai hal lainnya. “Untuk mengurangi ekses negatif dan peningkatan penegakan hukum, maka sangat bergantung dari ada atau tidaknya pengawasan orang asing,” ujar Syahrizal.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas IITPI Kota Langsa melalui Fachryan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian  mengatakan, dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan perekonomian secara makro, pemerintah telah mengambil langkah strategis. Hal itu untuk 

memberikan kemudahan bagi investor dan menanamkan modal di wilayah Indonesia.

“Langkah-langkah strategis ini sejalan dengan komitmen dan tujuan Nawacita, yaitu menghantarkan negara kita menjadi negara yang berdaulat secara politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan,” sebut Fachryan.

Selain itu Kementrian Hukum dan HAM sebagai pemimpin sektor keimigrasian memiliki peran yang strategis dalam mendukung program investasi nasional melalui penyusunan program debirokratisasi pelayanan keimigrasian, terutama kemudahan pemberian visa, izin tinggal serta tentunya pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia.

Di sisi lain Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) tingkat Kabupaten Aceh Timur yang sudah berjalan sangat baik selama ini merupakan wujud sinergritas antara instansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan pengawasan orang asing yang terjadi di lapangan.

“Mari bersama-sama berkomitmen untuk saling besinergi dan membantu penegakan hukum terhadap orang asing sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana kewenangan yang terdapat pada peraturan masing-masing instansi terkait,” demikian pungkas Fachryan.

Turut hadir pada Rakor Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) diantaranya Syahrizal Fauzi, S.STP, M.AP Asisten I Bidang Pemerintahan Sekdakab Aceh Timur, Fachryan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kelas II TPI Kota Langsa, Napis Kabid Intelkim Kanwil Aceh Kemenkumham RI, Cut Ana Darmawan Kasi T. I. Kom Imigrasi Langsa dan Deny Jomandon Kasi L.Lintalkim Imigrasi Langsa serta para peserta Rakor yaitu Para Camat, Kapolsek dan danramil dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur.(c49)