Darwati Fokus Majukan PNA Ketimbang Respon Kemarahan  

DARWATI A Gani yang kini ditunjuk sebagai ketua harian PNA, mengaku tidak terkejut dengan informasi rencana kongres luar biasa tersebut. Dengan santai dia mengatakan akan memfokuskan diri untuk memajukan partai ketimbang merespons kemarahan pengurus.

"Saya biasa saja, lebih fokus merencanakan memajukan PNA ketimbang merespons kemarahan. Tentu saja saya mendengar, mencermati, dan menghormati semua dinamika. Biasa itu, namanya juga partai," katanya, saat dikonfirmasi Serambi kemarin.

Partai, lanjut Darwati, merupakan tempat berkumpulnya insan politik. "Jadi jika ada yang masih senang gaduh, biasa saja kan. Namanya kesenangan, pasti ada yang seide juga kan, tapi tidak sedikit pula yang tidak sepaham," ujar dia.

Darwati menyatakan tetap menjalankan roda organisasi partai sesuai dengan AD/ART. Ia tidak mempermasalahkan jika ada pengurus yang senang melakukan provokasi, karena menurutnya masih banyak pengurus yang juga tidak peduli dengan provokasi tersebut.

"Ya mau bagaimana, apalagi itu namanya kesenangan. Wajar juga jika ada yang senang menanggapi, memantik api, tapi ada juga yang tidak ambil peduli dengan kesenangan beberapa saudara kami yang lagi marah," kata anggota DPRA terpilih ini.

Sebagai pengurus harian, Darwati menegaskan akan fokus berkerja. Dia juga tidak yakin gagasan kongres luar biasa bisa terlaksana, karena untuk membuat kongres harus ada permintaan majelis tinggi partai atau seluruh DPW atau 2/3 pengurus kecamatan.

"Mereka yang marah juga akan berkerja, seperti menggalang DPW agar berkirim surat yang sudah disusun oleh yang marah (untuk buat kongres), ya kirim sajalah. Kali, sedang tidak ada kerjaan lain, nanti kan terlihat respon sesungguhnya," ungkapnya.

Sementara Ketua Mahkamah Partai, Sayuti Abubakar, mengatakan, wacana pelaksanaan kongres luar biasa hanya akal-akalan saja. Menurutnya, tidak mudah untuk melaksanakan kongres luar biasa karena harus ada unsur pimpinan partai.

"Yang bisa menyelenggarakan konferensi luar biasa itu kan Dewan Pimpinan Pusat (dalam hal ini ketua harian dan sekjen PNA). Terus siapa sekarang yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Pusat tersebut?" tanya Sayuti.

Jika tidak ada ketua harian dan sekjen yang sah, maka pelaksanaan kongres tidak bisa dan itu diatur dalam AD Partai. "Ya tidak bisa dilaksanakan. Berarti ada oknum yang mengatasnamakan DPP itu menyelenggarakan kongres luar biasa yang ilegal," tegas dia.(mas)