Satgas Amankan Kantor PNA, Mencuat Isu Perebutan Kantor

BANDA ACEH - Sekitar seratus Satuan Tugas (satgas) Partai Nanggroe Aceh (PNA) bersiaga di kantor partai itu yang beralamat di Jalan Prof Ali Hasyimi, Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Senin (26/8).

Para satgas yang berpakaian bebas itu terlihat berkumpul di dalam dan luar kantor. Pengamanan itu dilakukan untuk mengantisipasi perebutan kantor oleh kelompok Muharram Idris, Sekretaris Jenderal (Sekjen) baru PNA.

Menurut informasi dari pengurus partai, anggota satgas sudah mulai melakukan  pengamanan sejak Sabtu (24/8) sore. Para satgas itu datang dari beberapa kabupaten/kota. Mereka juga membangun dapur umum di kantor itu.

Ketua Harian DPP PNA, Samsul Bahri alias Tiyong yang dikonfirmasi Serambi, Senin (26/8), mengatakan, pengamanan yang dilakukan satgas atas permintaan dari daerah. "Karena ada wacana perebutan kantor PNA dari kelompok yang menamakan kader. Dan pengamanan itu akan dilakukan tanpa batas waktu. Kantor ini milik bersama, makanya yang mengamankan tim PNA dari daerah," ujar Tiyong.

Menurut Tiyong, isu perbuatan kantor berawal dari Muharram yang menelepon mantan kombatan GAM dari Aceh Besar. Tapi, ajakan itu ditolak oleh satgas. "Yang telepon rekan-rekan Syeh Muharam (panggilan Muharram Idris)," ungkap Tiyong.

Untuk diketahui, saat ini kisruh internal di tubuh PNA memang kian memanas menyusul keputusan ketua umum partai tersebut, Irwandi Yusuf, yang mengganti ketua harian dan sekjen partai itu.

Irwandi menunjuk istrinya, Darwati A Gani, menggantikan Samsul Bahri alias Tiyong sebagai ketua harian. Selain itu, Irwandi juga menunjuk Muharram Idris sebagai sekjen menggantikan posisi Miswar Fuady.

Namun pergantian tersebut mendapat penolakan dari sebagian besar pengurus DPP dan DPW PNA, karena dianggap melanggar AD/ART Partai. Apalagi Muharram yang juga mantan Panglima GAM wilayah Aceh Rayeuk, dianggap bukan merupakan kader Partai Nanggroe Aceh.

Terhadap keputusan itu, belakangan ini mencuat isu akan diselenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) menggantikan posisi ketua umum partai, Irwandi Yusuf.

Muharram, kata Tiyong, ingin berkantor di DPP PNA pasca dirinya ditunjuk sebagai Sekjen PNA oleh ketua umum Irwandi Yusuf. "Dia (Muharram) ingin berkantor di DPP PNA, menurut mereka Kantor DPP PNA sudah milik mereka," ungkap  dia.

Menurut anggota DPRA ini, pengamanan itu dilakukan oleh satgas agar tidak terjadi sesuatu persoalan yang lebih besar di internal partai.  "Yang kita khawatirkan akan terjadi malapetaka besar bila sesuatu dilakukan dengan cara kekerasan," tutur dia.

"Kami yang menyewa kantor,  bukan orang lain, makanya jangan membuat manuver yang aneh-aneh, nanti akan terjadi hal-hal yang kita semua tidak menginginkannya," pungkas Tiyong.  

Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang baru Partai Nanggroe Aceh (PNA), Muharrram Idris menegaskan,  tidak ada agenda perebutan Kantor DPP PNA. “Tidak benar informasi itu (pengambilalihan kantor PNA),” kata Muharram yang mengaku baru mengetahui informasi itu saat dikonfirmasi Serambi, Senin (26/8). Dia mengaku, dirinya memang ada niat untuk melakukan silaturahmi dengan pengurus DPP, tapi bukan mengambilalih kantor. Silaturahmi ini masih sebatas rencana. “Masih dalam pertimbangan,” ujarnya.

Silaturahmi itu, lanjut Muharram, untuk membicarakan kemaslahatan partai. “Karena tujuan saya untuk menyatukan lagi seluruh kader, saya tidak suka jika partai pecah, rugi besar,” ungkap dia lagi.

Mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Aceh Rayeuk ini mengaku tidak ingin kisruh di internal partai terus berlanjut. “Jika kehadiran dirinya di partai membuat PNA pecah, maka tidak ada gunanya,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, kata Muharram, para tokoh GAM yang tergabung dalam PNA akan duduk Bersama membahas nasib PNA. “Dalam dua hari ini akan ada pertemuan tokoh GAM dalam PNA,” sebut dia.(mas)