Mualem Dukung Kelanjutan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Abdya

Laporan Rahmat Saputra I Abdya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf mendukung pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di Aceh Barat Daya (Abdya).

Bahkan, Mualem akan mengintruksikan Ketua DPR Aceh untuk segera menandatangani peralihan aset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot dari provinsi kepada aset daerah Abdya.

"Iya, insya Allah, saya akan intruksikan ketua DPRA untuk peralihan aset tersebut," kata Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf seusai pelantikan KONI Abdya, Sabtu (7/9/2019) malam.

Menurut Mualem, peralihan aset PKS yang sudah dibangun sejak 2010 itu, perlu dilakukan segera, apalagi anggaran untuk tersebut pembangunan PKS itu telah menghabiskan anggaran mencapai Rp 20 miliar lebih yang bersumber dari APBA sumber dana otonomi khusus.

"Ya kita dukung, apalagi dengan kehadiran PKS ini, selain bisa meningkatkan ekonomi para petani, juga akan membuka lapangan pekerjaan," sebut Mualem.

Baca: Cuaca Membaik, Kapal Teluk Sinabang Kembali Bersandar di Pelabuhan Samatiga Aceh Barat

Baca: Ishak Daud dan Peristiwa Penyanderaan Jurnalis RCTI Ersa Siregar yang Meninggal dalam Kontak Senjata

Baca: Pengantin Pria Sakit Parah di Hari Pernikahan, Mempelai Wanita Duduk di Pelaminan Bersama Orang Tua

Untuk diketahui, pabrik CPO atau minyak sawit kasar itu mulai dibangun ketika Akmal Ibrahim menjabat Bupati Abdya periode pertama pada rentang 2007-2012.

Pembangunannya dibiayai APBA sumber dana otonomi khusus (otsus kabupaten/kota) tahun 2010 sebesar Rp 30 miliar. Namun, kala itu yang terserap hanya Rp 20,9 miliar di bawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh. Sedangkan lahan seluas 26 ha merupakan aset Pemkab Abdya.

Pembangunannya kemudian terhenti sejak tahun 2011, setelah pelaksana proyek baru merampungkan pembangunan gedung atau rumah mesin, perumahan direksi, perumahan karyawan, pagar beton keliling, serta membangun jalan ke lokasi.

Semua bangunan yang ada di atas lahan seluas 29 ha tersebut merupakan aset Pemerintah Aceh. Sehingga, bila Pemkab Abdya ingin melanjutkan pembangunan pabrik CPO tersebut, maka terlebih dahulu harus dilakukan pengalihan aset provinsi berupa bangunan kepada Pemkab Abdya.

Pemkab Abdya sendiri tetap berkomitmen untuk melanjutkan sampai beroperasi PKS Abdya di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot itu. Bahkan, pemkab sudah mengajukan Rancangan Qanun (Raqan) Penyertaan Modal Daerah melalui BUMD kepada DPRK Abdya sejak awal tahun 2018.

Akmal Ibrahim yang dipercaya menjabat Bupati Abdya periode 2017-2022 bertekad menuntaskan pembangunan PKS itu karena memang menjadi kebutuhan ribuan petani sawit daerah tersebut.

Usai dilantik Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf pada 14 Agustus 2017 lalu, Bupati Akmal segera mengurus pengalihan aset gedung/bangunan PKS Abdya yang masih menjadi aset provinsi.

Akan tetapi, Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT pada prinsipnya setuju bangunan gedung/rumah mesin PKS di Desa Lhok Gayo dihapus dari daftar aset provinsi untuk kemudian dialihkan menjadi aset Pemkab Abdya.

Gubernur sudah mengeluarkan SK tentang barang-barang atau aset yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, salah satunya adalah gedung PKS di Desa Lhok Gayo, Babahrot yang diserahkan kepada Pemkab Abdya.

Hanya saja, proses administrasinya sedang berjalan. Permohonan pengalihan aset yang diajukan Pemkab Abdya saat ini sudah diproses di Badan Keuangan Aceh (BKA). Malahan, BKA sudah membuat draf surat penyerahan aset gedung PKS ke Pemkab Abdya dan draf tersebut sedang dipelajari di Biro Hukum Sekda Provinsi Aceh.

Baca: Saat Lantik Pengurus KONI Abdya, Mualem Nyatakan Maju Jadi Calon Gubernur Aceh 2022-2027

Siap melanjutkan

Sementara itu, Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH menyambut baik atas dukungan Mualem segera mengintruksikan ketua DPRA peralihan aset PKS dari Provinsi Aceh kepada Pemkab Abdya.

"Harus saya sampaikan, pembangunan awal PKS itu sangat besar andil Mualem, karena Bang Wandi (Irwandi Yusuf) tidak mau membangun jika tidak ada dukungan dari Mualem, karena saya sudah lama kenal beliau, akhirnya kami pergilah sama Bang Rahman (Panglima KPA Abdya), dan Man Kriteng menghadap Mualem," kenang Akmal Ibrahim.

Setelah bertemu, Mualem menyatakan setuju, dan sangat mendukung pembangun PKS tersebut, karena akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi putra putri Abdya, sehingga Irwandi Yusuf menyediakan anggaran Rp 30 Miliar.

"Ini, jangankan istruksi Mualem kepada ketua DPRA, lon yakin, timgkat batok Mualem, selesai masalah nyo. (Jika terealisasi) Insya Allah, tahun depan sudah bisa kita lanjutkan," ungkap Akmal.

Akmal menyebutkan, selain bisa menambah Pendapatan Asli Daerah, PKS juga bisa menekan harga TBS, saat harga TBS di tempat lain terjun bebas.

Sementara itu, pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di Abdya ternyata sudah sangat dinanti petani sawit daerah itu. Sebab, kehadiran pabrik CPO (crude palm oil) itu sudah sangat mendesak untuk menampung produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang melimpah, sekaligus menjaga harga TBS tak merosot tajam.

Pasalnya, imbas ketiadaan PKS mengakibatkan seluruh TBS kelapa sawit dari Abdya ditampung pengusaha PKS yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya dan Kota Subulussalam. Praktis, para petani pun tak berkutik ketika para pemilik PKS tersebut menentukan harga TBS sesukanya, bahkan sampai serendah mungkin.

Data yang diperoleh Serambinews.com dari Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Abdya, luas lahan kelapa sawit milik rakyat yang sudah berproduksi mencapai Rp 16.740 ha. Diperkirakan, setiap hari sekitar 1.200 ton TBS sawit produksi petani Abdya diangkut puluhan truk untuk dijual ke PKS di kawasan Nagan Raya.

Ironisnya, harga TBS sawit yang ditampung pengusaha PKS di Nagan Raya dituding tidak kompetitif karena diduga terjadi permainan harga.(*)

Baca: Ratusan Prajurit TNI dari Aceh Diterbangkan ke Afrika Tengah, Ini Misi yang Diemban