Ikan Aceh Dicegat Masuk Sumut  

BANDA ACEH - Puluhan truk pengangkut ikan dari Aceh dicegat masuk ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Andam, Kecamatan Barus. Truk-truk bermuatan 4-6 ton itu dicegat oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP yang melaksanakan razia di sejumlah titik desa sejak Sabtu (7/9) malam lalu.

Informasi tentang adanya penghadangan ini diungkapkan Sekretaris Asosiasi Pedagang Ikan Intersulair (ASPI) Aceh, HT Tarmizi, kepada Serambi kemarin. Dia mengaku telah menghubungi para sopir truk menanyakan alasan pencegatan, namun para sopir juga mengaku tidak tahu menahu karena mereka tidak diberi penjelasan oleh pihak Dishub Tapanuli Selatan.

Hingga kemarin, Tarmizi mengungkapkan, truk-truk tersebut masih tertahan di beberapa titik. Para sopir memilih bertahan di pinggir jalan dan sebagian lagi ada yang menumpang duduk di warung atau rumah-rumah warga setempat sambil menunggu diizinkan masuk. “Mereka sudah ada yang bertahan di sana sejak dua hari lalu,” ungkap Tarmizi.

Pihaknya sangat menyayangkan adanya penghadangan itu, apalagi dilakukan secara semena-mena tanpa alasan yang jelas. “Kami berani katakan semena-mena karena semua surat-surat, mulai dari karantina dan berbagai surat lainnya sudah lengkap. Jadi sebenarnya apa alasan dibalik penghadangan ini?” ucap Tarmizi heran.

Akibat penghadangan itu, lanjut dia, membuat ikan-ikan yang diangkut menjadi tidak segar lagi. Ikan yang diangkut merupakan ikan jenis Cakalang untuk keperluan industri, sehingga dipastikannya tidak akan merusak harga pasaran ikan di daerah tersebut.

Saat keluhan ini disampaikan kepada petugas Dishub, para sopir diarahkan bergerak ke Medan untuk menjual ikan di sana. Jika ini dilakukan, para awak truk harus menanggung kerugian besar karena harga harga ikan cakalang di Medan jauh lebih murah ketimbang di Sibolga.

“Di Sibolga harga ikan cakalang Rp 16.500 per kilogram, sedangkan di Medan Rp 9.000. Kerugian yang harus ditanggung per kilonya mulai Rp 5.000 sampai Rp 6.000. Bayangkan kerugian yang harus ditanggung jika satu truk muatannya antara 4 sampai 6 ton,” ungkap Tarmizi.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Aceh agar bergerak cepat. Pemerintah Aceh harus segera menyurati Pemerintah Provinsi Sumut, menanyakan perihal penghadangan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan dan Satpol PP Pemkab Tapanuli Selatan.

“Negara kita ini negara hukum. Antara Aceh dan Sumut itu masih satu negara dan bertetangga, jangan sampai persoalan kecil seperti ini memantik persoalan yang lebih luas. Selama ini, para nelayan Sibolga juga menangkap ikan di perairan Aceh. Kenapa sekarang Ikan Aceh tidak diizinkan masuk ke sana?” pungkas Tarmizi yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Kapal Ikan Aceh (APKIA) ini.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dr Ir Ilyas MP yang ditanyai Serambi juga mengaku telah mendapatkan informasi tentang penghadangan truk pengangkut ikan tersebut. Ia mengaku sudah menghubungi Kepala DKP Tapanuli Tengah, Idham Batubara, dan Kepala DKP Sumut, Mulyadi.

“Menurut versi Kepala DKP Tapanuli Tengah, mereka melarang masuk truk pembawa ikan dari Aceh yang tidak memiliki kelengkapan surat. Sementara Kepala DKP Sumut sampai sejauh ini mengaku belum menerima laporan penghadangan itu,” sebut Ilyas.

Ia juga menghubungi Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani, dan menerima jawaban yang sama seperti disampaikan Kepala DKP Idham Batubara. “Kalau itu memang kebijakan mereka, kita tidak bisa terlalu mengintervensi. Tapi intinya kami beri pengertian, kita tidak ingin masalah ini menjadi permasalahan yang besar, karena antara Aceh dan Sumut ini memiliki hubungan yang erat. Kami juga akan segera mengambil langkah-langkah, termasuk bertemu dengan stakeholder dan kita juga akan ke Tapanuli Tengah,” ungkap Ilyas.(mir)