Pidie Gagal  Realisasikan Dana Pusat, ntuk Pengadaan Peralatan Mesin Industri Kecil Menengah

Pemkab Pidie gagal merealisasikan dana bantuan dari pemerintah pusat, melalui Kementrian Industri Kecil dan Menengah RI sebesar Rp 1,8 miliar

Pidie Gagal  Realisasikan Dana Pusat, ntuk Pengadaan Peralatan Mesin Industri Kecil Menengah
IST

SIGLI - Pemkab Pidie gagal merealisasikan dana bantuan dari pemerintah pusat, melalui Kementrian Industri Kecil dan Menengah RI sebesar Rp 1,8 miliar. Anggaran itu seharusnya digunakan untuk pengadaan peralatan mesin untuk rumah kemasan yang telah dibangun dengan DAK Rp 2018 sebesar Rp 2 miliar.

Akibatnya, proyek rumah kemasan tersebut belum dapat difungsikan, karena bagian dalam gedung masih kosong, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Pidie, Zulkifli ST, didampingi Kabid Industri Kecil Menengah (IKM) Disperindagkop-UKM), Dra Mardiani, Rabu (11/9) mengatakan pengadaan mesn peralatan rumah kemasan batal direalisasikan.

Dia menjelaskan dana bantuan dari Kementrian Industri Kecil dan Menengah 2019, untuk pengadaan mesin peralatan sekitar Rp 1,8 miliar dan telah dibatalkan, karena terkendala pada sistem pengadaan barang dan jasa.  Pengadaan tersebut dibatalkan, karena pengadaan barang dan jasa, yang mengacu kepada petunjuk teknis DAK IKM telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

 "Kalau tidak salah, limit waktu sampai 20 Juli 2019 telah dilakukan teken kontrak dan kita masukkan  pada 3 Juli, sehingga masih punya waktu dua pekan lebih, tetapi aplikasi di LPSE justru berubah sehingga dokumen gagal diupload," ujarnya.

Dia mengaku telah mengusulkan kembali dana bantuan pengadaan mesin dan peralatan ke Kementrian Industri Kecil dan Menengah. Menurutnya, rumah kemasan tersebut harus difungsikan sebagai nilai tambah hasil produksi bagi pengrajin dan pelaku industri kecil di kabupaten ini.

Sedangkan Ketua Kadin Pidie, T Saifullah TS, kemarin, menjelaskan kegagalan Dinasperindagkop-UKM Pidie merealisasikan dana pengadaan mesin pada rumah kemasan sangat merugikan daerah. Dia bealasan, batalnya pengadaan barang dan jasa berdampak pada rumah kemasan yang telah dibangun dan saat ini telantar.

"Kita menilai, SDM di dinas masih rendah, karena seharusnya saat dana telah diplotkan dari kementrian untuk Pidie, dinas sedianya memonitoring aplikasi LPSE yang tiap saat berubah-rubah. Sebab, ketika kita lalai memonitoring sistem aplikasi. Ya seperti ini kita tidak bisa memperoleh DAK," kata T Saifullah yang juga Wakil Ketua sementara DPRK Pidie. (naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved