Mantan Juru Runding GAM Serukan Rekonsiliasi

Gonjang-ganjing di internal Partai Nanggroe Aceh (PNA) menimbulkan keprihatian sejumlah kalangan

Mantan Juru Runding GAM Serukan Rekonsiliasi
IST
BAKHTIAR ABDULLAH, Mantan Juru Runding GAM

Gonjang-ganjing di internal Partai Nanggroe Aceh (PNA) menimbulkan keprihatian sejumlah kalangan, terutama orang-orang yang membidani lahirnya regulasi partai lokal di Aceh.

“Saya selalu menyerukan untuk penguatan parlok di Aceh. Terkejut mendengar ribut-ribut dalam tubuh PNA. Mestinya duduklah dengan kepala dingin, dicari solusi yang memuaskan semua pihak. Jangan ribut-ribut begini,” kata Bakhtiar Abdullah, mantan juru runding GAM kepada Serambi kemarin.

Bakhtiar Abdullah adalah salah satu tim inti dalam perundingan Helsinki tahun 2005 yang menghasilkan regulasi tentang partai lokal di Aceh. Pria yang saat ini bermukim di Swedia sangat menyayangkan pelaksanaan kongres luar biasa dengan agenda untuk memecat Irwandi Yusuf dari ketua umum PNA.

“Irwandi Yusuf sedang ditimpa musibah, jangan disusahkan lagi dengan hal-hal yang lain. Saya sarankan kepada kedua pihak, hentikan dulu move-move yang tidak perlu, kan setiap partai ada aturannya, itu dahulu diutamakan. Kongres dengan agenda memecat Ketua Umum, itu menjadi tidak bagus untuk perkembangan PNA ke depan. Akan semakin tajam perselisihan,” tambah Bakhtiar Abdullah.

“Ini macam perselisihan dalam sebuah keluarga, ‘menang jadi arang, kalah jadi abu’,” imbuh Bakhtiar mengumpamakan bahwa kedua pihak akan merugi kalau tergesa-gesa dalam mengambil sikap.

Yanti Tiba, politisi PNA yang dalam pemilu lalu menjadi calon legislatif daerah pemilihan Langsa dan Tamiang juga prihatin dengan badai yang menerpa PNA. Putri almarhum Tengku Sofyan Ibrahim Tiba, kepala tim perunding GAM di perundingan Jenewa juga menyesalkan kekisruhan ini.

“Suara yang lumayan besar di dalam pemilu yang lalu sebenarnya menjadi modal yang baik buat penguatan PNA, bukan malah rebutan kekuasaan. Sebagai keluarga korban konflik, saya berharap agar segala masalah diselesaikan dengan musyawarah. Lebih mementingkan kepentingan Aceh, tidak mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompok,” demikian menurut Yanti.(nal)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved