Perdana Menteri Pakistan Imran Khan Sebut PM India Narendra Modi Seorang Pengecut

SERAMBINEWS.COM, KASHMIR - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyebut timpalannya dari India, Narendra Modi, seperti seorang pria pengecut.

Pernyataan Khan tersebut berkaitan dengan tindakan pemerintah India, pada 5 Agustus lalu yang menghapus status otonomi khusus wilayah Kashmir yang diduduki.

Khan juga menjanjikan bakal membawa masalah Kashmir India tersebut dalam sesi Majelis Umum PBB pada pekan depan.

"Saat Anda menyampaikan pesan kepada 200 juta umat Muslim India bahwa India hanya untuk umat Hindu, Anda akan mendorong mereka untuk berbuat kekerasan," ujar Khan.

"Saya terutama ingin menyampaikan pesan dari sini kepada Anda, Narendra Modi, bahwa hanya seorang pria pengecut yang akan menekan rakyat."

"Seperti yang dilakukan India di Kashmir," kata Khan di hadapan ribuan pendukungnya, dalam agenda rapat umum di wilayah Kashmir yang dikontrol Pakistan, Jumat (13/9/2019).

"Saya akan menghadiri Sidang Umum PBB minggu depan dan tidak akan mengecewakan rakyat Kashmir."

" Saya akan mengambil sikap yang tidak pernah dilakukan siapa pun sebelumnya di sana," lanjutnya.

Khan, dalam kesempatan orasi di wilayah Kashmir yang disengketakan, menegaskan bahwa Pakistan tidak berniat perang dengan India, namun dia mengatakan bahwa Islamabad bakal menanggapi setiap tindakan permusuhan terhadap negaranya.

Pakistan, yang bertetangga dengan India, telah terlibat tiga kali peperangan dengan negara rivalnya itu sejak merdeka pada 1947.

Dua dari tiga perang itu pecah karena perebutan wilayah Kashmir, yang kini masing-masing menguasai sebagian wilayah tersebut.

Situasi di wilayah Kashmir yang dikuasai India telah bergejolak sejak awal Agustus lalu, menyusul keputusan pemerintah New Delhi untuk menghapus status otonomi khusus kawasan itu dan menjadikannya sama dengan negara bagian India lainnya.

Otoritas India telah memberlakukan penguncian, memutus layanan komunikasi termasuk internet, dan memberlakukan jam malam di kawasan Kashmir untuk mencegah aksi kekerasan oleh penduduk setempat.

Ribuan orang diyakini telah ditangkap dalam beberapa pekan terakhir oleh otoritas berwenang India, sementara pasukan tambahan telah dikerahkan untuk memperkuat 500.000 tentara yang sudah lebih dulu ditempatkan di Kashmir.

Tindakan keras yang dilakukan otoritas India juga telah menyebarkan ketakutan di kalangan warga Kashmir di Pakistan terhadap nasib kerabatnya di wilayah yang dikuasai India.

Awal pekan ini, warga Kashmir Pakistan yang berkesempatan mengunjungi keluarga mereka di wilayah yang dikuasai India ketika penguncian diberlakukan, mengaku sempat terdampar dan terperangkap di Delhi selama berminggu-minggu sebelum akhirnya diizinkan pulang.

Mereka ragu meninggalkan kerabatnya untuk menghadapi masa depan yang tak pasti di bawah pemerintahan India.

"Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya.. Ada keputusasaan di antara penduduk," kata Muhammad Sadiq, yang pergi ke Kashmir India untuk melayat kematian saudaranya.

"Kerabat kami marah.. Mereka percaya bahwa pemerintah India menjadi anti-Muslim dan ingin menjadi negara Hindu," ujarnya.

Di Hadapan PBB, Pakistan Peringatkan Ancaman Genosida di Kashmir

Pemerintah Pakistan membawa isu pendudukan militer India di wilayah Kashmir ke dalam forum hak asasi manusia di PBB dan memperingatkan ancaman terjadinya genosida.

Disampaikan Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi di hadapan forum, pada Selasa (10/9/2019), bahwa pendudukan militer ilegal oleh India di wilayah mayoritas Muslim di Kashmir dapat memicu timbulnya ketakutan akan terjadinya genosida.

"Kesedihan dan trauma dari kota-kota, pegunungan, dataran, dan lembah di Jammu dan Kashmir yang diduduki India menggema hari ini, dengan kengerian tentang Rwanda, Srebrenica, Rohingya, dan pogrom di Gujarat, sebagai pengingat," kata Qureshi, kepada Dewan HAM PBB.

"Orang-orang di Jammu dan Kashmir yang diduduki India telah melihat yang terburuk.. Saya merinding menyebut kata genosida di sini, tapi saya harus."

"Orang-orang Kashmir di wilayah pendudukan, sebagai kelompok orang-orang satu negara, etnis, ras, dan kepercayaan, menghadapi ancaman besar terhadap kehidupan, cara hidup, dan mata pencaharian mereka dari rezim pembunuh, misoginis, dan xenofobik," lanjutnya, dikutip Reuters.

Tidak ada komentar langsung yang datang dari perwakilan India di dewan HAM PBB.

India dan Pakistan sama-sama menguasai sebagian wilayah Kashmir dan pada saat yang sama mengklaim seluruh wilayah yang disengketakan itu.

Kedua negara telah dua kali berperang di wilayah itu dan kerap kali terlibat baku tembak di garis kontrol sepanjang 740 kilometer yang merupakan perbatasan de facto.

Otoritas India telah membanjiri lembah Kashmir dengan pasukan militer, membatasi pergerakan, serta memutus layanan komunikasi, setelah Perdana Menteri Narendra Modi memerintahkan penghapusan status otonomi khusus wilayah itu pada 5 Agustus lalu.

Layanan komunikasi, termasuk internet, di Kashmir yang diduduki India masih dibatasi hingga saat itu.

"Saya tidak melihat, dalam situasi lingkungan saat ini, memungkinkan terjadi perjanjian bilateral dengan India," kata Qureshi kepada wartawan di Jenewa.

Qureshi juga mendesak kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan guna meredakan ketegangan di wilayah Kashmir India.

"Hari ini, delapan juta warga Kashmir dipenjara, dirampas kebebasan politik dan sipilnya."

"Dunia tidak bisa hanya diam. Dunia tidak boleh hanya diam. Dan apabila mereka diam, mereka akan menjadi bagian dari kelalaian kriminal ini," kata Qureshi.

Otoritas India telah memerangi pemberontak separatis di wilayah Kashmir yang diduduki, sejak akhir 1980-an, dan menuding Muslim Pakistan telah mendukung mereka.

Tuduhan itu telah dibantah Pakistan dan mengatakan bahwa mereka hanya menawarkan dukungan politik kepada rakyat Kashmir.

Baca: 5 Fakta Gadis Remaja Diperkosa 6 Buruh, 3 Kali Disetubuhi Pacar hingga Hamil 5 Bulan dan Trauma

Baca: Jamaah Rateb Siribe Padati Lapangan Persada, Abuya Syech H Amran Waly Al-Khalidy Ditandu

Baca: Polisi Tahan Sopir L300 yang Tabrak Relawan Saat Atur Lalulintas di Lokasi Kecelakaan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perdana Menteri Pakistan Sebut PM India Narendra Modi seperti Pria Pengecut"

Penulis : Agni Vidya Perdana