Pemkab Pecat 9 ASN, Terlibat Pelecehan Seksual Hingga Pembunuhan Berencana

Selama tiga tahun terakhir sudah sembilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jajaran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dipecat

Pemkab Pecat 9 ASN, Terlibat Pelecehan Seksual Hingga Pembunuhan Berencana
IST
MUHAMMAD JAFAR, Kepala BKPP Bener Meriah

REDELONG - Selama tiga tahun terakhir sudah sembilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jajaran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dipecat dari pegawai negeri sipil. Para pegawai negeri itu tersangkut berbagai pelanggaran, mulai dari masalah disiplin, tindak pidana jabatan, penipuan, pembunuhan berencana, hingga pelecehan seksual.

Kepala BKPP Bener Meriah, Muhammad Jafar SH MH ketika dihubungi Serambi, Rabu (18/9), membenarkan adanya sembilan pegawai yang sudah diberhentikan, karena melakukan sejumlah pelanggaran. "Sesuai arahan pimpinan, kemarin nama-nama pegawai ini sudah kita umumkan pada saat apel gabungan. Gunanya untuk pembelajaran bagi pegawai lain," kata Muhammad Jafar.

Menurut Muhammad Jafar, memberhentikan seorang pegawai negeri membutuhkan proses yang panjang, bahkan tidak serta merta ketika membuat pelanggaran langsung diberhentikan. Beberapa pegawai yang diberhentikan karena tersangkut kasus hukum setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Sebagian tidak melakukan upaya hukum lain seperti banding. Makanya sesuai aturan ASN langsung dipecat atau diberhentikan dari pegawai negeri sipil. Beberapa di antaranya masih diberhentikan sementara, karena menempuh upaya banding atas putusan sebelumnya," jelas Kepala BKPP Bener Meriah ini.

Berikut sembilan PNS yang diberhentikan dari pegawai negeri sipil, di antaranya Siti Zulaiha, pegawai Dinkes Bener Meriah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) terhitung sejak 6 Pebruari 2017. Dia tersangkut kasus pembunuhan berencana. Selanjutnya, Juniar Binti Genap, pegawai Disdik Bener Meriah berstatus PTDH sejak 2 Mei 2018, karena kasus tindak pidana penipuan.

Zahirianto SSos, instansi BKPP, tersangkut kasus tindak pidana jabatan. Dia diberhentikan sementara sejak 20 Mei 2019, karena mengajukan kasasi. Drs Juanda MPd, instansi BKPP diberhentikan sementara sejak 20 Mei 2019 terkait kasus tindak pidana jabatan. Mursada, instansi BKPP, status PTDH sejak 5 Mei 2019 karena kasus tindak pidana jabatan.

Sulaiman MD SE, instansi DPU PP, status PTDH sejak 5 Mei 2019 karena kasus pidana jabatan, Ir Adika Putra, instansi BKPP status PTDH sejak 5 Mei 2019 karena kasus tindak pidana jabatan. Berikutnya, seorang guru, Abdurahman,  status PTDH sejak 27 Mei 2019 karena kasus pelecehan seksual.

Terakhir, Mustaqin SHut, instansi BKPP. Mustaqin diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sejak 27 Mei 2019 karena tidak melapor setelah mengikuti tugas belajar. "Untuk masalah disiplin ini, kita sudah surati yang bersangkutan, namun diabaikan sehingga diberhentikan dari PNS," pungkas Muhammad Jafar. (my)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved