Belum Tentu Berbanding Lurus dengan Kinerja  

Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal, menyampaikan, meski anggota DPRA periode 2019-2024

Belum Tentu Berbanding Lurus dengan Kinerja   
Serambi
Suasana pelantikan anggota DPRA terpilih di Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin (30/9/2019). SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI 

BANDA ACEH - Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal, menyampaikan, meski anggota DPRA periode 2019-2024 banyak diisi oleh lulusan perguruan tinggi belum tentu kualitas kinerja mereka nanti akan sebanding dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. 

“Kualifikasi pendidikan yang dimiliki anggota DPRA belum tentu akan berbanding lurus dengan kualitas kinerja yang akan ditunjukkan ke depan. Saya berharap mereka terus menerus mengupgrade wawasan dan kemampuan sesuai dengan tupoksi yang diemban,” kata Syakya menjawab Serambi, Minggu (29/9/2019).

Secara keseluruhan, kata Syakya, memang terjadi peningkatan persentase kualifikasi pendidikan yang dimiliki anggota DPRA. Setidaknya fakta ini akan meningkatkan optimisme publik bahwa kerja-kerja DPRA ke depan akan lebih baik dibanding periode lalu.

Namun, Syakya menilai, kualifikasi pendidikan yang dimiliki anggota DPRA terpilih bukanlah parameter tunggal untuk mengukur kinerja mereka nanti. Justru komitmen dan integritas terhadap tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota DPRA yang akan menentukan keberhasilan perjalanan DPRA.

“Jadi bukan hanya political will yang harus dikedepankan, tapi good will jauh lebih penting. Apalagi, kerja-kerja legislatif bersifat kolektif kolegial. Karena itu, dibutuhkan relasi yang harmonis antara anggota dan fraksi. Kita lihat saja nanti apakah mereka akan mampu mewujudkan harapan rakyat,” ujar dia.

Untuk peningkatan kinerja dan kualitas produk legislasi ke depan, mungkin perlu dipikirkan agar setiap anggota DPRA didampingi oleh seorang tenaga ahli. Seperti di DPR RI, dimana setiap anggotanya didampingi oleh 5 tenaga ahli plus staf khusus. Jika belum memungkinkan tenaga ahli untuk setiap anggota, ada baiknya tenaga ahli di setiap fraksi yang ditambah.

“Minimal tiga orang lah. Satu orang expert di bidang monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kinerja fungsi pengawasan, satu orang bidang perencanaan anggaran untuk peningkatan kinerja fungsi penganggaran, dan satu orang bidang legal drafting untuk peningkatan fungsi legislasi. Tentu saja hal ini harus mempertimbangkan kemampuan keuangan DPRA sendiri,” saran Syakya.

Sehingga, lanjut Koordinator MPO Aceh ini, dalam setiap rapat-rapat di DPRA, dialektika antaranggota dewan akan semakin hidup. Sebab, setiap argumentasi haruslah berbasis pada kepentingan rakyat.  “Dewan kita ke depan jangan hanya terima naskah akademik mentah dari akademisi saja, tapi harus diperdebatkan dan diuji dalam forum-forum rapat DPRA. Sehingga produk legislasi yang dihasilkan mampu mengakomodir aspirasi rakyat secara komprehensif,” pungkasnya. (mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved