Berita Aceh Tengah
Mantan Kadisdik Aceh Tengah Ditahan Jaksa Terkait Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Selain Drs NA, jaksa juga menahan PPTK, ZU, pembantu PPTK, IH, serta sejumlah rekanan yaitu YU, AR, SY dan RI.
Penulis: Mahyadi | Editor: Nur Nihayati
Selain Drs NA, jaksa juga menahan PPTK, ZU, pembantu PPTK, IH, serta sejumlah rekanan yaitu YU, AR, SY dan RI.
Laporan Mahyadi | Aceh Tengah
SERAMBINEWS.COM, TAKENGON – Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Aceh Tengah, berinisial Drs NA resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tengah, sejak Rabu (2/10/2019).
Ia ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB, Takengon, bersama enam orang tersangka lainnya.
Ditahannya mantan Kadisdik Aceh Tengah ini, karena tersangkut kasus dugaan tindak pidana korupsi pematangan lahan pembangunan SD Negeri Paya Ilang, anggaran tahun 2014-2015.
Baca: Kapolres Agara Minta BNK Proaktif Melakukan Penyuluhan Bahaya Narkoba
Selain Drs NA, jaksa juga menahan PPTK, ZU, pembantu PPTK, IH, serta sejumlah rekanan yaitu YU, AR, SY dan RI.
Kajari Aceh Tengah, Nislinuddin melalui Kasi Pidsus, Zainul Arifin SH kepada Serambinews.com, Kamis (3/10/2019) membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan penahanan terhadap tujuh tersangka tindak pidana korupsi, termasuk mantan Kadisdik Aceh Tengah.
“Kemarin, sekira pukul 13.00 WIB, para tersangka sudah ditahan di Rutan Takengon,” kata Zainul Arifin.
Baca: Tahun Ini Aceh Tenggara tak Buka Formasi CPNS, Jumlah PNS yang Ada Capai 5.000 Lebih
Disebutkan Zainul Arifin, dilakukannya penahanan terhadap para tersangka setelah berkas dugaan tindak pidana korupsi tersebut, benar-benar lengkap sehingga tinggal hanya menunggu pelimpahan ke Pengadilan Tipikor, di Banda Aceh.
“Jadi untuk penahanan kan ada mekanismenya. Tapi saat ini, semua sudah lengkap, makanya kami lakukan penahanan,” tuturnya.
Sebelum dilakukan penahanan, lanjutnya, masing-masing tersangka telah melewati proses pemeriksaan terlebih dulu.
Baca: Ponakan Penasaran dengan Koleksi Sang Paman Di Ponsel, Gadis Berusia 13 Tahun Dibuat Hamil 6 Bulan
Setelah diperiksa, para tersangka langsung diantar ke Rutan Takengon untuk ditahan.
“Insya Allah, minggu depan berkas serta para tersangka sudah kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh,” jelas Zainul Arifin.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tengah menerima pengembalian uang negara senilai Rp 449 juta lebih, dari para tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pematangan lahan pembangunan SD Negeri Paya Ilang anggaran tahun 2014-2015.
Uang yang dikembalikan itu, besarannya sesuai dengan hasil audit BPKP yang menyatakan nilai kerugian negara dari proyek penimbunan SDN Paya Ilang mencapai Rp 449 juta lebih.
“Pengembalian ini, kami terima Senin 16 September 2019 kemarin,” kata Kasi Pidsus, Zainul Arifin SH kepada Serambinews.com, Selasa (17/9/2019) lalu.
Dia sebutkan, meskipun para tersangka telah mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek pematangan lahan SD Negeri Paya Ilang, namun proses hukum tetap berjalan.
Bahkan, pihak kejaksaan sedang melakukan pemberkasan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
“Para tersangka memang sudah beritikad baik untuk mengembalikan kerugian negara. Meski begitu, proses hukumnya tetap berlanjut, sehingga yang berhak memutuskan adalah pihak pengadilan.
Apakah pengembalian ini, bisa menjadi bahan pertimbangan pengadilan, kita lihat nanti saja,” kata Zainul Arifin.
Uang yang dikembalikan tersebut, kata Zainul Arifin, untuk sementara akan dititip di rekening tipikor, tetapi setelah adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), dana tersebut, akan dialihkan ke kas negara.
“Prosesnya saat ini, masih pemberkasan dan belum dilimpahkan ke pengadilan. Kami upayakan, dalam bulan ini sudah dilimpahkan,” katanya.
“Uang yang dikembalikan itu, berasal tersangka berinisial A senilai Rp 300 juta lebih yang merupakan rekanan proyek tahun anggaran 2014.
Selanjutnya, dari tersangka YDS sejumlah Rp 143 juta lebih, rekanan untuk proyek anggaran tahun 2015. Jadi total seluruhya yang dikembalikan mencapai Rp 449.211.582,” jelas Zainul Arifin. (*)