Breaking News:

Dewan Temukan Dugaan Mark-up, Kasus Pembelian Pupuk oleh Aparatur Desa

Ketua DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Nurdianto dan anggota dewan menemukan adanya dugaan

For Serambinews.com
Ketua DPRK Abdya Sementara, Nurdianto didampingi anggota DPRK memperlihatkan pupuk jenis Phonska yang diterima oleh masyarakat saat melakukan inpeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Gampong di Kecamatan Tangan-Tangan, Jumat (4/10/2019). 

BLANGPIDIE - Ketua DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Nurdianto dan anggota dewan menemukan adanya dugaan permainan dalam pembelian pupuk antara keuchik dengan pemilik toko. "Ya, hasil sidak (inspeksi mendadak) kita ke desa-desa, kita menemukan adanya permainan dalam pembelian pupuk untuk masyarakat," ujar Nurdianto kepada Serambi, Jumat (4/10).

Menurutnya, indikasi permainan yang dilakukan keuchik dengan pemilik toko adalah untuk memark-up atau menaikkan harga pembelian. "Misalnya, mereka beli pupuk dengan Rp 115.000 per sak, namun saat pertanggungjawabannya mereka bikin Rp 210.000 per sak isi 50 kilogram," sebutnya.

Pupuk yang dibeli itu, beber Nurdianto, adalah pupuk yang didatangkan dari Sumatera Utara (Sumut) dengan harga jauh lebih murah. "Memang itu pupuk nonsubsidi dan dibeli dari luar, tapi diduga itu bukan pupuk resmi," ucapnya.

Ketua DPRK Abdya ini mengaku, kesal dengan sikap dan cara para keuchik yang berani melakukan perbuatan melawan hukum hanya untuk mencari untung. "Ini kan tidak baik, harusnya beli saja yang sudah diatur dalam perbup (peraturan bupati-red), sehingga tidak bermasalah dengan hukum," tukasnya.

Selain adanya permainan, tambah dia, pihaknya juga mendapat laporan ada keuchik yang membeli pupuk bersubsidi dengan menggunakan dana desa. Namun, pupuk yang dibeli tersebut sudah dibagikan dan sudah dipakai oleh petani. "Bagi yang merasa melakukan itu, kami minta hindari sehingga tidak bermasalah dengan hukum," pungkasnya.

Sementara itu, praktik sejumlah keuchik di Aceh Barat Daya (Abdya) yang dikabarkan membeli pupuk bersubsidi untuk petani dengan menggunakan dana desa, ternyata sudah berlangsung lama. Pasalnya, pembelian pupuk bersubsidi yang jumlahnya mencapai 5 hingga 15 ton per desa itu diduga sudah berjalan selama tiga tahun.

Salah seorang warga Kecamatan Tangan-Tangan kepada Serambi membenarkan adanya oknum keuchik di kecamatan setempat yang membeli pupuk bersubsidi menggunakan anggaran desa. "Iya benar, kabarnya pembelian itu sudah berlangsung tiga tahun. Secara aturan atau Perbup, itu tidak boleh," kata seorang sumber di Kecamatan Tangan-Tangan. Ia menyebutkan, banyak keuchik melakukan itu agar pupuk yang didapatkan harganya lebih murah, sehingga petani pun mendapatkan pupuk lebih banyak.(c50)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved