Perempuan Korban Konflik Temui Wabup Pijay  

MEUREUDU -  Puluhan korban konflik Trienggadeng, Pidie Jaya yang bergabung dalam Koperasi Peupuleh Hatee menemui Wakil Bupati, H Said Mulyadi SE MSi di ruang kerjanya, Jumat (4/10).

Dari lima utusan  korban konflik perempuan ini turut didampingi koordinator PASKA Aceh, Faridah Ariani. Mereka mencurahkan isi hati  guna memberdayakan ekonomi lewat usaha perkebunan dan menjahit (bordir)  serta kuliner.

"Kami juga menginginkan pembagian lahan perkebunan sebagaimana para mantan GAM mendapat lahan perkbunan dan kami dari kalangan perempuan juga perlu perhatian pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi," sebut Kartini bersama Nilawati, Jumat (4/10).

Menurut Kartini,  baru kali ini para perwakilan perempuan yang menjadi korban konflik di Pijay menemui pimpunan daerah. Disebutkan, dalam pertemuan satu jam itu,  pihaknya meminta lahan modal usaha mesin kilang padi,  bantuan rumah,  Kartu Indonesia Pintar (KIP),  dana Program Keluarga Harapan (PKH), pupuk bersubsidi, hingga  benih padi.

"Kiranya, pemerintah dapat menyahuti jeritan kami selaku korban konflikdi  pedalaman Kecamatan Trienggadeng," harapnyta.  Sedangkan Faridah Ariani secara terpisah mengatakan,  pemerintah patut memberikan ruang bagi pemberdayaan ekonomi, lewat berbagai usaha, baik perkebunan,  pertanian hingga usaha bordir menjahit.

"Selama ini,  mereka terabaikan tanpa sentuhan dari pemerintah, maka dalam hal ini perlu kerjasama yang baik untuk memberdayakan kemampuan mereka dalam menatap masa depan yang lebih baik serta dengan dampingan yang maksimal," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pidie Jaya,  H Said Mulyadi  mengatakan kunjungan korban konflik dari kalangan perempuan ini sangat tepat dalam upaya pemberdayaan ekonomi kaum perempuan.  "Apalagi, kerjasama yang telah dirintis dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)  Aceh pada Selasa (2/10) maka menjadi peluang besar mereka dapat ambil bagian mengembangkan usaha pemberdayaan ekonomi lewat usaha industri rumahan," jelasnya.

Dikatakan, bagi para korban konflik memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha lewat Badan Reintegrasi Aceh (BRA)  serta usulan permohonan pada pemerintah secara umum di Dinas Sosial (Dinsos).

Pada intinya,  pemerintah tetap menyahuti segala keluhan mereka dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi, seperti melalui usaha telur asin bebek,  bordir,  serta hasil kuliner lainnya yaang memiliki standarisasi. "Semua hasil produksi usaha mereka, nantinya ditampung pemerintah melalui Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas)  untuk selanjutnya dipasarkan untuk lokal mapun daerah," katanya.(c43)