DPP KNPI Dukung Tindakan Pangdam Iskandar Muda Tindak Prajurit TNI Terlibat Narkoba
DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) memberikan dukungan kepada Panglima Kodam Iskandar Muda, menindak tegas prajurit TNI yang ditangkap oleh..
Penulis: Fikar W Eda | Editor: Jalimin
DPP KNPI Dukung Tindakan Pangdam Iskandar Muda Tindak Prajurit TNI Terlibat Narkoba
Laporan Fikar W.Eda | Jakarta
SERAMBINEWS COM, JAKARTA - DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) memberikan dukungan kepada Panglima Kodam Iskandar Muda, menindak tegas prajurit TNI yang ditangkap oleh Pomdam Iskandar Muda di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, bersama sejumlah oknum polisi dan perempuan muda. Mereka tertangkap sedang melakukan pesta sabu-sabu, Rabu (2/910/2019) dinihari.
"Selaku Ketua DPP KNPI yang membidangi Perlindungan Anak, mengapresiasi langkah tegas pihak Kodam IM melalui Pomdam-nya, patut diberikan apresiasi dan dukungan. Itu menandakan dalam penegakan hukum, Pangdam IM Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko, tidak tebang pilih.
Narkoba merupakan sebuah kejahatan yang sudah menyusup hingga ke semua elemen masyarakat dan lintas profesi," tukas Fuad Hadi, Ketua DPP KNPI, Bidang Perlindungan Anak, di Jakarta, Senin (7/10/2019).
Ia mengatakan, diperlukan komitmen kuat untuk memberantas peredaran narkoba. Penangkapan sejumlah oknum TNI di Hotel Hermes Palace oleh petugas dari Pomdam IM, merupakan bukti nyata Pangdam IM memiliki komitmen memberantas narkoba khususnya di internal TNI jajaran Kodam Iskandar Muda.
Fuad Hadi mengatakan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba sangat merajalela di Indonesia.
"Di Aceh saja penggunanya menurut informasi yang kami peroleh dari berbagai sumber sudah mencapai 73 ribu orang, sungguh sangat memprihatinkan," tukas Fuad Hadi yang oernah mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Barat namun gagal.
Terkait keempat oknum TNI yang ditangkap yaitu Serka A, Praka B, Letkol AH, dan Kopda N yang merupakan oknum TNI AD, Fuad Hadi mengatakan, DPP KNPI meminta kepada KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan tindakan keras sesuai dengan hukum militer.
"Saat ini publik sedang menunggu perkembangan proses hukumnya. Apakah mereka akan dihukum, atau bagaimana," demikian Fuad Hari.(*)
KKB Papua Diusir Warga Papua Nugini di Perbatasan, Kerap Bikin Masalah Hingga Reaksi Tokoh PNG
Untuk Kalahkan Marc Marquez, Yamaha Butuh Dua Orang Pembalap